Artikel

Kumpulan artikel informatif seputar pemerintahan, teknologi, dan layanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dilema Penerapan Pelayanan Publik Yang Didambakan
8 Jun 2018

Dilema Penerapan Pelayanan Publik Yang Didambakan

A. Pelayanan Publik secara umum Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, difinisinya adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya menurut Ridwan dan Sudrajat (2009:19) pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakat nya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 adalah : Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan prundang-undangan. Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah Instansi pemerintah adalah sebuan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi kementrian.kesekretariatan,lembaga tertinggi dan tinggi negara dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk badan usaha milik negara,badan hukum milik negara dan badan usaha milik daerah. Unit penyelengara pelayanan publik adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan publik Pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum            Pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya terikat pada suatu produk secara fisik (Sinambela : 2005). Pelayanan Publik diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Lembaga Administrasi Negara : 1998). Pelayanan publik merupakan  pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh organisasi pemerintah yang melayani pelayanan publik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaksud pelayanan merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. B. Konsep dan Dinamika Pelayanan Publik Pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas. Hal ini dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan KTP, IMB, akte kelahiran, sertifikat tanah dan lain sebagainya. Berbeda dengan produk pelayanan berupa barang yang mudah dinilai kualitasnya, produk pelayanan berupa jasa tidak mudah untuk dinilai kualitasnya. Pelayanan jasa tidak berwujud sehingga tidak nampak (intangible). Namun demikian proses penyelenggaraannya bisa diamati dan dirasakan. Demikian pula halnya dengan pelayanan publik, yang merupakan sebuah produk pelayanan jasa yang diselenggarakan oleh birokrasi pemerintah. Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diselenggarakan oleh birokrasi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penggunanya (warga negara). Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrasi pemerintah, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan mereka, karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih terkesan berbelit-belit, lambat, mahal dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani”, bukan yang “dilayani”. Oleh sebab itu pada saat ini kebutuhan mendesak yang perlu dilakukan oleh birokrasi pemerintah adalah melakukan reformasi pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukkan “pelayan” dan yang “dilayani” ke pengertian yang sesungguhnya. Dengan adanya kontrol dari masyarakat pelayanan publik akan lebih baik, karena mereka akan memiliki komitmen yang lebih baik, lebih peduli dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah.  Pelayanan yang diberikan oleh birokrat ditafsirkan sebagai kewajiban, bukan hak karena mereka diangkat oleh pemerintah untuk melayani masyarakat, oleh karena itu harus dibangun komitmen yang kuat untuk melayani sehingga pelayanan akan dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat merancang model pelayanan yang lebih kreatif serta lebih efisien. Sementara itu dalam konteks desentralisasi (otonomi daerah), Mohamad (2003) mengatakan bahwa pelayanan publik seharusnya menjadi lebih responsif terhadap kepentingan publik. Paradigma pelayanan publik berkembang dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang berorientasi kepuasan pelanggan (customer-driven government) dengan ciri-ciri: lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan melalui berbagai kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya kondisi kondusif bagi kegiatan pelayanan kepada masyarakat, lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama, menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan publik tertentu sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas, terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil (outcomes) sesuai dengan masukan yang digunakan, lebih mengutamakan apa yang diinginkan oleh masyarakat, pada hal tertentu pemerintah juga berperan untuk memperoleh pendapat dari masyarakat dari pelayanan yang dilaksanakan, lebih mengutamakan antisipasi terhadap permasalahan pelayanan, lebih mengutamakan desetralisasi dalam pelaksanaan pelayanan, dan menerapkan sistem pasar dalam memberikan pelayanan. Pada dasarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, manusiawi, murah, tidak diskriminatif, dan transparan. Namun, upaya-upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah nampaknya belum optimal. Salah satu indikator yang dapat dilihat dari fenomena ini adalah pada fungsi pelayanan publik yang banyak dikenal dengan sifat birokratis dan banyak mendapat keluhan dari masyarakat karena masih belum memperhatikan kepentingan masyarakat penggunanya. Kemudian, pengelola pelayanan publik cenderung lebih bersifat direktif yang hanya memperhatikan/ mengutamakan kepentingan pimpinan/organisasinya saja. Masyarakat sebagai pengguna seperti tidak memiliki kemampuan apapun untuk berkreasi, suka tidak suka, mau tidak mau, mereka harus tunduk kepada pengelolanya. Fungsi dan Tujuan Pelayanan Tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan masyarakat (public service function), fungsi pembangunan (development function) dan fungsi perlindungan (protection function) hal yang terpenting dari ketiga fungsi tersebut adalah pemerintah dapat mengelola fungsinya agar dapat menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya. selain itu, pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip equity dalam menjalankan fungsi-fungsi tadi. artinya pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. pelayanan diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah mempunyai fungsi-fungsi sebagaimana di atas, namun tidak berarti bahwa pemerintah harus berperan sebagai monopolist dalam pelaksanaan seluruh fungsi-fungsi tadi. beberapa bagian dari fungsi tadi bisa menjadi bidang tugas yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pihak swasta ataupun dengan menggunakan pola kemitraan (partnership), antara pemerintah dalam hal ini dengan pihak yang dilakukan oleh  swasta untuk memberikan pelayanan sebagaimana diharapkan sehingga adanya   keseimbangan. Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (public services) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan sejauhmana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya. dipandang dari sudut ekonomi, pelayanan merupakan salah satu alat pemuas kebutuhan manusia secara rutinitas sebagaimana halnya dengan barang maupun jasa. karakteristik pelayanan sebagaimana yang dikemukakan gasperz tadi secara jelas membedakan pelayanan dengan barang, meskipun sebenarnya kaduanya merupakan alat pemuas kebutuhan. sebagai suatu produk yang intangible, pelayanan memiliki dimensi yang berbeda dengan barang yang bersifat tangible. produk akhir pelayanan tidak memiliki karakteristik fisik sebagaimana yang dimiliki oleh barang.     Adapun Tujuan pelayanan dimaksud dari apa yang diuraikan di atas sebagai berikut :    1. Menentukan pelayanan publik yang disediakan, apa saja macamnya;     2. Adanya upaya memperlakukan pengguna pelayanan, sebagai customers;     3.  Berusaha memuaskan pengguna pelayanan, sesuai dengan yang diinginkan mereka;     4. Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas;     5. Menyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan lain.   D. PELAYANAN PUBLIK DAN BIROKRASI Aparat pemerintah sebagai unsur pemerintah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur yang dilayani, sikap dan perilaku serta aparat tersebut akan menjadi ukuran keberhasilan pemerintah untuk mencapai tujuan institusi dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai harapan yang hendak dicapai, sehingga masyarakat akan terpuaskan dan tidak mengeluh. Menurut Peter M.Blau dalam M.Mas’ud Said (200:29) bahwa birokrasi adalah : “ tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar dengan cara mengkoordinasikan pekerjaan banyak orang secara sistematis. Birokrasi pemerintah paling tidak bergerak minimal pada dua jalan, jalan yang pertama adalah responsif kepada keinginan publik dan kedua adalah jalan menuju kepentingan pemerintah). Pelayanan publik yang prima dalam era governance sekarang ini diarahkan pada kepuasan publik sebagai pemilik pemerintah. Pelayanan masyarakat/publik yang dimasud secara kongkritnya adalah : Pelayanan itu merupakan salah satu tugas utama aparatur pemerintah, pelaku bisnis Objek yang dilayani adalah masyarakat/publik Bentuk pelayanan itu berupa barang dan jasa yang sesuai dengan kepentingan kebutuhan masyarakat dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pendapat Ahli Teori administrasi negara mengajarkan bahwa Pemerintahan Negara pada hakekatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan, fungsi pengaturan dikaitkan dengan hukum dan fungsi pelayanan dikaitikan dengan hakekat negara sebagai suatu negara kesejahteraan. Kedua fungsi ini  menyangkut semua segi kehidupan, baik masyarakat maupun bernegara dan dalam pelaksanaannya dipercayakan kepada aparatur pemerintah tertentu yang secara fungsional bertanggungjawab atas bidang-bidang tertentu kedua fungsi tersebut (Siagian. Hal 128-129). Menurut American Marketing association seperti dikutip oleh Donald (1984:22)  bahwa pelayanan pada dasarnya adalah merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Sedangkan menurut Lovelock (1991:7) service adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialaminya (Hardiansyah hal 11). Dengaan demikiam objek yang dilayani baik secara individu, golongan maupun kelompok. Yang melayani memiliki suatu ketrampilan dan keahlian yang dimiliki aparat berbanding lurus dengan posisi dan nilai lebih dalam keahlian tertentu sehingga mampu memberikan pelayanan dalam menyelesaikan yang diperlukan penggunanya. Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Menurut Pendapat Parasuraman dkk (1998), faktor-faktor yang mempengaruhi dan mengevaluasi kualitas jasa pelanggan umumnya menggunakan 5 dimensi, antara lain: Tangibles Tangibles merupakan bukti nyata dari kepedulian dan perhatian yang diberikan oleh penyedia jasa kepada konsumen. Reliability Reliability atau keandalan merupakan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan jasa sesuai dengan apa yang telah dijanjikan secara tepat waktu. Responsiveness Responsiveness atau daya tanggap merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan oleh langsung karyawan untuk memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap. Assurance Assurance atau jaminan merupakan pengetahuan dan perilaku employee untuk membangun kepercayaan dan keyakinan pada diri konsumen dalam mengkonsumsi jasa yang ditawarkan. Emphaty Emphaty merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan langsung oleh karyawan untuk memberikan perhatian kepada konsumen secara individu   C. PERAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan respon cepat terhadap pemberlakuan pelayanan publik yang harus dilaksanakansegenap OPD dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (PERDA) Nomor 08 Tahun 2015 tentangPelayanan Publik. Setiap institusi penyelenggara pemerintahan daerah, korporasi serta lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Peraturah Daerah untuk melaksanakankegiatanpelayananpublik,danbadan hukum lain yang dibentuk semata mata untuk kegiatan pelayanan publik. Tujuan Peraturan Daerah a. terwujudnya sistem pengorganisasian pelayanan publik yang memenuhi standar pelayanan; b. terwujudnyakepastianhukumtentanghak,kewajiban, kewenangandantanggungjawabsertaperlindungan terhadap seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;dan c. memberi payung hukum bagi lembaga pengawas internal, dan pengawaseksternalyangdibentuk  berdasarkan Peraturan Daerah ini. Negara  berkewajiban  memenuhi  kebutuhan  setiap  warga  negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Pelayanan publik merupakan pilar dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis kerakyatan dan menjadi kewajiban bagi setiap penyelenggara negara. Kewajiban tersebut secara mutatis-mutandis juga  menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam  memberikan pelayanan kepada  seluruh  warga.  Hal  ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan  perubahan di  berbagai  bidang  kehidupan  masyarakat. Berbagai sebab ketidaksiapan dalam menghadapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak dari berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Di sisi lain tatanan baru masyarakat kita dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi dan perdagangan. Pembentukan Peraturan Daerah ini dalam rangka membangun pelayan- pelayan publik yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dengan paradigma baru, yaitu berubahnya birokrasi pelayan masyarakat. Peraturan Daerah Nomor ini secara jelas meneguhkan konstruksi birokrasi sebagai pelayan publikyang berposisi sebagai pengabdi rakyat. Konstalasi demikian secara yuridis menciptakan hubungan hukum yang masuk pada wilayah hubungan-hubungan dinas publik. Pada tataran demikian penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik terkualifikasi dalam organisasi birokrasi yang harus berkiprah secara fungsional yang tugasnya berorientasi pada aspek operasional pelayanan masyarakat. D. FAKTA DI LAPANGAN 1. Niat Baik Penyelenggaraan pelayanan publik masih ditemukan banyak kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat, karena dalam pemberian pelayanan masih ditemukan adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan baik secara langsung kepada penyelenggara layanan dan lembaga pengawas maupun melalui media massa sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat salah satu fungsi pemerintahadalahmelayanimasyarakatmakaPemerintahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui pembaharuan peraturan dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik. Di sisi lain Pemerintah telah membentuk UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang dijadikan dasar penyelenggaraan pelayanan publik secara nasional dan regional oleh Pemerintah Daerah, namun harapan dimaksud kadangkala terkendala dengan niat seorang aparatur mau bekerja dengan ihlas untuk melayani atau hanya simbolik saja sebagai abdi negara yang dicita-citakan untuk mencapai harapan sejati. 2. Reaksi Transformasi tata nilai, regulasi, sistem dan tata kelolapelayananpublik tersebut disikapi dengan bijakolehPemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitungdenganmembentuk Peraturan Daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik merupakan aktivitas atau kegiatan organisasi publik yang dilakukan oleh aparaturnya dengan memberikan jasa-jasa atau kemudahan-kemudahan dalam rangka mengamalkan dan mengabdikan diri kepada publik/masyarakat. Tetapi dalam prakteknya terdapat masalah yang dirasakan masyarakat bahwa saat ini terdapat patologi dan stigma birokrasi pelayanan publik, antara lain: aparat pelayanan Iebih menampilkan diri sebagai majikan dari pada pelayan, Iebih mementingkan diri-sendiri dari pada masyarakat yang harus dilayani, Iebih berorientasi pada status-quo dari pada peningkatan pelayanan, Iebih memusatkan padakekuasaan dancenderung menolakperubahan, serta Iebih mementingkan prosedur dari pada substansi. OlehkarenaitudalamPeraturan Daerahiniditentukan bahwapelayanan publik diselenggarakan sesuai prinsip dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam Peraturan Daerah ini di samping diatur tentang hak dan kewajiban juga ditentukan secara jelas kewenangan dan tanggung jawab penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik. Masyarakat selaku penerima layanan publik selain diberikan hak-hak sipil selaku warga negara juga diberikan kewajiban yang harus ditunaikan serta larangan yang harus dihindari terkait dengan pelayanan publik. Guna meningkatkan efektifitas kinerja pelayanan publik dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai mekanisme pengawasan dan lembaga pengawas pelayanan publik, baik internal maupun eksternal. Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Perwakilan Ombudsman Kepulauan Bangka Belitung. 3. Temuan Penulis  untuk mendapatkan bahan tulisan melakukan serangkaian pengamatan di beberapa locus dengan timus berbeda dalam lingkungan OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan pelayanan publik. Memang tidak seindah harapan seperti yang ada dalam Perda harapan mengenai kepuasaan akan pelayanan yang diminta customer. Berbagai permasalahan yang ditemukan dimulai dari gaya administrasi yang bolak balik, petugas yang santai tidak konsentrasi melayani inilah bukti ketidak seriusan aparatur yang diberikan amanah. Pola observasi dilakukan melalui field research utama di salah satu pusat pelayanan publik yang cukup ramai, bagian pendaftaran cukup ramah namun disayangkan ketika ketemu petugas yang memang obyek pelayanannya maka penulis melihat keogahan individualis dengan tidak adanya sapa,senyum,kontak mata dan waktu penyelesaian administrasi yang tidak sesuai ketentuan dengan alasan beragam. Inilah senyatanya harapan Undang-undang,Keputusan Menteri dan Perda tentang pelayanan publik tidak berlaku secara realistis. Tentu pola perilaku yang diberikan menunjukkan jati diri aparatur yang tidak siap bertemu customer lebih cocok duduk di belakang meja. Hakekat pelayanan sejatinya bagaimana membuat orang yang dilayani mendapatkan kepuasan dengan layanan dimaksud. Inilah Dilema sesungguhnya di satu sisi Pemerintah dalam hal ini Bangkal Belitung menginginkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus sesuai kaidah yang ada namun perilaku aparat yang diberikan amanah justru berbalik arah tidak sesuai dengan visi dan misi. 4. Solusi Pemprov Kepulauan Bangka Belitung melalui OPD terkait hendaknya senantiasa mengevaluasi kembali kebijakan pelayanan publik tersebut apakah sudah sesuai dengan Perda dalam implementasinya di lapangan apa belum, lalu bagaimana dengan aparat yang ditugaskan melayani sesuai standar apa tidak. Adapun saran penulis antara lain : Sarana/prasarana pelayanan harus ditingkatkan kemampuannya Menempatkan aparat bermental mau melayani secara ikhlas bukan minta dilayani Seleksi ulang petugas yang ditempatkan di bidang pelayanan Memutasikan petugas pelayanan yang berprilaku ketus,tidak mau menyapa,tidak ada kontak mata dengan yang dilayani   The Dilemma of Implementing the Coveted Public Service A. Public services in general Based on the Law of the Republic of Indonesia article 1 Number 25 of 2009 concerning Public Services, the definition is an activity or set of activities in order to fulfill service needs in accordance with the laws and regulations for every citizen and resident for administrative services, goods and / or services provided by public service providers. Then according to the Decree of the Minister of Administrative Reform No.63 / KEP / M.PAN / 7/2003, public services are all service activities carried out by public service providers as an effort to fulfill the needs of recipients of services and the implementation of statutory provisions. And then according to Ridwan and Sudrajat (2009: 19) public services are services provided by the government as state administrators to their communities to meet the needs of the community itself and have a purpose to improve the welfare of the community. While the Decree of the Minister of Administrative Reform Number 63 of 2003 is: a .Public Service is all service activities carried out by providers of public services as an effort to fulfill the needs of recipients of services and the implementation of regulatory provisions. b. Public