Artikel

Kumpulan artikel informatif seputar pemerintahan, teknologi, dan layanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

31 Okt 2018

Kearifan lokal masyarakat Bangka di zaman Now

A. Kearifan lokal itu apa ya ? Menurut pemahaman kearifan Lokal terdiri    dari dua   kata yaitu kearifan ( wisdom ) yang artinya  kebijaksanaan dan lokal ( local ) yang berarti daerah setempat. Jadi secara umum pengertian dari Kearifan Lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai atau pandangan dari suatu tempat yang memiliki sifat bijaksana dan bernilai baik yang diikuti dan dipercayai oleh masyarakat di suatu tempat tersebut dan sudah diikuti secara turun temurun. Kearifan Lokal merupakan pengetahuan eksplisit yang muncul dari periode yang panjang dan berevolusi bersama dengan masyarakat dan lingkungan di daerahnya berdasarkan apa yang sudah dialami. Jadi dapat dikatakan, kearifan lokal disetiap daerah berbeda-beda tergantung lingkungan dan kebutuhan hidup. Adapun beberapa ciri-ciri yang melekat antara lain : Mempunyai kemampuan mengendalikan warisan leluhur yang ada. Merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar. Mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya luar dengan bijak. Mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya. Mempunyai kemampuan mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli. Kearifan lokal adalah adat istiadat dan kebiasaan yang telah turun temurun dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat setempat dalam hal ini di kampong Tua Tunu. Kearifan lokal dapat juga didefinisikan sebagai kebijaksanaan manusia yang berstandar pada nilai-nilai, etika, cara dan prilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal (local genius/local wisdom)  didifinisikan merupakan pengetahuan lokal yang tercipta dari hasil adaptasi suatu komunitas yang berasal dari pengalaman hidup yang dikomunikasikan dari generasi ke generasi. Proses regeneasi kearifan lokal dilakukan melalui tradisi lisan (cerita rakyat) dan karya-karya sastra, seperti babad, tembang, hikayat, lontar , permainan rakyat dan lain sebagainya. Karakter dari kearifan lokal, yaitu pertama mampu mengendalikan pemikiran, sikap dan perilaku masyarakat setempat, kedua menjadi perisai pertahanan dari serangan budaya barat, ketiga mampu menjadi filter budaya luar. Kearifan lokal dapat ditemukan pada sikap terhadap alam, manusia, karya, waktu dan terhadap hidup. Dalam hal ini, penulis akan memaparkan beberapa nilai kearifan lokal, diantaranya nilai-nilai kearifan lokal dalam memandang alam, contohnya memandang alam sebagai sahabat, sebagai sumber kehidupan. Alam bukan semata-mata benda mati tapi dianggap sebagai mahluk hidup yang perlu diperlakukan dengan baik. Kearifan lokal terdiri atas kesopanan, kejujuran, kesetiakawanan sosial, kerukunan dan penyelesaian konflik, komitmen, pikiran positif, dan rasa syukur. B. Kearifan Lokal di Tua Tunu Tuatunu adalah  Kampung Religi yang Indah di Ujung Kota Pangkalpinang Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ” Bersama masyarakat Membangun Peradaban yang Religius  & Menjaga Kearifan Lokal “ sebagai motto. Kelurahan Tua Tunu  terletak di sebelah Barat berbatasan dengan Desa air Duren,Timur berbatasan dengan Bukit Merapin, Utara berbatasan dengan Desa Balun Ijuk, Selatan dengan Desa Kace serta Kelurahan Kepala Tujuh. Kelurahan ini dipimpin Pak Lurah Hasani sahabat penulis yang senantiasa memberikan informasi secara ramah yang telah beberapa tahun memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat merasakan pahit manisnya pelayanan publik di daerah ini.Konon kampung ini adalah kampung yang tertua di Kecamatan Gerunggang dengan letak geografisnya di ujung Pangkalpinang, dari pusat kota Alun-alun Taman Merdeka (ATM) sekitar 5 km. Mata pencaharian mayoritas penduduk adalah berkebun. Tanaman andalan yang ditanam adalah lada,karet, nanas,sayur mayor. Selain berkebun, mata pencaharian sebagian penduduk adalah berdagang di Pasar Pagi dan Pasar Besar serta berkeliling ke seluruh pelosok Pulau Bangka. Unsur-unsur kebudayaan yang berkaitan erat dan mencerminkan kearifan lokalnya, karena meskipun