service providers are government agencies c. Government agencies are collective entities including work units / organizational units of secretarial organizations, the highest and highest state institutions and other government agencies, both central and regional, including state-owned enterprises, state-owned legal entities and regionally owned enterprises. d. The public service delivery unit is a work unit in government agencies that directly provide services to recipients of public services e. Public service providers are officials / employees of government agencies who carry out the duties and functions of public services in accordance with the laws and regulations. f. Recipients of public services are people, communities, government agencies and legal entities            Public service is any activity carried out by the government on a number of people who have every activity that is profitable in a group or entity, and offers satisfaction even though the results are physically bound to a product (Sinambela: 2005). Public Services are defined as all forms of public service activities carried out by Government Agencies at the Center, in Regions and within the State / Regional Business Entity in the form of goods and or services both in the context of efforts for community needs and in the implementation of statutory provisions ( Institute of State Administration: 1998). Public service is the provision of services (serving) the needs of people or communities that have an interest in the organization in accordance with the basic rules and procedures that have been set. Public service is the provision of services (serving) the needs of people or communities that have an interest in the organization in accordance with the basic rules and procedures that have been established and carried out by government organizations that serve public services. According to the Large Indonesian Language Dictionary (KBBI) referred to service is an attempt to help prepare or manage what others need. B. Concepts and Dynamics of Public Service Public service is a product of public bureaucracy that is accepted by citizens and users at large. This can be defined as a series of activities carried out by the public bureaucracy to meet the needs of users. Users referred to here are citizens who need public services, such as making ID cards, IMBs, birth certificates, land certificates and so forth. In contrast to service products in the form of goods that are easily assessed for quality, service products in the form of services are not easy to assess for quality. Services are not intangible. However, the implementation process can be observed and felt. The same goes for public service, which is a service product organized by the government bureaucracy. Public service is a service organized by the government bureaucracy to meet the needs of its users (citizens). The community always demands quality public services from the government bureaucracy, even though these demands are often not in line with their expectations, because empirically the public services that have occurred so far still seem convoluted, slow, expensive and tiring. Such trends occur because people are still positioned as "serving" parties, not "served" parties. Therefore, at this time the urgent need that needs to be done by the government bureaucracy is to reform public services by returning and sitting "servants" and "serviced" to the real understanding. With the control of the public, public services will be better, because they will have a commitment that is better, more caring and more creative in solving problems. Services provided by bureaucrats are interpreted as obligations, not rights because they are appointed by the government to serve the community, therefore a strong commitment to service must be built so that services will be more responsive to community needs and can design more creative service models and more efficient. Meanwhile in the context of decentralization (regional autonomy), Mohamad (2003) said that public services should be more responsive to public interests. The public service paradigm develops from a centralized service to a service that focuses more on customer-driven government management with the following characteristics: focus more on the regulatory function through various policies that facilitate the development of conducive conditions for service activities to the community, focus more on community empowerment so that people have a high sense of ownership of service facilities that have been built together, implementing a system of competition in terms of providing certain public services so that people get quality services, focused on achieving the vision, mission, goals and objectives that are oriented towards results (outcomes) in accordance with the input used, prioritizing what the community wants, in certain cases the government also plays a role in obtaining opinions from the public from the services carried out, prioritize anticipation of service problems, prioritizing desetralization in service delivery, and implementing market systems in providing services. Basically the government has made various efforts to produce services that are faster, appropriate, humane, cheap, non-discriminatory, and transparent. However, the efforts taken by the government do not seem to be optimal. One indicator that can be seen from this phenomenon is that the public service function is widely known as bureaucratic and has received complaints from the public because it still does not pay attention to the interests of the user community. Then, managers of public services tend to be more directive in that they only pay attention / prioritize the interests of their leaders / organizations. People as users like not having any ability to be creative, like it or not, like it or not, they must submit to the managers. Service Function and Purpose The three main functions must be carried out by the government regardless of their level, namely public service functions, development functions and protection functions, the most important of which is that the government can manage its functions in order to produce economical, effective, efficient and accountable goods and services (services) to all people who need them. in addition, the government is required to apply the equity principle in carrying out these functions. meaning that government services must not be given in a discriminatory manner. services are provided regardless of status, rank, class of society and all citizens have equal rights to these services in accordance with applicable regulations. The government has functions as above, but it does not mean that the government must act as a monopolist in the implementation of all of these functions. some parts of the function can be a field of work whose implementation can be delegated to the private sector or by using a partnership pattern, between the government in this case with the parties carried out by the private sector to provide services as expected so that there is a balance. The provision of public services by government officials to the public is actually an implication of the functions of state apparatus as public servants. Therefore, the position of government apparatus in public services is very strategic because it will determine the extent to which the government is able to provide the best service to the community, thus determining the extent to which the state has performed its role in accordance with its objectives. viewed from an economic standpoint, service is one of the tools of satisfying human needs routinely as well as goods and services. the service characteristics as stated by gasperz clearly distinguish services from goods, even though they are actually satisfying needs. as an intangible product, service has a different dimension from tangible goods. the final product of service does not have the physical characteristics as possessed by the goods.     The purpose of the service referred to above is described below:    1. Determine the public services provided, what are the types;     2. There is an effort to treat service users, as customers;     3. Try to satisfy service users, according to what they want;     4. Looking for ways to deliver the best and quality services;     5. Providing ways, if the service user has no other choice. D. PUBLIC SERVICE AND BUREAUCRATION Government officials as elements of the government are directly related to service to the community as the element served, attitudes and behavior and the apparatus will be a measure of the government's success in achieving institutional goals and meeting community needs in the hope that people will be satisfied and not complain. According to Peter M. Blau in M. Masud Said (200: 29) that bureaucracy is: "type of organization designed to complete administrative tasks on a large scale by coordinating the work of many people systematically. The government bureaucracy moves at least on two roads, the first one is responsive to public desires and the second is the road to government interests). Excellent public service in the era of governance is now directed at public satisfaction as the owner of the government. The public / public services that are discussed concretely are: The service is one of the main tasks of government officials, business people The object served is community / public The form of service is in the form of goods and services that are in accordance with the interests of community needs in the applicable legislation. Expert opinion State administration theory teaches that the State Government essentially organizes two main types of functions, namely the function of regulation and service functions, the regulatory function associated with law and the function of service is associated with the nature of the state as a welfare state. Both of these functions involve all aspects of life, both society and state and in its implementation are entrusted to certain government apparatuses who are functionally responsible for certain fields of the two functions (Siagian. Pp. 128-129). According to the American Marketing Association as quoted by Donald (1984: 22) that service is basically an activity or benefit offered by another party and essentially intangible and does not produce ownership of something, the production process may also not be associated with a physical product. Whereas according to Lovelock (1991: 7) service is a product that is intangible, lasts a moment and is felt or experienced (Hardiansyah p. 11). With the object being served both individually, in groups and groups. Those who serve have a skill and expertise possessed by the apparatus that is directly proportional to the position and value in certain skills so as to be able to provide services in completing what the user needs. Factors Affecting Services According to the opinion of Parasuraman et al (1998), the factors that influence and evaluate the quality of customer services generally use 5 dimensions, including: 1. Tangibles Tangibles is tangible evidence of the care and attention that service providers provide to consumers. 2. Reliability Reliability or reliability is the company's ability to carry out services in accordance with what has been promised in a timely manner. 3. Responsiveness Responsiveness is the company's ability to be carried out directly by employees to provide service quickly and responsively. 4. Assurance Assurance or guarantee is employee knowledge and behavior to build trust and confidence in consumers in consuming the services offered. 5. Emphaty Emphaty is the company's ability to be carried out directly by employees to pay attention to consumers individually C. ROLE OF BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE The Bangka Belitung Islands Provincial Government responded quickly to the implementation of public services that must be carried out by OPD members by issuing the Regional Regulation of the Bangka Belitung Islands Province (PERDA) No. 08 of 2015 concerning Public Services. Every local government implementing institution, corporation and independent institution formed based on Regional Regulation to implement public service activities, and other legal entities formed solely for public service activities. Objectives of Regional Regulations a. the realization of a system of organizing public services that meets service standards; b. the realization of legal certainty concerning rights, obligations, authority and responsibility for protection of all parties related to the implementation of public services; and c. provide a legal umbrella for internal supervisory institutions, and external supervisors established under this Regional Regulation. The state is obliged to fulfill the needs of every citizen through a system of government that supports the creation of excellent public services in order to meet the basic needs and civil rights of every citizen of public goods, public services and administrative services. Public service is a basic pillar of the administration of a populist-based government and is an obligation for every state administrator. The obligation is mutatis-mutandis also the obligation of the Bangka Belitung Islands Provincial Government in providing services to all residents. This is based on the consideration that the implementation of public services is faced with conditions that are not in accordance with the needs and changes in various fields of people's lives. Various causes of unpreparedness in dealing with the transformation of values ​​that have broad dimensions and the impact of various complex development problems. On the other hand, our new society is faced with global hopes and challenges triggered by advances in the fields of science, information, communication, transportation, investment and trade. Establishment of this Regional Regulation in the context of building public servants who prioritize the principles of democracy, transparency, accountability, and responsibility with a new paradigm, namely the changing of the public servant bureaucracy. Regional Regulation Number This clearly confirms the construction of the bureaucracy as a public servant who is positioned as a servant of the people. Such constituencies juridically create legal relations that enter the domain of public service relations. At this level the organizers and implementers of qualified public services in bureaucratic organizations must function functionally whose duties are oriented to the operational aspects of community service. D. FACT IN THE FIELD 1. Good intentions There are still many weaknesses in the provision of public services that have not been able to meet the quality expected by the community, because in the provision of services there are still various community complaints that are conveyed both directly to service providers and supervisory institutions and through the mass media, which creates an unfavorable image of government officials . Considering one of the functions of the government is the fishermen community, the Provincial Government of the Bangka Belitung Islands continues to improve the quality of services through renewal of regulations and the provision of facilities and infrastructure for public services. On the other hand the Government has established Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, which is used as the basis for the implementation of public services nationally and regionally by the Regional Government, but the hope is sometimes constrained by the intention of an apparatus to work with ihlas to serve only symbolically as servants country that is aspired to achieve true hope. 2. Reaction Transformation of the values, regulations, systems and governance of the public is wisely addressed by the Provincial Government of the Bangka Belitung Islands by establishing Regional Regulations as the implementation of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. Public services are activities or activities of public organizations carried out by the apparatus by providing services or facilities in order to practice and devote themselves to the public / society. But in practice there are problems that are felt by the community that there are currently pathologies and stigma of public service bureaucracy, among others: more service officials present themselves as the employer of the servants, more selfish than the people who must be served, more status-oriented quo rather than improving services, I focus more on power and tend to reject change, and more concerned with procedures than substance. By the reason that in the Regional Regulation it is determined that public services are carried out according to principles and principles of good governance. In this Regional Regulation, besides being regulated about rights and obligations, it is also clearly stipulated the authority and responsibility of the organizers and implementers of public services. The community as recipients of public services in addition to being given civil rights as citizens are also given obligations that must be fulfilled and prohibitions that must be avoided related to public services. In order to improve the effectiveness of public service performance in this Regional Regulation it is also regulated regarding the oversight mechanism and public service supervisory institutions, both internal and external. External supervision of the implementation of public services in the Bangka Belitung Islands Province was carried out by the Ombudsman Representative of the Bangka Belitung Islands. 3. Findings The author to obtain writing material conducted a series of observations in several locus with different thymus in the OPD environment of the Bangka Belitung Islands Provincial Government that carried out public services. It is indeed not as beautiful as expectations as in the Regional Regulation of Hope regarding the satisfaction of the services requested by the customer. Various problems that were discovered starting from the administrative style that went back and forth, the officer who relaxed not concentrating on serving was proof of the seriousness of the apparatus given the mandate. The pattern of observation is done through the main field research in one of the public service centers which is quite crowded, the registration section is quite friendly but it is unfortunate when meeting officers who are objects of service, the authors see individualist wickedness with no greetings, smiles, eye contact and administrative completion times that are not according to the provisions for various reasons. This is the fact that the expectations of the Law, Ministerial Decrees and Regional Regulations concerning public services do not apply realistically. Of course the behavior patterns that are given show the identity of the apparatus who are not ready to meet the customer more suitable to sit behind the desk. The essence of true service is how to make the people served get satisfaction with the intended service. This is the real Dilemma on one side of the Government, in this case Bangkal Belitung wants the services provided to the community to be in accordance with the existing rules, but the behavior of the apparatus given the mandate is to reverse direction not in accordance with the vision and mission. 4. Solution The Provincial Government of Bangka Belitung through the relevant OPD should always reevaluate the public service policy whether it is in accordance with the Regional Regulation in its implementation in the field or not, then what about the officers assigned to serve according to the standard or not. The authors' suggestions include: 1. Service facilities / infrastructure must be upgraded 2. Placing mentality officers willing to serve sincerely instead of asking to be served 3. Re-selection of officers placed in the service sector 4. Determine service personnel who behave curtly, do not want to say hello, there is no eye contact with those who are served