telah terjadi pencampuran dengan suku lain, suku Melayu Bangka memiliki kearifan lokal yang sampai sekarang masih melekat dalam diri masyarakatnya, mulai dari mulai dari falsafah hidup yang dipegang teguh oleh masyarakatnya, kearifan lokal dalam tata cara berbaur dengan masyarakat, sebagai kontrol sosial masyarakat didalamnya, kearifan lokal dalam memperlakukan alam sekitarnya, sampai kepada upacara-upacara adat yang didalamnya secara jelas tercermin kearifan lokal suku tersebut. Alam bukan semata-mata benda mati tapi dianggap sebagai mahluk hidup yang perlu diperlakukan dengan baik. Terlihat jelas tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan keseharian, seperti ibu-ibu berdagang di pasar dan di keluar masuk kampong menjunjung bakul jualan yang berisi beragam kebutuhan sehari-hari apakah sayur mayur maupun lainnya tanpa ada larangan dari suami. Ragam kearifan lokal yang ada antara lain : Tolak Bala ( Rebo Kasan ) Maulid Ruahan Isra’miraj Nisfu Sya’ban 1 Muharam Milang Ari Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha Salah satu tokoh masyarakat yang diajak penulis ngobrol yaitu Bapak M.Talib bin Indris, dengan keramahan dan senyum menawan serta rendah hati sebagai ciri khas warga Tua Tunu secara sukarela memberikan keterangan secara jelas dan menarik. Kearifan lokal dalam beberapa konteks menjadi praktik nilai luhur, sekaligus tantangan dan peluang bagi kehidupan sektor masyarakat modern. Kearifan juga menghasilkan budi pekerti baik perasaan mendalam terhadap tanah kelahiran serta bentuk perangai, atau tabiat masyarakat.  Semboyan dan motto masyarakat Bangka yang bermakna adanya persatuan dan kesatuan serta gotong royong. Ritual adalah satu kegiatan penduduk pulau Bangka pada waktu pesta kampung membawa dulang berisi makanan untuk dimakan tamu tau siapa saja di balai adat/mesjid. Dari ritual ini, tercermin betapa masyarakat Bangka menjujung tinggi rasa persatuan dan kesatuan serta gotong royong, bukan hanya dilaksanakan penduduk setempat melainkan juga dengan para pendatang. Jiwa gotong royong masyarakat Bangka cukup tinggi. Warga masyarakat akan mengulurkan tangannya membantu jika ada anggota warganya memerlukanya. Semua ini berjalan dengan dilandasi jiwa keagamaan. C. Dampak Zaman Now Gelora zaman now hadir di seluruh pelosok tanah air tak ketinggalan berimbas terhadap masyarakat tradisional, ini memunculkan konflik sosial baru yang merupakan keniscayaan sejarah dan berpeluang muncul di tengah masyarakat. Makna positif konflik berupa terjadinya perubahan sosial, makna negatif berupa kerenggangan sosial dan kekerasan. Dalam kaitannya dengan konflik sosial, perlu dilakukan pendekatan resolusi konflik berbasis nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom). Resolusi konflik berbasis nilai-nilai kearifan lokal diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di antara warga masyarakat dan berfungsi sebagai perekat / kohesi sosial antara satu sama lain yang mengintegrasikan manusia ke dalam satu ikatan moral yang kolektif. Dalam realitasnya, kearifan lokal pada masyarakat Tua Tunu mampu menjadi basis kohesivitas sosial yang mengintegrasikan masyarakat dalam kondisinya yang multikultur dan multiagama. Perubahan  nampak  terlihat jelas di kehidupan masyarakat kampung Tua Tuni, ini tidak bisa dipungkiri banyak kegiatan rutinitas lokal yang dahulunya di bawah tahun 2000 masih mempercayai hal berbau gaib/mistik sekarang bergeser kearah cara memaknai sesuatu dengan logika / daya nalar modern dilandasi pemahaman agama Islam. Perkembangan zaman now disebabkan karena generasi muda terdidik baik di daerah sendiri maupun luar daerah membawa suatu pemandangan baru biasanya sesuatu yang baru dianggap tabu sekarang berbalik arah. Pengetahuan baru berkembang dan tersedianya jaringan internet secara mudah dapat diakses, tapi generasi muda tetap menghargai kearifan lokal untuk dilestarikan berkelanjutan. 1. KEARIFAN LOKAL MASA SEKARANG Kehidupan tidak lepas hubungannya satu dengan yang lain apakah hewan, tumbuhan,   dengan perkembangan pembangunan yang semakin pesat dan peradabanpun berubah menimbulkan beragam kebutuhan hidup. Kehidupan manusia secara adat di Tua Tunu telah berhasil menjaga/melestarikan keragaman hayati secara alami.  