Rachmat Bahmim Safiri,S.H.,M.Si – WI Madya BKPSDMD Baca Selengkapnya
Peran Mentor Terhadap Proyek Perubahan Peserta Diklat Kepemimpinan TK. IV
8 Jun 2018

Peran Mentor Terhadap Proyek Perubahan Peserta Diklat Kepemimpinan TK. IV

ABSTRAK Proyek perubahan adalah salah satu output peserta diklat berisi konsep perubahan/inovasi dari peserta diklat yang akan diimplementasikan setelah peserta kembali ke instansinya masing-masing sesuai dengan Mailstone jangka engah dan jangka panjang yang telah ditetapkan. Mentor adalah orang yang ditunjuk  dari Instansinya melalui surat Keputusan untuk mendampingi peserta diklat dalam proses    merancang proyek perubahan secara bersama-sama  hingga selesai. Peran mentor adalah bertindak sebagai pelaku perubahan, suri tauladan,penasehat, pemberi dukungan, perintis dan pelindung.Ketidahpahaman akan tugas sebagai mentor menyebabkan tidak optimalnya gagasan ide serta proses merancang proyek perubahan dan implementasi dari  rancangan proyek perubahan tersebut. penulis terinspirasi  mengemukakan tulisan ini hasil  dari pengamatan di suatu daerah menemukan adanya  ketidakpahaman tugas  mentor terhadap proyek perubahan  yang akan dan  telah dibuat peserta /mentee dan pada saat seminar proyek perubahan   tidak hadirnya mentor  dengan alasan yang tidak jelas. Permasalahan terjadi tidak hanya pada Coaching, tapi juga terjadi pada Mentoring dan Konseling. Terutama permasalahan kesalahan persepsi peran dan fungsi  coaching ,mentoring dan konseling yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana harapan ditumpukan pada widyaiswara selaku coaching, tumpang tindih peran dan fungsi mentoring, coaching dan konseling, bahkan adakala tidak terlaksana sama sekali . Kata kunci: Pembimbing, penasehat, pendukung,pelindung I. Pendahuluan Berdasarkan pengalaman/ observasi penulis terinspirasi untuk mengemukakan tulisan ini karena masih adanya pemahaman yang keliru tentang peranan mentor  dalam proses  Proyek Perubahan peserta diklat  dalam hal ini  diklat PIM IV, penulis menemukan adanya  ketidakpahaman mentor terhadap proses proyek perubahan  yang  dibuat peserta /mentee dan  pada saat seminar proyek perubahan, tidak hadirnya mentor pada saat seminar dengan alasan yang tidak jelas. Permasalahan terjadi tidak hanya pada Coaching, tapi juga terjadi pada Mentoring dan Konseling terutama permasalahan terhadap  persepsi peran dan fungsi mentoring dan konseling yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana harapan ditumpukan pada widyaiswara selaku coaching, tumpang tindih peran dan fungsi mentoring, coaching dan konseling, bahkan adakala tidak terlaksana sama sekali , dikemukakan olehAchmad faisal, s.psi dalam Peran dan fungsi mentoring, konseling, coaching  pada diklat kepemimpinan. Proyek perubahan adalah salah satu output peserta diklat PIM IV, merupakan perwujudan ide/gagasan, konsep   perubahan/produk pembelajaran  individual  yang menjadi salah satu indikator hasil pencapaian hasil diklat Proyek perubahan  tersebut harus direalisasikan setelah peserta diklat kembali keInstansinya masing-masing sesuai mailstone yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara Nomor : 108/K.1/HKM.02.03 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Penyataan Komitmen Mengimplementasikan Proyek Perubahan Pasca Diklat. Proyek perubahan adalah kumpulan ide/gagasan yang harus dikawal/ diimplemnetasikan sehingga menjadi inovasi.Dalam era global yang dinamis pemerintah Indonesia dituntut untuk mampu mengembangkan diri dan meningkatkan daya saing. Pemerintah Indonesia harus mempersiapkan segala sesuatunya agar dapat berkompetisi dengan negara–negara lain, salah satu faktor penting dalam peningkatan daya saing adalah kualitas pengembangan kompetensi pejabat instansi pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim).  Kompetensi yang akan dibangun pada Diklatpim Tingkat IV adalah kompetensi kepemimpinan operasional  yaitu kemampuan membuat perencanaan kegiatan instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut, yang diindikasikan dengan kemampuan: 1.Membangun karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi etika publik, taat pada  nilai-nilai, norma, moralitas dan tanggung jawab dalam memimpin unit instansinya; 2.Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan instansi; 3.Melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugas-tugas; 4.Melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien; 5.Mengoptimalkan seluruh potensi sumberdaya internal dan eksternal organisasi dalam implementasi kegiatan instansinya. Kurikulum Diklat Kepemimpinan Tingkat IV memuat kegiatan yang dapat dibagi menjadi 5 (lima) tahapan yaitu: A.Tahap I (On campus); Pada tahap ini merupakan tahapan pembelajaran konsepsi Diklat Pola baru, yaitu membahas tentang pendalaman dan penghayatan Penguasaan Diri (Self Mastery), Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi (Diagnostic Reading) dan Pengenalan Proyek Perubahan. Pembelajaran tahap I (satu) diarahkan pada pendalaman penguasaan diri dan bagaimana mengaplikasikannya pada penyusunan gagasan proyek perubahan yang merupakan inovasi atau terobosan perencanaan kegiatan organisasi guna menjawab tantangan dan masalah organisasi yang sedang dihadapi. B.Tahap II, Taking ownership (Breakthrough I). Tahap ini mengarahkan peserta untuk membangun organizational learning atau kesadaran dan pembelajaran bersama akan pentingnya membuat terobosan kegiatan organisasi yang bermasalah. Peserta diarahkan untuk mengkomunikasikan permasalahan dan tantangan organisasi tersebut kepada stakeholder dan atasan/mentornya untuk mendapatkan persetujuan atas inovasinya melalui Gagasan Proyek Perubahan. Pada tahap ini, peserta juga diminta mengumpulkan data yang relevan dengan area dan perencanaan kegiatan untuk memasuki tahap pembelajaran selanjutnya. C.Tahap III, Merancang Proyek Perubahan dan Membangun Tim. Pada Tahap ini pembelajaran membekali peserta dengan pengetahuan membuat rancangan proyek perubahan yang komprehensif berdasarkan gagasan terobosan inovasi yang telah disetujui oleh mentor atau atasan langsungnya. Disamping itu peserta juga dibekali dengan kemampuan mengidentifikasi stakeholder yang terkait, dibekali dengan berbagai teknik membangun tim yang efektif untuk mewujudkan perubahan tersebut. Tahap ini diakhiri dengan penyajian Rancangan Proyek Perubahan pada seminar I untuk mengkomunikasikan proyeknya dihadapan stakeholder strategis yang mencakup narasumber, mentor dan coach guna mendapat masukan dan dukungan. Selanjutnya hasil seminar I, dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan/implementasi kepemimpinan saat laboratorium kepemimpinan di tempat organisasinya. D.Tahap IV, Laboratorium Kepemimpinan (Breakthrough II); Tahap ini mengarahkan peserta untuk menerapkan dan menguji kapasitas kepemimpinannya terutama kapasitas kepemimpinan operasional dalam melaksanakan proyek perubahan. Pada tahap ini, peserta kembali ketempat kerjanya selama kurang lebih 2 (dua) bulan untuk memimpin implementasi Proyek Perubahan yang telah dibuatnya. Pada masa akhir Breakthrough II ini, peserta diwajibkan membuat laporan hasil pelaksanaan proyek perubahan sebagai dasar untuk membuat bahan presentasi seminar Laboratorium Kepemimpinan. E.Tahap V, Evaluasi; Tahap pembelajaran ini merupakan tahap berbagi pengetahunan dan pengalaman dalam memimpin implementasi Proyek Perubahan Organisasi. Merancang Proyek Perubahan merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang ingin membentuk peserta menjadi pemimpin yang transformatip sebagai agen perubahan diinstansinya. Pemimpin yang transformatip yang dimaksud adalah pemimpin yang visioner yang mempunyai kemampuan membuat terobosan inovasi pada organisasinya serta mampu memimpin penerapkan terobosan inovasi tersebut guna meningkatkan kinerja organisasi. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan berkualitas, dalam  proses merancang Proyek Perubahan didampingi  seorang  mentor yang  ditugaskan dari instansi peserta/pengutus untuk mendampingi peserta serta memberikan dukungan dan bantuan selama peserta melaksanakan proyek perubahan. II. Tinjauan Pustaka Bagaimana  peran  mentor  dalam diklat PIM IV ? Mentor adalah : Peserta diklat diarahkan untuk mengkomunikasikan permasalahan dan tantangan organisasi tersebut kepada stakeholder dan atasan/mentornya untuk mendapatkan persetujuan atas inovasinya melalui Gagasan Proyek Perubahan. Pada tahap ini, peserta juga diminta mengumpulkan data yang relevan dengan area dan perencanaan kegiatan untuk memasuki tahap pembelajaran selanjutnya yaitu membuat kesepakatan area perubahan/lembar komitmen Peranan mentor, coach, dan peserta selama masa breakthrough II. Mentor ikut bertanggung jawab kelancaran pelaksanaan dan keberhasilan proyek perubahan sampai selesai. Oleh sebab itu mentor harus memberi dukungan, membimbing dan membantu mengatasi masalah kepada peserta selama masa pelaksanaan termasuk masa breakthrough II. Kalau diperlukan mentor dapat berkomunikasi dengan coach selama melaksanakan bimbingan. Peran mentor dalam proses  organisasi adalah : Marilyn Atkinson pendidri Erikson Coaching International menjelaskan bahwa perlu memahami perbedaan  coaching dan mentoring, Mentor adalah seorang ahli yang memberikan hal-hak bijak dan membimbing berdasarkan pengalaman sendiri, mentor dapat menasehati, melakukan konseling sedangkan  coaching-proses coaching  tidak termasuk menasehati atau konseling dan berfokus pada kemampuan individu atau kelompok dalam menetapkan dan mencapai tujuan mereka sendiri. Selaras dengan  pernyataan tersebut.The Chartered Institute Of Personal and Development (CIPD) dalam mengelaborasi  perbedaan antara coaching dan mentoring sebagai berikut : Perbedaan  Coaching dan Mentoring Mentoring Coaching 1.Hubungan yang berkelanjutan yang dapat bertahan untuk jangka waktu yang panjang Hubungan umumnya memiliki jangka waktu 2..Bisa lebih informal dan pertemuan dapat berlangsung sewaktu-waktu sesuai kebutuhan atau pada saat mentee membutuhkan beberapa saran, bimbingan atau dukungan Umumnya lebih terstruktur dan pertemuan dijadwalkan secara teratur 3.Lebih jangka panjang dan mengambil pandangan yang lebih luas dari seseorang Lebih jangka pendek (kadang-kadang  waktu dibatasi) dan terfokus pada daerah pengembangan /isu-isu spesifik 4.Mentor biasanya lebih berpengalaman dan berklualitas dari Mentee.seringkali orang senior dalam organisasi yang dapat menyampaikan pengetahuan, pengalaman dan membuka pintu untuk dapat menjangkau diluar peluang Coaching umumnya dilakukan tidak atas dasar bahwa coach perlu memiliki pengalaman langsung yang berhubungan dengan pekerjaan formal klien , kecuali coaching yang spesifik  dan ketrampilan yang berfokus. 5.Fokus pada karir dan pengembangan pribadi Fokus umumnya pada pengembangan/ masalah ditempat kerja 6.Agenda diatur oleh Mentee,  dan mentor memberikan dukungan dan bimbingan untuk mempersiapkan mereka untuk peran dimasa depan. Agenda difokuskan pada pencapaian, tujuan langsung tertentu 7.Mentoring lebih berhubungan dengan pengembangan profesional Mentee Coaching lebih berhungan dengan pengembangan/masalah tertentu Mentoring adalah kompetensi yang diperlukan adalah menyimak, mengelola perbedaan, menetapkan tujuan dan membangun hubungan.Peran mentor dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu peran primer bertindak seperti/sebagai pelaku perubahan, suri tauladan, pendengar dan penanya  yang baik sedangkan peran sekunder adalah pemberi bantuan, penasehat, pemberi dukungan,perintis dan pelindung. Adapun tanggung jawab mentor adalah mengarahkan secara langsung, memberikan umpan balik, baik yang bersipat korektif maupun yang mendukung proyek perubahan tersebut, III. Kesimpulan Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa apabila mentor memahami peranya maka proses penyusunan Proyek Perubahan hingga  seminar Proyek Perubahan akan berjalan berlajan sebagaimansa masetinya, Mentor/atasan langsung  sangat berperan   terhadap terlaksananya proses  Proyek Perubahan Peserta diklat PIM IV  serta mengawal Implementasinya setelah peserta kembali ke Instansi masing-masing sesuai dengan Mailsetone jangka menengah dan panjang  yang telah ditetapkan sehingga menjadi sebuah inovasi. Referensi : Winardi, S.E. 2005. “Manajemen perubahan (Management of Change) Perka LAN  No.20 tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Modul diklat Coaching dan Mentoring,2016 LAN, Bandung Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara  Nomor :108/K.1/HKM.02.03  tanggal 7 Agustus 2017 tentang Penyataan Komitmen Mengimplementasikan Proyek Perubahan Pasca Diklat. http://www.Brefiggroup.co.uk/coaching-coaching- and mentoring, http://bandiklat.babelprov.go.id/2016/12/22/peran-dan-fungsi-mentoring-konseling-coaching-pada-diklat-kepemimpinan/ Peran dan fungsi mentoring, konseling, coaching  pada diklat kepemimpinan,oleh achmad faisal, s.psi) diakses tanggal 4 Desember 2017 https://www.kanreg12bkn.id/home/peran-strategis-mentor-dan-coach-dalam-pelaksanaan-diklat-pola-baru/3/,diakses tgl 4 Desember 2017   The Role of Mentors on Participant Change Projects in Leadership Training Level IV ABSTRACT The change project is one of the training participants' outputs containing the concept of change / innovation that will be implemented in their respective institutions in accordance with the established medium and long term Mailstone. The mentor is the person appointed from his institution through a decree to assist the trainees in the process of designing the project changes together until it is completed. The role of the mentor is acting as the agent of change, role model, advisor, support provider, pioneer and protector. Understanding of the task as a mentor causes not optimal idea ideas and the process of designing project changes and implementation of the project design changes. Inspired authors suggested this paper the results of observations in an area found that there was a lack of understanding of the mentor's assignment to the change project that the participant / mentee had made and at the time of the seminar, the change in the mentor was not present for unclear reasons. Problems occur not only in Coaching, but also in Mentoring and Counseling. Especially the problem of misperception of the role and function of coaching, mentoring and counseling that did not work properly, Harapan was built on widyaiswara as coaching, overlapping roles and functions of mentoring, coaching and counseling, even when it was not implemented at all. Keywords: Supervisor, advisor, supporter, protector I. Introduction Based on experience / observation, the author was inspired to present this article because there is still a false understanding of the role of the mentor in the preparation of the Change Project by leadership training participants Level IV. the absence of a mentor at the seminar for unclear reasons. Problems occur not only in Coaching, but also in Mentoring and Counseling, especially problems with perceptions of the role and function of mentoring and counseling that are not working properly, where expectations are accumulated at the lecturer as coaching, overlapping roles and functions of mentoring, coaching and counseling, even sometimes not done at all, stated by Achmad Faisal, S.Psi in the role and function of mentoring, counseling, coaching on leadership training. Project changes are one of the outputs of the trainees, which are the embodiment of ideas, the concept of change or individual learning products which are one of the indicators of the achievement of training results The change project must be realized after the trainees return to their respective institutions according to the specified mailstone. This is in accordance with Circular of the State Administration Institute Number: 108 / K.1 / HKM.02.03 dated August 7, 2017 concerning Statement of Commitment to Implement Post-Training Change Projects. The change project is a collection of ideas / ideas that must be escorted / implemented so that they become innovations. In the dynamic global era, the Indonesian government is required to be able to develop themselves and improve competitiveness. The Indonesian government must prepare everything in order to compete with other countries, one of the important factors in increasing competitiveness is the quality of competency development of government agency officials through leadership education and training. Competencies to be built on Leadership Training Level IV are operational leadership competencies, namely the ability to plan agency activities and lead the successful implementation of these activities, which is indicated by the ability to: Building the character and attitude of integrity behavior in accordance with the laws and regulations and the ability to uphold public ethics, adhere to the values, norms, morality and responsibility in leading the institutional unit; Make plans for implementing agency activities; Collaborate internally and externally in managing tasks; Making innovations according to their field of duty in order to realize more effective and efficient activities; Optimizing all potential internal and external resources of the organization in implementing its institutional activities. The Leadership Training Level IV curriculum contains activities that can be divided into 5 (five) stages namely: A. Stage I (On campus); At this stage is the learning stage of the new Pattern Training concept, which is to discuss the deepening and appreciation of Self Mastery, Diagnosis of Organizational Change Needs and Introduction to Change Projects. Stage I learning (one) is directed at deepening self-mastery and how to apply it to the preparation of change project ideas which are innovations or breakthrough planning of organizational activities to answer the challenges and problems of the organization at hand. B. Stage II, Taking ownership (Breakthrough I). This stage directs participants to build organizational learning or awareness and shared learning on the importance of making breakthrough organizational problems. Participants are directed to communicate the problems and challenges of the organization to stakeholders and their superiors / mentors to get approval for their innovations through the Project Change Ideas. At this stage, participants are also asked to collect data that is relevant to the area and planning activities to enter the next learning phase. C. Stage III, Designing Change Projects and Building Teams. At this stage learning provides participants with knowledge to design comprehensive change projects based on innovative breakthrough ideas that have been approved by the mentor or his immediate supervisor. In addition, participants were also equipped with the ability to identify related stakeholders, provided with various effective team building techniques to realize these changes. This stage ends with the presentation of the Amendment Project Design at the seminar I to communicate the project to strategic stakeholders including resource persons, mentors and coaches for input and support. Furthermore, the results of the seminar I were used as the basis for implementing / implementing leadership when the leadership laboratory was in place of the organization. D. Stage IV, Laboratory of Leadership (Breakthrough II); This stage directs participants to apply and test their leadership capacity, especially operational leadership capacity in implementing change projects. At this stage, participants return to their work place for approximately 2 (two) months to lead the implementation of the Change Project they have made. At the end of Breakthrough II, participants were required to make a report on the results of the change project as a basis for making seminar presentation material at the Leadership Laboratory. E. Stage V, Evaluation Tahap pembelajaran ini merupakan tahap berbagi pengetahunan dan Experience in leading the implementation of the Organizational Change Project. Designing a Change Project is a series of learning activities that want to form participants as transformative leaders as agents of change in their institutions. The transformative leader in question is a visionary leader who has the ability to make breakthrough innovations in his organization and is able to lead the implementation of these innovative breakthroughs to improve organizational performance. To obtain maximum and quality results, in the process of designing a Change Project accompanied by a mentor assigned from the participant agency / sender to assist the participants and provide support and assistance as long as participants implement the change project. II. Tinjauan Pustaka What is the role of a mentor in Leadership Training Level IV? Mentors are: The training participants are directed to communicate the problems and challenges of the organization to stakeholders and their supervisors / mentors to get approval for their innovations through the Project Change Ideas. At this stage, participants are asked to collect data that is relevant to the area and planning activities to enter the next stage of learning, namely making an agreement on the area of ​​change / commitment sheet The role of mentors, coaches and participants during the breakthrough II. Mentors are also responsible for the smooth implementation and success of the change project to completion. Therefore the mentor must provide support, guide and help overcome problems to participants during the implementation period including the breakthrough II. If needed, the mentor can communicate with the coach while carrying out the guidance. The role of the mentor in organizational processes is: According to Marilyn Atkinson, founder of Erikson Coaching International explained that it is necessary to understand the differences in coaching and mentoring, Mentors are experts who provide wise and guiding rights based on their own experience, mentors can advise, counseling while coaching-coaching process does not include advising or counseling and focusing on the ability of individuals or groups to set and achieve their own goals. In line with the statement. The Chartered Institute of Personal and Development (CIPD) elaborates on the differences between coaching and mentoring as follows: Differences in Coaching and Mentoring Mentoring Coaching Sustainable relationships that can last for a long period of time Relationships generally have a period of time It can be more informal and meetings can take place at any time as needed or when the mentee needs some advice, guidance or support Generally more structured and meetings are scheduled regularly More long-term and take a broader view of someone More short term (sometimes time constrained) and focused on development areas / specific issues Mentors are usually more experienced and qualified than Mentees. Often senior people in organizations can convey knowledge, experience and open the door to reach beyond opportunities Coaching is generally done not on the basis that the coach needs to have direct experience related to the client's formal work, except specific coaching and focusing skills. Focus on career and personal development The focus is generally on development / workplace problems The agenda is arranged by the Mentee, and the mentor provides support and guidance to prepare them for future roles The agenda is focused on achieving, certain direct goals Mentoring is more related to Mentee professional development Coaching is more related to certain development / problems       Mentoring is competence. What is needed is listening, managing differences, setting goals and building relationships. The role of the mentor is divided into 2 (two) parts, namely the primary role acts as / as the perpetrator of change, good example, listener and questioner while the secondary role is the aid provider, advisor, supporter, pioneer and protector. The mentor's responsibility is to direct, provide feedback, both corrective and supporting the change project, III. Conclusion From the description above, it can be concluded that if the mentor understands its role, the Change Project preparation process until the Change Project seminar will proceed as a dance, the Mentor / direct supervisor plays a major role in the implementation of the Project Leadership IV Participant training process and oversees its implementation after the participants return to their respective Institutions each in accordance with the established medium and long term Mailsetone so that it becomes an innovation.