Suatu realitas sebagian besar masyarakat asli Tua Tunu masih memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam/ekosistem yang ada di lingkungannya inilah keunikan yang perlu terjaga dengan baik sebagai asset budaya sampai kapanpun. Umumnya mereka mewariskan hal tersebut secara turun temurun secara otodidak dari apa yang mereka lihat, lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam kekerabatan secara bersama-sama. Simbolisme pelaksanaan acara bersifat kearifan lokal berlandaskan agama terlaksana secara meriah sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan memberikan filosofi kehidupan membangun kampung secara bijak. 2. PROSPEK MASA DEPAN Di masa depan pemerintah senantiasa melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh pemuda serta masyarakat setempat untuk aktif berperan serta menunjang pembangunan, karakter masyarakat asli Tua Tunu sebetulnya bisa dirangkul dengan pendekatan yang menyentuh hatinya bukan dengan iming-iming/janji yang muluk-muluk seperti sebelumnya karena keteguhan keyakinan masyarakat ini tidak bisa diganti dengan materi. Untuk Kekhasan tiap kampung akan lestari bila pemerintah dan masyarakat bersatu padu menghargai kebudayaan lokal secara berkelanjutan  akhirnya tradisi ini akan menjadi sumber pariwisata baru sebagai daya tarik / destinasi yang layak untuk dikunjungi wisatawan nasional dan internasional. Potensi kearifan lokal melekat dalam budaya akan menjadi daya Tarik tersendiri memberikan nilai tambah ekonomi baru / lapangan kerja kreatif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.       D. Ketangguhan Masyarakat Tua Tunu dikenal arif dalam memelihara alam dan mereka pasti memiliki kearifan lokal yang dipegang teguh dalam memanfaatkan dan melestarikannya secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Sumber daya alam yang kaya dengan asrinya alam di kelurahan Tua Tunu didukung oleh tanah yang subur dan membuat berbagai macam tanaman dapat tumbuh dengan baik disana khususnya nanas sebagai primadona.Sapaan ketika ketemu kepada orang yang melintasi kampung meskipun belum dikenal untuk pria biasanya dengan ramah penuh senyum sebutan “ Boy “ tentu tidak akan ditemukan di daerah lain. Nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang dan menjadi keunikan masing-masing suku dan budaya menjadi perekat sosial dan mampu menciptakan kerukunan sosial dan relasi sosial yang harmonis. Kearifan lokal adalah adat istiadat dan kebiasaan yang telah turun temurun dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan hingga saat ini masih dipertahankan dalam hal ini penulis mengaktulisasikan melalui   budaya “ Nganggung “. 1. Ciri khas Untuk Warga Tua tunu asli adalah orang yang ulet dalam kehidupan baik laki-laki maupun peremuan tua muda mayoritas beraktifitas sebagai petani dan pedagang dengan menunjung nilai-nilai keislaman yang melekat sangat kentara, terbukti para tokoh masyarakatnya berperan aktif dan dikenal di Pulau Bangka khususnya. Nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, kekompakan dan   Kearifan lokal terhadap alam menjadi modal sosial dari masyarakat ini untuk menjaga lingkungan hidup,fungsi dari kearifan lokal terhadap alam, yaitu pertama fungsi konservasi (melindungi keanekaragaman hayati), kedua fungsi daerah resapan air (menjaga sumber air agar tidak kekeringan), ketiga fungsi kehidupan (memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan secukupnya dari pengelolaan hutan), dan keempat fungsi kesejahteraan (terpenuhinya rasa aman, baik fisik, psikis maupun sosial). Kearifan lokal yang khas dan menjadi ikon di kampung ini, yaitu tradisi nganggung. Setiap perayaan hari besar Islam, masing-masing anggota masyarakat membawa makanan beraneka ragam yang disimpan di atas nampan berbentuk lingkaran dan ditutup dengan tudung saji. Makanan tersebut di susun rapi di suatu tempat yang dapat menampung orang banyak, biasanya di masjid. Masyarakat kemudian berduyun-duyun hadir duduk dengan rapi dan khidmat menunggu arahan dari sesepuh kampung untuk menyantap beragam kuliner