Saudahwati, SE., MM. - WI Madya BKPSDMD Baca Selengkapnya
Berbagi Tugas Dalam Team Teaching Widyaiswara
6 Jun 2018

Berbagi Tugas Dalam Team Teaching Widyaiswara

Apa itu Team Teaching ( Pengajaran beregu ) Secara umumdikatakan merupakan salah satu bentuk strategi pembelajaran interaktif yang dilaksanakan oleh 2-4 orang bertindak sebagai fasilitator dalam diklat, yang saling bekerjasama dalam menyusun rencana pembelajaran,pembagian tugas dan tanggungjawab,pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran secara jelas, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas materi diklat dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih kondusif.Setiap permasalahan yang muncul akan diatasi secara bersama-sama dimana munculnya niat untuk saling melengkapi mengatasi kekurangan yang ada dalam materi yang disampaikan para fasilitator ( widyaiswara ) Tuntutan untuk memperbaiki mutu pengajaran dalam menangani kediklatan harus disesuaikan dengan area perubahan yang dijalankan akan tepat sasaran. Kejenuhan terhadap topik yang disajikan mudah terhindari mengingat model sangat variatif, ini harus terus berkelanjutan dalam memberikan pelayanan pembelajaran yang berdinamika tidak monoton namun menyenangkan peserta.Definisi yang dijelaskan oleh Martiningsih (2007) bahwa, “Metode pembelajaran team teaching adalah suatu metodemengajar dimana pendidiknya lebih dari satu orang yang masing - masingmempunyai tugas.QuinndanKanter, mengartikan Team Teaching (tim mengajar)sebagai “Bekerja antara dua tim instruktur yang berkualitas, bersama-sama, dalam membuat presentasi”.Sedangkan definisi Team Teaching menurutAhmadidanPrasetya,bahwa Team Teaching (pengajaran beregu) adalah suatu pengajaran yangdilaksanakan bersama oleh beberapa orang. Menurut PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA Team Teaching adalah kegiatan tatap muka pada satu mata diklat yang melibatkan 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang Widyaiswara yang ditentukan dalam kompetensi dasar, dan indikator keberhasilan untuk tiap mata diklatnya dengan mempertimbangkan aspek kompetensi yang ingin dicapai, materi diklat, jumlah peserta beserta metode pembelajarannya dengan waktu paling sedikit 10 JP yang memerlukan pendalaman dalam bentuk perkonsultasian. Dalam perka ini menyebutkan antara lain : Bahan Tayang yang digunakan dalam Team Teaching , angka kreditnya dibagi sejumlah Widyaiswara yang melaksanakan kegiatan tersebut. Bagi kegiatan yang sifatnya Team Teaching maka harus melampirkan juga : Kurikulum Diklat (kompetensi dasar, dan indikator keberhasilan untuk tiap mata diklatnya) dan /atau modul Diklat yang menyebutkan ketentuan bahwa kegiatan tatap muka harus dilaksanakan secara Team Teaching dengan menjelaskan alasannya. Soal Ujian Diklat yang digunakan dalam Team Teaching , angka kreditnya dibagi sejumlah Widyaiswara yang melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 23TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN / TRAINING OF FACILITATORBAB IXPENGAJAR menyebutkan pada ayat 2 dan 3 yaitu : ( 2 ) Pelibatan pengajar pada Pelatihan Penerapan Kebijakan /Training Of Facilitator dapat bersifat tunggal maupun Team Teaching .(3) Penetapan pelibatan pengajar Team Teachingmempertimbangkan tuntutan substansi mata pelatihan. .Manfaat menggunakanTeam Teaching Hal ini dilakukan lebih memungkinkan fasilitator ( widyaiswara ) memiliki suatu perubahan dan perbaikan terhadap pembelajaran yang diampu dibandingkan jika mengajar sendiri, kemudian tentu akan meningkatkan kebutuhan widyaiswara untuk berkolaborasi mengingat adanya perkembangan teknologi pembelajaran dalam arti kata saling mengisi satu sama lain secara bersamaan. Selain hal di atas juga memberikan manfaat meningkatnya kompetensi diri dari pengajar karena pembelajaran yang interaktif / berdinamika, saling mengisi materi/peran berkelanjutan dan adanya satu kesatuan pemahaman dari patner team teaching. Pembagian tugas dan tanggungjawab terencana dengan baik karena biasanya sudah disepakati lebih dahulu sebelum mengajar.Team Teaching bermanfaat untuk memberikan pelayanan pengajaran yang variatif. Sistem ini dilakukan dengan cara menugaskan dua widyaiswara untuk mengajar satu mata diklatterhadap peserta dalam satu kelas salah satu bertindak sebagai koordinator. Perlunya Team Teaching Berbagi tugas dalam kebersamaan dengan teman sesama widyaiswara  sebagai fasilitator adalah suatu kebahagian tersendiri, berpadu dalam kemampuan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki masing-masing individu membuahkan karya mengajar yang luar biasa sebagai daya tarik tersendiri untuk disimak dan dibudayakan. Strategi penyampaian bahan ajar akan lebih unggul bila diimplementasikan secara maksimal saling mengisi satu sama lain dalam satu kesatuan materi di dalam diklat. Team Teaching bisa dijadikan alternatif untuk mengatasi permasalahan yang ada, melibatkan dua orang atau lebih widyaiswara masing-masing saling melengkapi dengan pembagian tugas yang seimbang dan mengatasi permasalahan secara bersama-sama.Fasilitator secara bersama menyusun perencanaan pembelajaran mengajar tentang materi yang sama  untuk disampaikan dalam waktu bersamaan.kemudian memberikan bahan ajar bergantian tapi hadir bersama secara berurutan selama proses pembelajaran.Team Teaching diperlukan seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan perubahan pola mengajar yang semakin canggih, widyaiswara akan saling mendukung dan memberikan bahan. Tumbuhnya rasa kebersamaan Perbedaanlatar belakang etnik, pendidikan, wawasan serta pengalaman berpadu menjadi satu kesatuan membaur menetapkan sebuah pengabdian untuk saling berbagi sesama wi untuk berunjuk kemampuan dalam memberikan perubahan sejati tanpa memandang berapa dan apa bagian saya nantinya inilah menjadi inti filosofi team teaching penulis kembangkan. Tumbuhnya rasa kebersamaan harus dilestarikan secara berkelanjutan, meskipun dianggap tidak mutlak walaupun demikian di saat sekarang zaman bergulir begitu cepat manusia memunculkan sikap individual yang melupakan orang lain karena materi semata.  Fakta di lapangan membuktikan bahwa kebersamaan bukanlah kata tapi jiwa yang terasa dalam sanubari setiap individu, kebersamaan bukan hanya  curahan tetapi adalah suatu jawaban yang syarat akan makna, keajaiban dan kekuatan, kebersamaan bukan mata tapi telinga siap mendengar kadang tak seksama, kebersamaan bukan kaki tapi tangan selalu merangkul dalam kehangatan, kebersamaan bukan hujan tapi pelangi mengindahkan pribadi ketika turunnya air mata, kebersamaan takkan selamanya hadir, akan ada akhir dalam bila tak dilestarikan dengan baik dalam kehidupan setiap widyaiswara BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan akan menjadi memori ketika menikmati purna bakti.Timbulnya rasa persaingan di antara widyaiswara merupakan fenomena psikologis akibat  ada stimulus dari luar. Secara sugestif rasa tersebut tumbuh pada seseorang untuk menunjukkan identitas dirinya. Dalam prakteknya, proses tumbuhnya rasa persaingan bisa sembunyi-sembunyi dan bisa terang-terangan. Apapun bentuknya, rasa persaingan tidaklah harus menjadikan widyaiswara angkuh kalau menjadi “pesaing unggul” dan merasa rendah diri kalau dia menjadi “pecundang”. Kedua perilaku itu sama-sama buruknya karena akan berakibat munculnya perilaku eksklusif dan kontra produktif. Kemudian  kerjasama dengan sesama rekan widyaiswara lain akan terhambat. Pandangan pemahaman kebersamaan menurut ajaran Islam. Kebersamaan menurut Islam bahwa manusia dalam hidupnya tidak bisa lepas dari orang lain yang ada di sekitar kita ketika mengabdi sebagai mahluk ciptaan allah. Bergaul dengan orang lain menjadi fitrah dan kebutuhan dasar manusia sebagai mahluk sosial.   Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia harus menjalin hubungan dengan sesamanya.   Kehadiran orang lain adalah suatu keharusan karena manusia tidak bisa hidup sendiri saling mengisi satu sama lain. Menyadari hal diatas, dalam menjalin hubungan persahabatan dengan orang lain, manusia harus menjunjung tinggi prinsip simbiosis mutualisme(hubungan yang saling menguntungkan). Dan hubungan yang semata-mata hanya untuk memperoleh ridho Allah SWT. Bukan hanya untuk tujuan tetentu yang hanya menguntungkan diri sendiri. Karena bila demikian, ikatan tersebut tidakakan kekal. Persahabatan itu akan hilang seiring tercapainya tujuan yang diinginkannya. Sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, “Sesungguhnya siapa saja yang senang kepadamu karena adanya keinginan, maka ia akan berpaling darimu jika telah tercapai keinginannya”.            Nabi Muhammad SAW pernah mengibaratkan ikatan persahabatan antar dua orang muslim dengan kedua belah tangan. Beliau tidak memakai perumpamaan lain karena jalinan hubungan antar kedua tangan sangat cocok untuk dijadikan ibarat dalam menjalani hubungan sesama manusia. Kita bisa melihat bagaimana kedua belah tangan saling membantu satu sama lain dalam usaha menggapai tujuan, keduanya bersatu padu dalam mewujudkan tujuan, keduanya melebur menjadi satu untuk mencapai tujuan yang sama. Jalinan persahabatan manusia akan lebih indah seandainya dilandasi dengan semangat kerjasama sebagaimana kedua belah tangan. Menjaga budaya senantiasa saling bahu-membahu untuk mencapai sesuatu secara bersama-sama. Menanggung bersama setiap kesedihan yang menimpa. Dan setiap kebahagiaan akan selalu dinikmati bersama. Dalam situasi dan kondisi apapun jalinan kerjasama terus berlanjut. Saling membantu saat dibutuhkan walau tanpa diminta serta saling menjaga rahasia dan aib. Bersabda, “Paling utamanya amal baik ialah memberi kegembiraan kepada saudaramu yang beriman”. (HR. Ibnu Abi Dunya).     Selain itu, seseorang dalam bergaul juga dituntut untuk selalu menampakkan wajah ceria.    Mengucapkan salam jika bertemu, memaafkan bila terjadi kekeliruan, saling memberi nasihat. Sama-sama mendo’akan karena do’a seseorang untuk temannya mudah terkabulkan. (HR. Muslim).   Dan yang paling sulit adalah saling mengorbankan harta benda yang dimilki.    Imam Al-Ghazaali membagi 3 (tiga) jenis sikap manusia dalam memberikan pengorbanan terhadap orang lain. Pertama, memposisikan teman sebagaimana hamba sahaya atau budak. Dalam arti selalu memenuhi kebutuhannya meskipun tanpa diminta. Kedua, memposisikannya seperti diri sendiri. Sehingga apa yang dimilki rela untuk digunakan bersama. Ketiga, tingkatan tertinggi dalam pengorbanan tertinggi dalam pengorbanan yaitu selalu mengutamakan kepentingannya dari pada kepentingan sendiri. Penerapan di BKPSDMD Penulis dan sahabat saya Pak Deddi Hartadi adalah pelopor pertama adanya Team Teaching dimulai dari keperihatinan dan kepedulian sesama widyaiswara untuk mau berbagi dalam JP ( jam pelajaran ) kemudian mendedikasikan 2 gaya yang berbeda dalam satu rumpun mata diklat yang sama. Inilah dinamika yang mestinya digalakkan di OPD ini agar kebersamaan sesama abdi negara berlangsung langgeng terhindar dari munculnya kekhawatiran konflik murahan. Di daerah lain hal ini telah lama di berlakukan sehingga kelihatan menarik sekali inilah yang ditiru sebaiknya sebagai jalan keluar agar setiap widyaiswara kebagian tugas dan mengaplikasikannya di tempat mengajar. Suasana menyenangkan biasanya tergambarkan di wajah peserta diklat karena fasilitator mempunyai jurus jitu dengan strategi mengajar yang handal membuat mereka tidak pasif sehingga suasana kelas menjadi hidup dan berkualitas. Pesimistis antara fasilitator dan peserta terhindarkan secara baik karena materi disampaikan akan mudah diserap sesuai harapan. Tuntutan profesionalisme terhadap sang widyaiswara tertantang di pundak meminta partisipasi untuk mengembangkan diri, solusi kebuntuan ide dapat dihindari maka muncullah yang namanya inovasi terhadap kebutuhan pembangunan di masa sekarang yang dikenal dengan zaman Now. Mengimplementasikan model-model baru tentu saja akan membuktikan keunggulan sejati melalui kajian terlebih dahulu betapa pentingnya metode Team Teaching diterapkan karena memberikan nilai tambah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan menarik. Model Team Teaching yang dikembangkan oleh penulis untuk saat ini adalah Team teaching tradisional dimana melibatkan dua orang fasilitator atau lebih yang bekerjasama dalam perencanaan, pembagian tugas, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran suatu mata diklat. Penulis dan Pak Deddi saling berkontribusi dan berusaha membangun team work yang solid untuk menyatukan bahan ajar dan menyampaikannya dengan semeriah mungkin dan menarik, yang berdampak peserta tidak sempat tidur di dalam kelas.Team Teaching kami biasanya menggunkan proses pembelajaran antara laintraditional class (teori), discussion group (pembuatan konsep dan pembagian tugas kelompok), lab tables (saat mengerjakan tugas mandiri), circle (presentasi). Kelas dibuat dengan  suasana belajar menyenangkan, bahkan saat diskusi dapat dilakukan di luar kelas tidak harus di dalam ruang kelas. Penulis dapat merasakan keunggulan adanya Team Teaching dalam menjalankan aktifitas mengajar senada dikatakan para ahli  seperti menurut Burden&Byrd, ada beberapa keuntungan dari metodeTeam Teaching ini, yaitu: (1) Kelompok dapat saling melengkapi bakat atau keahlian dari tiap anggota tim. Karena setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Maka idealnya, satu anggota yang lain dalam sebuah tim dalam melengkapi kelemahan dari seorang individu lainnya. (2) Team Teaching dapat meningkatkan manajemen/ pengaturan ruang kelas. Pada akhirnya, suatu kelompok dapat menjaga “ colleality ” diantara para guru dengan senantiasa memberikan dukungan dan “ encouragement ” setiap anggota kelompok lainnya. Dampak terhadap BKPSDMD Menciptakan suasana kelas yang menarik Memberikan nuansa berbeda dan daya tarik terhadap  peserta untuk belajar Melibatkan widyaiswara yang lain diharapkan dapat membangun budaya kemitraan yang positif diantara widyaiswara sehingga terjalin kerja sama (kolaborasi) dalam meningkatkan proses pembelajaran yang lebih baik. Lebih mematangkan kegiatan perencanaan dan persiapan mengajar. Dua orang wi atau lebih bisa saling berdiskusi untuk menyusun perencanaan pembelajaran, sehingga dapat mengantisipasi berbagai kendala dalam pelaksanaan pembelajaran Menjamin pengawasan pembelajaran secara efektif. Dengan melibatkan lebih dari satu orang wi di dalam satu kelas, maka masing-masing peserta mendapatkan perhatian yang cukup dalam memahami pelajaran yang diberikan. Hal ini membuat wi semakin peka terhadap situasi-situasi faktual di kelas. Menjalin komunikasi yang intensif antar wi, Apabila team-teaching ini terdiri wi senior dan yunior, maka wiyang berpengalaman dapat membagi pengalamannya kepada wiyunior dan masing-masing juga saling melengkapi kekurangannya. Sehingga team-teaching ini secara tidak langsung bisa menjadi sarana pelatihan dan bimbingan bagi wiyunior yang baru dalam menjalankan tugasnya Melakukan evaluasi secara bersama-sama                                       Keengganan Kadangkala setiap individu wi mempunyai berbagai alasan tersendiri untuk engganan membentuk Team Teaching dalam mengajar mata diklat yang diampunya meskipun ada kesamaan dalam mata kelompok ajar. Risih atau kurang nyaman adanya orang lain yang berperan serta di dalam kelas untuk berbicara kepada peserta selain itu ada ketabuan dan kekakuan adanya Perka LAN yang didefinisikan secara kaku minimal 10 JP, padahal ada solusi misalnya salah satu wi mendapatkan koin dan satunya lagi poin disinilah letak kebersamaan itu kalau mau ditumbuhkembangkan. “Setiap kisah kebersamaan dengan sahabat adalah kisah yang membuatmu tersenyum saat anda mengingatnya di hari tua.”Kata-kata ini menginspirasi penulis untuk berbuat lebih awal,uang bukanlah semata memuaskan diri sebagai fasilitator namun kebersamaan yang tumbuh dari hati nurani akan abadi sampai ketika pensiun sesuai harapan rohnya perjuangan Bangka Belitung sebagai bumi “ Serumpun Sebalai” harapan semua masyarakat.Jika ada kemauan untuk berbagi semua bisa diselesaikan dengan “HATI” tidak ada kata wi kebagian jp sedikit yang lain banyak semua tersenyum dengan manis.

Rachmat Bahmim Safiri,S.H.,M.Si – WI Madya BKPSDMD Baca Selengkapnya
Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Upayapengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara
4 Jun 2018

Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Upayapengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara

Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal merupakan investasi berharga bagi sebuah organisasi birokrasi. Birokrasi saat ini, menuntut aparatnya harus dapat bersikap dan berperilaku seperti yang diinginkan masyarakat, yaitu memberikan pelayanan public yang mudah, murah dan cepat, tepat waktu, serta tidak berbelit-belit (Dwiyanti et. Al. 2006:235). Oleh karena itu, perlu adanya perubahan orientasi, cara berpikir dan bertindak dari seluruh aparat birokrasidalam menghadapi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang dinamis. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kemampuan dan profesionalisme agar organisasi dapat bertahan dan berkembang. Pengembangan sumber daya manusia aparatur bertujuan untuk dapat memperbaiki kinerja karyawan-karyawan yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan ketrampilan. Selain itu, pengembangan pegawai pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan  pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyaratkan sehingga dapat memberikan kotribusi optimal bagi organisasi. Salah satu bentuk pengembanganpegawaiadalahpendidikan dan pelatihan. Pendidikandan pelatihan adalah proses terencana untuk mengubah sikap/prilaku, pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman belajar yang diharapkan dapatmemberi kontrbusi pada peningkatan produktivitas, efektitas dan efisiensi organisasi setelah peserta kembali ke tempat kerjanya. Pendidikan dan pelatihan dapat melalui offthe job dan on the jobtraining.Off the jobtraining yaitu pendekatanpelatihan di luar tempat kerja yang memberikan kesempatan pada pegawai untuk keluar dari rutinitas pekerjaan dan berkonsentrasidalam mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan.Sedangkan, pendekatan on the job training adalah pendekatan pelatihan yang diberikan dengan menyesuikan metode kerja, melakukan adaptasi dengan pekerjaan, menggunakan media kerja atau alat kerja secara langsung. PENGEMBANGAN PEGAWAI DALAM ORGANISASI Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, moral pegawai  sesuai dengan kebutuhan jabatan. Tujuan pengembangan adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja (Hasibuan: 2002: 69). Pengembangan didasarkan pada fakta bahwa seorang pegawai membutuhkan serangkaian pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang berkembang supaya bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kariernya.Persiapan karir jangka panjang dari seorang pegawai untuk serangkaian posisi inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan pegawai. Schuler dan Jackson (1997:323) pengembangan pegawai adalah merupakan kegiatan dalam rangka mempersiapkan para pegawai untuk kemajuan dikemudian hari, Kegiatan pengembangan juga menjamin pegawai memenuhi syarat untuk posisi yang mereka cita-citakan.Pengembangan pegawai pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyaratkan sehingga selaras dengan tujuan organisasi agar dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan. Pengembangan sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam organisasi sebab pegawai merupakan aset yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Notoatmodjo (2003:4) mengemukakan bahwa  pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai hasil yang optimal. Pengembangan  mewakili suatu inventasi yang berorientasi ke masa depan dalam diri pegawai danmenekankan pada peningkatan kemampuan malaksanakan tugas baru dimasa yang akan datang (Siagian, 2007:183) Pengembangan mempunyai lingkup yang luas. Sebagaimana Smith (2000:2) mengemukakan “Development: the growth or realization of a person ability through conscious  or unconscious learning”.  Ini berarti bahwa pengembangan meliputi  seluruh aspek peningkatan kualitas pegawai bukan hanya pendidikan dan pelatihan. Pengembangan lebih terfokus pada kebutuhan jangka panjang umum organisasi.Hasilnya bersifat tidak langsung dan hanya dapat diukur dalam jangka panjang. Pelatihan diarahkan untuk memperbaiki prestasi kerja saat ini sedangkan pengembangan adalah untuk mengembangkan keterampilan untuk pekerjaan masa depan. Dalam upaya pengembangan aparatur sipil negara, Simamora (1997:342) mengungkapkan ada dua aspek kegiatan penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yakni kegiatan pelatihan dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Kedua kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki pegawai agar dapat digunakan secara efektif. Kegiatan pelatihan dipandang sebagai awal pengembangan pegawai yaitu dengan diadakannya proses orientasi yang kemudian dilanjutkan secara berkelanjutan selama pegawai tersebut berada di dalam organisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bentuk orientasi ini dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan (Pasal 63 Ayat 4). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan.Pasal 70 disebutkan bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi tersebut diantaranya melalui pendidikan dapelatihan.Pada masa orientasi atau percobaan Pegawai Negeri Sipil, proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral dan kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang.Untuk mengembangkan kompetensi ASN, setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi dalam rencana kerja anggaran tahunan dalam rangka pengembangan karir khususnya PNS.Pengembangan karir PNS nantinya harus mempertimbangkan kompetensi. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang cukup baik antara setiap unit kerja yang ada di dalam organisasi dengan bagian kepegawaian.Hal ini penting mengingat setiap unit kerja lebih mengetahui kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai yang berada di unit kerja tersebut.Bagian kepegawaian harus dapat melakukan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai agar organisasi memiliki ketersediaaan pegawai yang dapat melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.Dengan pengembangan yang terencana maka organisasi memiliki pegawai yang siap pakai pada saat dibutuhkan untuk suatu posisi, jabatan atau tugas tertentu.Oleh karena itu, bagian kepegawaian berperan sebagai pendukung dalam pelaksanaan aktivitas pengembangan pegawai. Salah satu bentuk pengembangan tersebut berhubungan dengan peningkatan kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap prilaku bagi pegawai di setiap unit kerja, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai negeri Sipil.  Menurut Smith (2000:2) training is a planned process to modify attitude, knowledge, skill behavior through learning experience to achieve effective performance in activity or range of activities. Pelatihan adalah proses terencana untuk mengubah sikap/prilaku, pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman belajar untuk mencapai kinerja yang efektif dalam sebuah kegiatan atau sejumlah kegiatan. Simanjuntak (1985:58)pelatihan dimaksudkan untuk  meningkatkan keterampilan pegawai baik secara horizontal maupun vertical. Secara horizontal berarti memperluas keterampilan jenis pekerjaan yang diketahui, sedangkan vertical memperdalam satu bidang tertentu. Pendidikan dan pelatihan pegawai memberi kontribusi pada peningkatan produktivitas, efektitas dan efisiensi organisasi.Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai harus diberikan secara berkala agar setiap pegawaiterpelihara kompetensinya untuk peningkatan kinerja organisasi.Oleh karena ini program pelatihan harus mendapat perhatian melalui perencanaan kebutuhan diklat bagi pegawai setiap pegawai.Rivai (2009:213) menyatakan pelatihan biasanya terfokus usaha peningkatan kinerja pegawai melalui penyediaan pembelajaran keahlian-keahlian khusus atau membantu mereka mengoreksi kelemahan-kelemahan dalam kinerja mereka.Dalam pelatihan diberikan instruksi untuk mengembangkan keahlian yang dapat langsung terpakai pada pekerjaan.Melalui pelatihan dilakukan segala upaya dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai pada pekerjaaan yang didudukinya sekarang.Pelatihan diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas mereka saat ini secara lebih baik. Secara umum, tujuan pendidikan dan pelatiha (Diklat) adalah sebagai berikut: Meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharuan dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masayarakat Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintah secara umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Sedangkan sasaran Diklat bagi PNS adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.Diklat memiliki dua fungsi sekaligus yaitu fungsi pendidikan dan fungsi pelatihan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (PP No. 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil). Pendidikan dan Pelatihan sangat penting karena dapat meningkatkan kesadaran pegawai maupun karyawan untuk dapat memahami dan memiliki kemampuan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku, maupun keahlian dan ketrampilan di bidang teknis tertentu, yang mampu mendukung pelaksanaan tugas-tugas secara efektif dan efisien. Thoha (2005)mengemukakan:“Dasar pertimbangan instansi dalam melaksanakan diklat untuk para pegawainya adalah pembinaan dan pengembangan karir pegawai yang bersangkutan, kepentingan promosi, tersedianya anggaran dan syarat-syarat pegawai yang mengikuti diklat. Untuk pemilihan pegawai yang diikutsertakan dalam diklat didasarkan pada kebutuhan organisasi, alasan peningkatan kinerja, kemampuan dan keterampilan pegawai, kepangkatan …” Schuler dan Jackson (1997:325) pelatihan dimaksudkan untuk menghilangkan kekurangan.baik yang ada sekarang maupun yang akan datang yang meyebabkan pegawai bekerja dibawah standar yang diinginkan. Pendidikan dan pelatihan mempunyai fokus peningkatan kompetensi pegawai berupa keahlian yang bakal memberikan manfaat bagi organisasi secara cepat.Manfaat-manfaat pendidikan dan pelatihan bagi organisasi pada umumnya dapat dirasakan dengan segera setelah pegawai terbut kembali bertugas. Donalson dan Scannnel (1993)menyatakan bahwa pelatihan efektif bukan sekedar mengatakan atau menunjukkan kepada seseorang bagaimana melakukan sebuah tugas tetapi upaya untuk mentransfer keterampilan dan pengetahuan sehingga peserta pelatihan menerima dan melakukan latihan tersebut pada saat melakukan pekerjaannya.Pelatihan harus mempelajari keterampilan atau teknik-teknik khusus yang dapat didemonstrasikan dan diobservasi di tempat tugasnya.Penekanan pelatihan adalah pada peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas saat ini. Tanggung jawab pendidikan dan pelatihan dalam organisasi berada pada seluruh komponen organisasi.Pimpinan organisasi memiliki tanggung jawab atas penyampaian-penyampaian kebijakan umum dan prosedur-prosedur yang dibutuhkan dalam menerapkan program-program pelatihan, melakukan pengendalian administrative terhadap pelaksanaan program pelatihan.Bagian kepegawaian atau personalia pada intinya memberikan dukungan kepada para pegawai dan staff serta membantu manajemen lini dalam pelatihan dan pengembangan dengan menyediakan sumber daya dalam program pelatihan. Sumber Daya Manusia Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organsiasi.Dewasa ini, perkembangan terbaru memandang karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan sebagai modal atau asset bagi institusi atau organisasi.Oleh karena itu, kemudian muncul istilah baru di luar H.R (human resources) yaitu H.C (human capital).Sumber daya manusia (SDM) bukan sekedar asset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipat gandakan, dikembangkan dan sebaliknya sebagai liability (beban, cost). Pengertian sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organiasasi baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai asset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.Pegawai Negeri Spili (PNS) merupakan salah satu sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara yang berperan dalam menunjang kinerja pemerintah.Pada dasarnya kinerja pegawai merupakan suatu bentuk hasil kemampuan kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab.Bentuk dari kemampuan kerja tersebut meliputi kemampuan konsep, kemampuan teknis dan kemampuan hubungan interpersonal pegawai. Dalam hubungannya dengan usaha peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan melaksanakan program-program pelatihan dan pengembangan SDM.Pengembangan SDM lebih mengutamakan dan mefokuskan pada peningkatan kemapuan dalam pengambilan keputusan dan interaksi dalam rangka memperluas hubungan (human relation) bagi para karyawan manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat menengah, sedangkan pelatihan SDM difokuskan untuk karyawan tingkat bawah dalam meningkatkan keahlian kerja mereka. Dengan begitu, karyawan akan semakin terampil dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan standar instansi pemerintah dan negara. Tuntutan publik yang semakin besar terhadap perbaikan pelayanan publik, memaksa ASN segera berbenah diri. Pemerintah perlu selalu melakukan updating terhadap standar pendidikan dan pelatihan yang ada dengan cara meningkatkan materi yang disusun apa bersifat khusus atau menurut kebutuhan tujuan pelatihan, metode yang digunakan, kemampuan widyaiswara selain itu harus memperhitungkan tipe peserta yang akan di training dan yang terakhir evaluasi pelatihan setelah masa pendidikan berakhir dengan memperhitungkan tingkat reaksi, tingkat belajar dan nilai akhir. Pendidikan dan pelatihan pegawai merupakan suatu persyaratan untuk memperbaiki berbagai keterampilan, keahlian dan pengetahuan berdasarkan aktivitas kerja sesungguhnya terinci dan rutin agar dapat menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya sehingga tercapainya tujuan organisasi.   Education And Training To Develop The Resources Of The State Civil Apparatus Reliable State Civil Service (ASN) resources are valuable investments for a bureaucratic organization. Current bureaucracy, requires employees to be able to behave as desired by society, namely to provide public services that are easy, cheap and fast, timely, and not complicated (Dwiyanti et. Al. 2006: 235). Therefore, it is necessary to change orientation, ways of thinking and acting from all bureaucratic apparatus in dealing with changes in the dynamic internal and external environment. Therefore, it is necessary to increase the ability and professionalism so that the organization can survive and develop. The development of apparatus resources aims to be able to improve the performance of employees who are unsatisfactory because they are less skilled. Basically, employee development aims to ensure and maintain the ability of employees to fulfill the required qualifications in order to provide optimal contribution to the organization. One form of employee development is through education and training. Education and training is a planned process to change attitudes, knowledge and skills through learning experiences. It is hoped that it can contribute to increasing organizational productivity, effectiveness and efficiency after the participants return to their workplace. Education and training can be done through the job and on the job training. Off the jobtraining is a training approach outside the workplace by giving employees the opportunity to get out of work routines and concentrate on learning something related to work. Meanwhile, the on the job training approach is a training approach by adjusting work methods, adapting to work, using work media or work tools directly. Employee Development in Organizations Development is an effort to improve the ability of employees in terms of technical, theoretical, conceptual, and moral in accordance with the position requirements. The purpose of development is to increase work productivity (Hasibuan: 2002: 69). Development is based on the fact that an employee needs a range of knowledge, skills that develop to work well during his career. Long-term career preparation from an employee for a series of positions. According to Schuler and Jackson (1997: 323) employee development is an activity in order to prepare employees for progress in the future, development activities also ensure that employees fulfill the requirements for the positions they aspire to. Employee development basically aims to ensure and maintain the ability of employees to fulfill the required qualifications so that they are aligned with the goals of the organization so that they can be achieved as planned. Development of human resources is a very important element in the organization because employees are very important assets in achieving organizational goals that have been set. According to Notoatmodjo (2003: 4) argues that the development of human resources is a process of planning education, training and management of personnel or employees to achieve optimal results. Development represents an inventory that is oriented towards the future in employees and emphasizes on improving the ability to carry out new tasks in the future (Siagian, 2007: 183) Development has a broad scope. As according to Smith (2000: 2) that "Development: the growth or realization of a person's ability through conscious or unconscious learning". This means that development covering all aspects of improving employee quality is not only education and training. Development is more focused on the general long-term needs of the organization. The results are indirect and can only be measured in the long run. Training is directed at improving current work performance while development is to develop skills for future work. In an effort to develop the state civil apparatus, Simamora (1997: 342) revealed that there are two aspects of important activities that cannot be separated from each other, namely training activities and human resource development activities themselves. Both of these activities are intended to develop competencies that employees have in order to be used effectively. Training activities are seen as the beginning of employee development, namely by holding an orientation process which is then continued continuously as long as the employee is in the organization. In Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus this form of orientation is carried out through the process of education and training (Article 63 Paragraph 4). Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus regulates the development of employee competencies through education and training. Article 70 states that every employee of the State Civil Apparatus (ASN) has the right and opportunity to develop such competencies including through education training. During the orientation or trial period of Civil Servants, the education and training process is integrated to build moral integrity and honesty, enthusiasm and motivation for nationalism and nationality, superior and responsible personality traits and strengthening professionalism and field competencies. To develop ASN competencies, each government agency is required to develop a competency development plan in the annual budget work plan in the context of career development, especially civil servants. Career development for civil servants will have to consider competence. Therefore, good coordination is needed between each work unit within the organization with the staffing department. This is important because each work unit knows more about competency development needs. The staffing department must be able to carry out planning, develop employee competencies in order to have the availability of employees who can carry out the tasks and functions of the organization. With planned development, the organization has employees who are ready to use when needed for a certain position, position or task. Therefore, the employment department acts as a supporter in implementing employee development activities. One form of development is related to increasing competency, namely knowledge, skills and attitudes for employees in each work unit, Education And Training Education and training is the process of organizing teaching and learning in order to improve the ability of civil servants. According to Smith (2000: 2) training is planned process to modify attitude, knowledge, through learning experience skill behavior to achieve effective performance in activity or range of activities. Training is a planned process to change attitudes, knowledge and skills through learning experiences to achieve effective performance in an activity or a number of activities. Simanjuntak (1985: 58) training is intended to improve employee skills both horizontally and vertically. Horizontally means expanding the skills of the type of work that is known, while vertically deepening one particular field. Employee education and training contributes to increasing organizational productivity, effectiveness and efficiency. Education and training for employees must be provided periodically so that every employee maintains his competence to improve organizational performance. Because of this the training program must receive attention through planning training needs for employees of each employee. Rivai (2009: 213) states that training is usually focused on efforts to improve employee performance through providing learning specific skills or helping them correct weaknesses in their performance. In training given instructions to develop skills that can be directly used on the job. Through training all efforts are made in order to improve the performance of employees in the jobs they occupy now. Training is directed at improving employee competencies in carrying out their current tasks better. Generally the objectives of education and training are as follows:: Increasing knowledge, expertise, skills and attitudes to be able to carry out professional duties in a manner based on the personality and ethics of civil servants in accordance with agency needs Creating an apparatus that is capable of acting as a renewal and an adhesive to the unity and unity of the nation Strengthen the attitude and enthusiasm of service that is oriented to service, protection and empowerment of the community Creating a common vision and dynamic mindset in carrying out government duties in general and development for the realization of good governance. While the target of education and training for civil servants is the realization of civil servants who have competencies that are in accordance with their respective job requirements. Education and training have two functions at once, namely the function of education and the function of training, which is an inseparable unit (PP No. 101 of 2000 concerning Civil Servant Education and Training). Education and training is very important because it can increase the awareness of employees and employees to be able to understand and have the ability to carry out tasks in accordance with applicable procedures, as well as expertise and skills in certain technical fields, which are able to support the implementation of tasks effectively and efficiently. According to Thoha (2005): "The basic consideration of agencies in implementing education and training for their employees is the development and career development of the employees concerned, the interests of promotion, the availability of budgets and the requirements of employees who attend education and training. For the selection of employees who are included in education and training based on the needs of the organization, the reasons for improving employee performance, abilities and skills, rank ... " According to Schuler and Jackson (1997: 325); training is intended to eliminate deficiencies. both current and future causes employees to work below the desired standards. Education and training have a focus on increasing employee competencies in the form of expertise that will provide benefits to the organization quickly. The benefits of education and training for the organization can generally be felt immediately after the employee is back on duty. According to Donalson and Scannnel (1993); states that effective training is not just saying or showing someone how to do an assignment but an effort to transfer skills and knowledge so that trainees receive and carry out the exercise while doing their work. Training must learn special skills or techniques that can be demonstrated and observed in place of duty. The emphasis of training is on increasing the ability to carry out current tasks. The responsibility of education and training in organizations is in all components of the organization. The leadership of the organization has responsibility for the delivery of general policies and procedures needed in implementing training programs, conducting administrative controls on the implementation of training programs. The personnel or personnel department essentially provides support to employees and staff and assists line management in training and development by providing resources in training programs. Human Resources In essence, human resources in the form of humans are employed in an organization as a driver to achieve organizational goals. Today, the latest developments see employees not as mere resources, but as capital or assets for institutions or organizations. Therefore, new terms arise outside H.R (human resources), namely H.C (human capital). Human resources (HR) are not only the main assets, but assets that are valuable and can be multiplied, developed and vice versa as a liability (expense, cost). The definition of human resources is an individual who works as a driver of an organization, both an institution and a company and functions as an asset that must be trained and developed. Spili Civil Servants (PNS) is one of the human resources owned by the state that plays a role in supporting government performance. Basically the performance of employees is a form of work ability results in quality and quantity achieved by an employee in carrying out tasks in accordance with responsibilities. The form of work ability includes the ability of concepts, technical abilities and abilities of employee interpersonal relationships. In conjunction with efforts to improve the performance of Civil Servants (PNS), one of the steps that can be taken is to carry out training programs and human resource development. HR development prioritizes and focuses on increasing capability in decision making and interaction in order to expand relations (human relations) for top management and middle level management employees, while HR training is focused on lower level employees in improving their work skills. That way, employees will be more skilled and able to carry out their duties properly and responsibly according to the standards of government agencies and the state. Greater public demands on improving public services, forcing ASN to immediately improve itself. The government needs to always update the existing education and training standards by increasing the material compiled specifically or according to the training objectives, methods used, widyaiswara abilities, taking into account the types of participants who will be trained and training evaluation after the education period ends taking into account reaction rate, learning level and final grade. Employee education and training is a requirement to improve various skills, and knowledge based on actual and detailed work activities in order to be able to run and complete work so that the achievement of organizational goals is achieved..