khas yang telah disajikan tersebut dengan terlebih dahulu membaca doa. Masyarakat yang datang dapat saling menyicipi makanan yang dibawa oleh tetangganya, dan bagi yang tidak membawa makanan pun dapat menikmati nganggung. Kearifan lokal ini, tidak hanya bicara makan bersama, lebih dari itu mengandung nilai kebersamaan dan harmonisasi hubungan antar anggota masyarakat yang ada di negeri serumpun sebalai ini. Melalui wasilah nganggung, dapat terjalin silah ukhuwah di tengah masyarakat. Tidak sedikit yang sudah lama tidak bertemu, dapat kembali bertemu melalui acara ini. Melalui acara tersebut, dapat menjadi wasilah untuk membangun ketahanan sosial di tengah masyarakat yang hari ini diserang oleh “virus” individualisme dan apatisme. Budaya ini sangat berbahaya dan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. 2. Kawasan wisata Kampung Tuatunu merupakan daerah perkampungan yang kental dengan adat istiadat kebudayaan Melayu. "Kegiatan tahunan itu bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan para generasi muda terhadap tradisi daerah, terutama Pangkalpinang. Dengan acara ini kami berharap bisa memberikan pengalaman. Kampung Tuatunu merupakan daerah perkampungan yang kental dengan adat istiadat kebudayaan Melayu. "Kegiatan tahunan itu bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan para generasi muda terhadap tradisi daerah, terutama Pangkalpinang. Dengan acara ini kami berharap bisa memberikan pengalaman kepada para generasi muda untuk menyelami kemajemukan budaya Pangkalpinang. Salah satu destinasi yang sudah ada antara lain : KELEKAK COMMUNITY Berlokasi di kawasan Hutan Taklok Tuatunu Pangkalpinang, 5 km dari pusat Kota, Kelekak Community merupakan kawasan hutan masyarakat yang dikembangkan menjadi eksotisme alam berbalut budaya lokal Bangka. Wisatawan dapat menikmati keindahan alam hutan, permainan budaya Bangka, rumah tradisional, peralatan dan perlengkapan tradisional masyarakat Bangka, makanan khas Bangka serta tempat peribadatan masjid kayu yang bercirikan budaya lokal. Setiap wisatawan yang berkunjung akan disuguhkan tarian khas Bangka sebagai penyambut kedatangan. Selain itu destinasi budaya ini juga memiliki miniatur Ka’bah yang bisa dijadikan lokasi manasik haji bagi masyarakat Bangka. Kemasan Kelekak Community menjadi miniatur perkampungan masyarakat Bangka abad 18 yang dibangun untuk menghadirkan bagaimana suasana kehidupan penduduk Bangka dan kebiasaan sehari-hari. Masjid Kayu Tua Tunu Masjid Kayu Tua Tunu terletak di kawasan hutan di Desa Tua Tunu, Pangkalpinang. Kawasan Masjid ini masih berupa kawasan hutan dan kebun masyarakat, namun dilengkapi dengan galeri dan model kampong Bangka di masa lalu. Kawasan ini dirintis dan dikelola Kelekak Community.  Untuk menuju kawasan Masjid, dapat mengikuti papan petunjuk arah yang dipasang dari sebuah gang kecil di sebelah Masjid Raya Tua Tunu, Pangkalpinang. Jalan menuju kawasan ini masih berupa jalan kampong yang tidak di aspal dan di beberapa bagian lebarnya hanya cukup untuk 1 kendaraan mobil penumpang. Sepanjang jalan kampong tersebut dapat dilihat kebun-kebun warga seperti kebun sayuran, kebun lada dan kebun nanas, serta melewati sungai yang airnya masih jernih dan sering digunakan penduduk warga untuk mencuci dan mandi. Masjid Kayu Tua Tunu baru dibangun di akhir tahun 2012. Dinamakan Masjid Kayu karena memang bangunan ini seluruhnya terbuat dari kayu. Kayu yang digunakan adalah kayu Cempedak dan Meranti yang diharapkan tahan rayap. Masjid ini mengambil bentuk awal Masjid Jami’ Pangkalpinang yang memiliki 5 tiang kayu di dalamnya. Masjid Kayu Tua Tunu terletak di kawasan hutan di Desa Tua Tunu, Pangkalpinang. Kawasan Masjid ini masih berupa kawasan hutan dan kebun masyarakat, namun dilengkapi dengan galeri dan model kampong Bangka di masa lalu. Kawasan ini dirintis dan dikelola Kelekak Community. Untuk menuju kawasan Masjid, dapat mengikuti papan petunjuk arah yang dipasang dari sebuah gang kecil di sebelah Masjid Raya Tua Tunu, Pangkalpinang. Jalan menuju kawasan ini masih berupa jalan kampong yang tidak di aspal dan di beberapa bagian lebarnya hanya cukup untuk 1 kendaraan