Jimmy Arief Saud Parsaoran, S.T. - Prakom Pertama BKPSDMD Baca Selengkapnya
Meski Sulit Untuk Menyamai Kartini, Inilah Yang Harus Dilakukan Perempuan Masa Kini
4 Jun 2018

Meski Sulit Untuk Menyamai Kartini, Inilah Yang Harus Dilakukan Perempuan Masa Kini

SINERGISITAS PEREMPUAN DALAM ERA GLOBALISASI Beberapa tahun belakang ini, kita sudah bisa melihat kemajuan yang dimiliki para perempuan di Indonesia dalam berbagai bidang, salam satunya adalah bidang pekerjaan yang dalam indikasinya memiliki kedudukan tinggi dibanding kaum laki-laki. Berbagai pekerjaan dan jabatan yang dilakukan seperti pilot, dokter, direktur, supir busway bahkan hingga ojek online. “Semua ini dilakukan karena adanya emansipasi yakni sebuah usaha untuk menyatakan hak politik dan persamaan derajat” Emansipasi dalam era globalisasi ini mensejajarkan kaum perempuan dengan laki-laki dari berbagai bidang, perempuan tidak hanya bekerja dilingkungan rumah dan mengurus suami, namun aktif dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Jika mendengar kata emansipasi tak luput pikiran kita tertuju pada sosok pejuang perempuan yang membela hak-hak wanita dan menjadi symbol perjuangan wanita Indonesia, tak lain adalah R.A Kartini. Jika melihat sejarah emansipasi telah dilakukan oleh R.A kartini yang dimana beliau memperjuangkan hak-hak wanita salah satunya dalam bidang pendidikan, seperti yang kita telah ketahui, dahulu pendidikan hanya di prioritasnya untuk kaum lelaki saja, karena wanita memiliki kodrat untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak. Akibat diskriminasi tersebut R.A Kartini menindak dan menuntut hak wanita untuk menerima pendidikan juga seperti kaum lelaki. Karena kita sepakat bahwa pendidikan berhak diterima oleh semua jenis kelamin dan semua pekerjaan. Dengan meniadakan pendidikan bagi kaum perempuan, maka rusaklah peradaban sebagaimana kita tahu bahwa wanita adalah madrasah untuk anak-anaknya kelak. Namun, belakang ini terjadi paham feminisme, dimana paham ini mengaku untuk memperjuangkan hak wanita, tapi nyatanya malah menjauhkan wanita dari kodratnya. Paham feminisme berakibat merusak adab perempuan, dimana dalam paham ini perempuan benar-benar menurut hak yang penuh dan sama seperti apa yang dilakukan laki-laki tanpa adanya batasan, atau yang disebut kesetaraan gender. Mereka juga mengkritis bahwa Hukum Islam tidak adil, dimana dalam pembagian harta warisan perempuan hanya mendapat setengahnya dari hak warisan laki-laki, padahal jika ditelaah lebih lanjut, pembagian itu untuk menghormati wanita, dimana wanita dulu kehidupannya ditanggung oleh wali (bapak) saat sebelum menikah, dan setelah menikah akan dinafkahi oleh suaminya. Jika melihat kenyataan tersebut, sebenarnya wanita tidak ada tanggung jawab untuk menafkahi siapapun, namun dalam hukum islam, wanita tetap mendapatkan warisan tersebut. Walaupun warisan itu hanya setengah dari kaum lelaki, dan kaum lelaki yang mendapatkan warisan lebih banyak, itu semua terjadu pun akhirnya untuk menafkahi wanita (istri) nya kembali. Paham feminisme ini semakin lama semakin parah, dan emansipasi diartikan sebagai 'kebebasan' dalam memperoleh hak, bahkan yang bukan 'lahannya' untuk merasa 'diakui. Dan emansipasi di jadikan ajang kontes kecantikan, dengan tameng menguji kecerdasaan namun, kecerdasaan apa yang menampilkan wanita dengan balutan baju seksi dan wajah mempesona? Dan menjual 'nilai' kecantikan, pendidikan dan pekerjaan, sebagai bentuk sosial yang mana malah membuat wanita hancur derajatnya dimata kaum lelaki. “Ah, jikalau R.A kartini sekarang masih hidup dan melihat kejadian ini beliau pasti akan menangis karena kita salah mengartikan emansipasi, lantas bagaimana cara menghindari diri dari suatu paham feminisme ini?” Sebagai umat Islam, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memperkokoh keimanan kita, berusaha terus mempelajari agama, dalam Islam perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, apabila dua-duanya berbuat kebaikan maka akan mendapat kebaikan juga dari Allah, tidak akan pembedan. Seperti yang tercantum dalam Q.s An nahl 97: yakni "Siapa saja perempuan dan laki-laki yang beramal sholeh dan beriman, niscahya kami memberikan kehidupan yang baik". Hal ini berarti dalam Islam tidak ada pembedaan, dan berhak atas pekerjaan, ataupun pendidikan. Adapun yang tidak bisa disamakan adalah jenis kelamin (gender), dimana ini adalah menyangkut fitrah baik laki-laki ataupun perempuan tidak bisa saling menggantikan. Upaya untuk memahami agama ini dilakukan oleh keduanya wanita ataupun laki-laki. Jika tidak ada pembeda seperti yang diajarkan agama Islam, maka paham feminisme ini kan lemah, bahkan hilang sama sekali. Dengan adanya permasalah diatas bahwa emansipasi diawal adalah sebuah kemajuan, namun diakhir berbanding terbalik yakni malah merusak adab. Wanita sehausnya bisa menyadari fitrahnya, dan bisa menjadi wanita yang cerdas dalam mengatur dan mengurus keluarga, jika ia ingin berkarir, mkaa berkarirlah namun dengan izin dan batasan suami, dan suami yang kewajibannya adalah mengayomi istri juga anak-anaknya, tak lupa untuk mengingatkan, mengegur atau bahkan memberi nasihat jika tindakan istri salah atau keluar dari batasan. Sesuatu yang terjadi, selalu ada dampak negatif maupun positif. Tak memungkiri banyak pula dampak positif karena adanya emanispasi, salah satunya wanita sekarang memiliki pendidikan yang tinggi, dan bebas dalam melakukan hal-hal positif lainnya, namun tetap tidak melupakan fitrahnya sebagai perempuan.   Although It's Difficult To Match Kartini, This Is What Today's Women Must Do SYNERGISITY OF WOMEN IN THE ERA OF GLOBALIZATION In the past few years, we have been able to see the progress that women in Indonesia have in various fields, the other greeting is the field of work which has a higher position than that of men. Various jobs and positions are carried out such as pilots, doctors, directors, busway drivers and even online motorcycle taxis. "All this is done because of the emancipation of an effort to express political rights and equality" Emancipation in this era of globalization aligns women with men from various fields, women not only work at home and take care of their husbands, but are active in the political, social and economic fields. If you hear the word emancipation, your mind is not escaped by a female warrior who defends women's rights and is a symbol of Indonesian women's struggle, none other than R. Kartini. If you look at the history of emancipation carried out by RA Kartini, in which he fought for women's rights one of them in the field of education, as we already know, education was only prioritized for men only, because women have the nature to take care of households and children - child. As a result of the discrimination R.A Kartini took action and demanded the right of women to receive education as well as men. Because we agree that education has the right to be accepted by all sexes and all occupations. By eliminating education for women, civilization is damaged as we know that women are madrasas for their children later. However, behind this happened the notion of feminism, where this notion claimed to fight for women's rights, but in fact it kept women away from their nature. The notion of feminism results in damaging women adab, where in this understanding women really are according to full rights and the same as what men do without any limitations, or what is called gender equality. They also criticize that Islamic law is unfair, in which the distribution of women's inheritance only gets half of men's inheritance rights, even though if it is examined further, the division is to respect women, where the woman's life was borne by the guardian (father) before marriage , and after marriage will be supported by her husband. If you see this fact, actually women have no responsibility to provide for anyone, but in Islamic law, women still get the inheritance. Even though the inheritance is only half of the men, and the men who get more inheritance, it all goes finally to provide the woman (wife) back. The notion of feminism is getting worse and worse, and emancipation is defined as' freedom 'in obtaining rights, even those that are not' the land 'to feel' recognized. And emancipation is used as a beauty contest, with shields testing intelligence, but what intelligence shows women with sexy clothes and charming faces? And sell the 'value' of beauty, education and work, as a social form which in turn makes women crumble in the eyes of men. "Ah, if R.A kartini is still alive and seeing this incident, he will surely cry because we misinterpret emancipation, then how do we avoid this feminism?" As Muslims, the first thing we have to do is strengthen our faith, try to continue to study religion, in Islam women and men have the same position, if both do good then they will get good also from Allah, will not dissect. As stated in Q. An Nahl 97: namely "Who are the women and men who are pious charity and believers, but we will give a good life". This means that in Islam there is no distinction, and is entitled to work, or education. As for what can not be equated is gender (gender), where this is concerning the nature of both men and women can not replace each other. Efforts to understand this religion are carried out by both women and men. If there is no differentiation as taught by the Islamic religion, then understanding feminism is weak, even lost altogether. With the problem above, that early emancipation is a progress, but in the end it is inversely proportional, which is actually damaging adab. Women should be able to realize their nature, and be able to be a smart woman in organizing and managing a family, if she wants a career, if she has a career but with permission and limitations of her husband, and a husband whose obligation is to protect his wife and children, do not forget to remind, reprimand or even give advice if the wife's actions are wrong or out of bounds. Something that happens, there is always a negative or positive impact. There is no denying that there are also many positive effects because of emancipation, one of which is that women now have high education, and are free to do other positive things, but still do not forget their natural disposition as women.