mobil penumpang. Sepanjang jalan kampong tersebut dapat dilihat kebun-kebun warga seperti kebun sayuran, kebun lada dan kebun nanas, serta melewati sungai yang airnya masih jernih dan sering digunakan penduduk warga untuk mencuci dan mandi. Masjid Kayu Tua Tunu baru dibangun di akhir tahun 2012. Dinamakan Masjid Kayu karena memang bangunan ini seluruhnya terbuat dari kayu. Kayu yang digunakan adalah kayu Cempedak dan Meranti yang diharapkan tahan rayap. Masjid ini mengambil bentuk awal Masjid Jami’ Pangkalpinang yang memiliki 5 tiang kayu di dalamnya. Referensi : http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Bangka_Belitung http://merito.wordpress.com/2008/01/03/kebudayaan-dan-adat-istiadat-bangka/  budaya dan adat istiadat Bangka   Local wisdom of the Bangka people in the present A. What is local wisdom? According to the understanding of local wisdom consists of two words, namely wisdom which means wisdom and local (local) which means the local area. So generally the notion of Local Wisdom is ideas, values ​​or views from a place that has a wise and valuable character that is followed and trusted by the community in that place and has been followed for generations. Local Wisdom is explicit knowledge that emerges from a long period and evolves together with the community and environment in the area based on what has been experienced. So it can be said, local wisdom in each region varies depending on the environment and living needs. The several inherent characteristics include: Has the ability to control existing ancestral heritage. Is a fortress to survive the influence of outside culture. Has the ability to accommodate outside culture wisely. Has the ability to give direction to cultural development. Have the ability to integrate or unite outside culture and native culture. Local wisdom is customs and habits that have been handed down for generations by a group of people and its existence is still maintained by the local community in this case in Tua Tunu village. Local wisdom can also be defined as human wisdom that is standardized on traditional values, ethics, ways and behaviors. Local wisdom (local genius / local wisdom) is defined as local knowledge created from the adaptation of a community that comes from life experiences communicated from generation to generation. The process of regenasi local wisdom is carried out through oral traditions (folklore) and literary works, such as chronicles, songs, saga, lontar, folk games and so forth. The character of local wisdom, which is first able to control the thinking, attitudes and behavior of the local community, the second being a defense shield from the attack of western culture, the third is able to become a filter for external culture. Local wisdom can be found in attitudes towards nature, humans, works, time and life. In this case, the author will present some values ​​of local wisdom, including the values ​​of local wisdom in looking at nature, for example, seeing nature as a friend, as a source of life. Nature is not merely an inanimate object but is considered a living being that needs to be treated well. Local wisdom consists of politeness, honesty, social solidarity, harmony and resolution of conflict, commitment, positive thoughts, and gratitude. B. Local Wisdom in Tua Tunu Tuatunu is a Beautiful Religious Village at the End of Pangkalpinang City, the Provincial Capital of the Bangka Belitung Islands with "Together with the Community Building a Religious Civilization & Maintaining Local Wisdom" as the motto. Kelurahan Tua Tunu is located on the west bordering Air Duren Village, East bordering Bukit Merapin, North bordering Balun Ijuk Village, South with Kace Village and Kepala Tujuh Village. The village is led by Pak Lurah Hasani, a writer friend who always provides friendly information that has been providing services to the local community for several years to feel the bitter sweetness of public services in this area. the city center Taman Merdeka Square (ATM) is around 5 km. The livelihood of the majority of the population is gardening. The mainstay plants planted are