A.A.Putri Sri Nuriza Ch.Ch- Calon Prakom Pelaksana Pemula Baca Selengkapnya
Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah
31 Mei 2018

Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada (Pemilu) merupakan sarana kebebasan bagi masyarakat untuk menentukan kepala daerahnya sendiri secara otonom dan mandiri, serta terbukanya ruang publik (public sphere) sebagai media pastisipasi publik untuk menyalurkanberbagai pendapat dan pikiran rakyat serta tebentuknya ruang/wahana untuk mengembangkan demokratisasi kehidupan sosial (sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 22 E (1) (2) dan Pasal 18, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) termasuk dalam kategori pemilu).Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu jenis dari apartur sipil negara disamping itu ada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS sebagai penyelenggara pemerintahan harus tanggap terhadap perkembangan yang terjadi pada semua aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan ketertiban serta mampu mengendalikan, membimbing dan mengarahkan seluruh dimensi kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan semua itu, maka diperlukan PNS yang profesional, mandiri dan tidak terlibat dalam kekuatan sosial politik manapun (netral). Dengan demikian, dalam menyelenggarakan pemerintahan, PNS harus menjunjung tinggi prinsip netralitas. Prinsip ini merupakan basis idealisme pengabdian pelayanan publik yang prima dan disinilah tanggungjawab, moralitas dan disiplin PNS diuji. Persoalan netralitas birokrasi sudah menjadi pembicaraan lama di antara para ahli.  Hegel menyatakan bahwa terdapat tiga kelompok dalam masyarakat, yaitu kelompok kepentingan khusus (particular interest) yang dalam hal ini diwakili oleh para pengusaha dan profesi, kemudian kelompok kepentingan umum (general interest) yang diwakili oleh negara, dan kelompok ketiga adalah kelompok birokrasi. Hegel dengan konsep tiga kelompok dalam  masyarakat di atas menginginkan birokrasi harus berposisi di tengah sebagai perantara antara kelompok kepentingan umum yang dalam hal ini diwakili negara dengan kelompok pengusaha dan profesi sebagai kelompok kepentingan khusus. Jadi dalam hal ini birokrasi,  harus netral. Pengertian Netralitas Pegawai Negeri Sipil Netalitas berasal dari kata “netral” yang artinya tidak membantu atau tidak mengikuti salah satu pihak. Netralitas adalah keadaan dan sikap netral (tidak memihak, bebas), sehingga seseorang dapat dikatakan netral apabila ia tidak memihak kepada dua atau lebih orang atau memihak kepada organisasi atau lembaga dalam penentuan sesuatu misalnya organisasi politik. Netral juga dapat diartikan sebagai: Sikap tidak memihak dan tidak berpihak terhadap salah satu kelompok/golongan Tidak diskriminatif Steril dari kepentingan kelompok Tidak terpengaruh dari kepentingan partai politik             Asas netralitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.Menurut Yamin (2013 hal. 13), netralitas dapat juga diartikan dengan bersikap tidak memihak terhadap sesuatu apapun.Dalam konteks ini, netralitas diartikan sebagai tidak terlibatnya pegawai negeri sipil dalam pemilihan Kepala Daerah baik secara aktif maupun pasif.             Menurut Rouke (Watunglawar, 2015 hal 26), mengatakan netralitas birokrasi dari politik adalah hampir tidak mungkin, sebab jika partai politik tidak mampu memberikan alternatif program pengembangan dan mobilisasi dukungan, maka birokrasi akan melaksanakan tugas-tugas itu sendiri dan mencari dukungan di luar partai politik yang bisa membantunya dalam merumuskan kebijakan politik.             Netralitas menurut Azhari (Patria, 2015 hal. 21) merupakan kondisi terlepasnya birokrasi spoil system yang berarti birokrasi bekerja berdasarkan profesionalisme dan kemampuan teknnis yang dibutuhkan. Menurut Thuha (Patria, 2015 hal 21), netralitas birokrasi pada hakikatnya adalah suatu sistem dimana birokrasi tidak akan berubah dalam  memberikan pelayanan kepada masternya (dari partai politik yang memerintah), walaupun masternya berganti dengan master (partai politik) lain. Pemberian pelayanan tidak bergeser sedikit pun walau masternya berubah.Birokrasi dalam memberikan pelayanan berdasarkan profesionalisme bukan karena kepentingan politik.             Menurut Marbun (Hartini, 2009 hal 264) dikatakan netralitas jika seorang pegawai negeri sipil (PNS) aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka ia harus mengundurkan diri. Dengan demikian birokrasi pemeintahan akan stabil dan dapat berperan untuk mendukung serta merealisasikan kebijakan atau kehendak politik manapun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan.             Oleh Amin (2013 hal 16-17) netralitas yang dimaksudkan adalah perilaku tidak memihak atau tidak terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat kepala daerah di ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur netralitas antara lain : Tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Tidak memihak, artinya tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye. Menurut H. Purba (2010 hal 135-136), ada beberapa alasan mengapa ASN dilibatkan dalam pilkada atau dimanfaatkan birokrasinya oleh beberapa pihak antara lain: Birokrasi seringkali mudah dimanfaatkan sebagai personifikasi negara, dengan melibatkan birokrasi ataupun para birokrat dalam pilkada, menjadi tim sukses, menjadi peserta kampanye atau lainnya, mereka dapat mengatasnamakan institusi negara untuk merayu atau bahkan untuk mengintimidasi warga. Birokrasi sebagai pemegang akses informasi di daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan birokrasi ialah kemampuannya untuk mengumpulkan informasi dari dan di wilayah kemasyarakatannya (teritorinya) sehingga dianggap sebagai sumber kekuatan yang tidak terperi oleh para kandidat pilkada. Sulit kiranya apabila birokrasi tidak diundang dalam percaturan politik daerah karena birokrasi memiliki sekumpulan data mengenai besaran pemilih, basis massa partai, pemilih pemula (early voters), kelompok Golput yang dapat dimanfaatkan oleh calon-calon penguasa, terutama incumbent. Birokrasi memiliki keahlian teknis untuk dilibatkan dalam kontestasi politik di daerah, keahlian teknis dalam formulasi dan implementasi kebijakan. Adanya vasted-interest yakni kepentingan memelihara dan meningkatkan posisi karir/jabatan yang mengakibatkan sebagian birokrat berpolitik, berspekulasi dengan harapan kandidat yang didukung menang, maka birokrat tersebut akan mendapatkan posisi yang lebih penting di kemudian hari. Masih kuatnya budaya patron-client menyebabkan PNS yang loyal akan membela habis-habisan atasannnya yang menjadi kandidat dalam pilkada. Selain itu, adanya kepentingan jaringan “bisnis dan politik” dari shadow government in bureaucracy. Dasar Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E (1) (2) dan Pasal 18 Pilkada termasuk dalam kategori Pemilu, hal ini berarti bahwa Pilkada (Pemilu) merupakan sarana kebebasan bagi masyarakat untuk menentukan kepala daerahnya sendiri secara otonom dan mandiri, terbukanya ruang public (public sphere) sebagai medsium partisipasi public untuk menyalurkan berbagai pendapat dan pikiran rakyat serta terbentunknya ruang/wahana untuk mengembangkan demokratisasi kehidupan sosial. b. Undang-Undang Nomor 5 Pasal 6 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Berdasarkan pasal 2 hurf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah “netralitas:. Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun. Berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b, menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak terhormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Berdasarkan Ketentuan pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) sebagaimana telah dilakukan pengujian dan telah diputuskan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015 sehingga dimaknai “PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur. Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran duiri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur. Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. PNS yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dijatuhi saksi hukuman disiplin c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur. Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. d. Surat Edaran Menteri PANRB Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) di akhir Desember 2017, telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Pileg 2019 dan Pilpres 2019. Salah satu poin pokok yang dijabarkan dalam Surat Edaran Menpan RB adalah pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Erik PNS, yang menyebutkan bahwa “ dalam hal etika terhadap diri sendiri, PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan”. Surat Edaran memang bukan produk peraturan perundang-undangan (regeling), tetapi dikategorikan sebagai peraturan kebijakan (Beleidsregel).Peraturan ini sendiri didasari oleh asas kebebasan yang disematkan kepada badan atau pejabat tata usaha Negara. Surat Edaran merupakan instrument administratif yang bersifat internal yang ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma yang bersifat umum. Namun demikian Surat Edaran tetap harus tunduk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Salah satunya adalah, Surat Edaran tidak boleh melabrak speraturan perundang-undangan yang ada. Mengutip ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai negeri Sipil “PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafialisasi dengan partai politik. Beberapa contoh larangan yang dimaksud antara lain : PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah PNS dilarang mengahdiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Surat Menteri PANRB, diharapkan para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan instansi masing-masing. Sanksi             Sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor: SE/06/M.PAN/11/2016, ada beragam sanksi yang mengancam Aparatur Sipil Negara (ASN) jika tidak menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Anggota Legislatif (Pilleg) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004.Terhadap pelanggaran berbagai jenis larangan kepada PNS dikenakan sanksi moral.Selanjutnya atas rekomendasi Majelis Kode Etik (MKE), PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administrastif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Tindakan administrastif dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun disiplin berat sesuai dengan pertimbangan Tim Pemeriksa.             Selain itu, adanya ancaman Hukuman Disiplin Tingkat Sedang berupa :i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, ii) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan iii) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun: Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan dukungan dan memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan Kartu Tanda Penduduk Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan kepada pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Adapun Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa: i) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, ii) pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah, iii) pembebasan dari jabatan dan iv) atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS: Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 53 tentang Disiplin PNS dan Peraturan kepala Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perautan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. PNS semata-mata hanya berkewajiban untuk memberhasilkan politik negara yang tidak  dilaksanakan presiden secara berjenjang sampai ke level bawah. Hal ini mengisyaratkan PNS harus benar-benar memahami politik negara atau pemerintahan, sehingga dapat berperan maksimal dalam semua proses kebijakan yang diorientasikan dalam rangka mencapai cita-cita negara. Sejalan dengan  hal tersebut, pemerintah telah mengatur bahwa PNS yang tidak netral atau berpihak kepada salah satu kandidat kepala daerah akan ditindak tegas. Ini dimaksudkan agar tidak ada konflik kepentingan, juga pelayanan yang tetap berjalan secara obyektif, tidak berpihak kepada salah satu kalangan/kelompok atau partai politik tertentu yang terlibat pilkada. Sumber Referensi: Surat Edaran Menteri PANRB Nomor : SE/06/M.PAN/11/2016 terkait Netralitas PNS dalam Pilkada Serentak Barhamudin, Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada

Jimmy Arief Saud Parsaoran, S.T. - Prakom Pertama BKPSDMD Baca Selengkapnya