pepper, rubber, pineapple, vegetable major. In addition to gardening, the livelihood of some residents is trading in the Morning Market and Big Market and traveling to all corners of Bangka Island. Cultural elements that are closely related and reflect local wisdom, because even though there has been mixing with other tribes, the Bangka Malay tribe has local wisdom that is still inherent in its community, starting from the philosophy of life that is held firmly by its people, local wisdom in the manner of mingling with the community, as the social control of the community in it, local wisdom in treating the surrounding environment, to traditional ceremonies in which the tribal local wisdom clearly reflected. Nature is not merely an inanimate object but is considered a living being that needs to be treated well. It is clear that there is no discrimination between women and men in daily life, as mothers trade on the market and in and out of the village uphold selling baskets that contain a variety of daily necessities whether vegetables or others without any restrictions from their husbands. The various local wisdoms that exist include: Reject Bala (Rebo Kasan) Maulid Ruahan Isra Mi'raj Nisfu Sya'ban 1 Muharam Milang Ari Eid al-Fitr and Eid al-Adha One of the community leaders invited by the writer to chat was Mr. M. Binib bin Indris, with his friendliness and charming and humble smile as a characteristic of Tua Tunu residents who volunteered to provide clear and interesting information. Local wisdom in several contexts becomes a practice of noble values, as well as challenges and opportunities for the life of the modern society sector. Wisdom also produces character both deep feelings towards the land of birth and forms of temperament, or the nature of society. The motto and motto of the Bangka community which means the existence of unity and unity and mutual cooperation. Ritual is an activity of the residents of Bangka Island at a village party carrying dulang filled with food to eat for guests to know who is in the traditional hall / mosque. From this ritual, it was reflected how the people of Bangka had a high sense of unity and unity and mutual cooperation, not only carried out by local residents but also by migrants. The Bangka community's mutual cooperation spirit is quite high. Community members will extend their hands to help if there are members of their citizens needing it. All of this goes on based on religious spirit. C. Impact of the Age Now The present era surge in all corners of the country does not miss the impact on traditional communities, this raises a new social conflict which is a necessity of history and the opportunity to emerge in the community. The positive meaning of the conflict is in the form of social change, the negative meaning in the form of social estrangement and violence. In relation to social conflict, a conflict resolution approach is based on the values ​​of local wisdom. Conflict resolution based on local wisdom values ​​is recognized as important elements that are able to strengthen social cohesion among community members and function as a glue / social cohesion between one another that integrates human beings into one collective moral bond. In reality, local wisdom in the community of Tua Tunu is able to become the basis of social cohesiveness that integrates society in its multicultural and multi-religious conditions. Changes can be seen clearly in the life of the community of Tua Tuni village, this is undeniable that many local routine activities which were under 2000 still believe the occult / mystical things are now shifting towards ways of interpreting logic / reasoning power based on understanding Islam. Today's development is due to educated young generation both in their own area and outside the region bringing a new scene, usually something new considered taboo is now reversing. New knowledge develops and the availability of internet networks is easily accessible, but the younger generation still respects local wisdom to be sustained sustainably. 1. LOCAL FRIENDS OF NOW Life cannot be separated from one another, whether animals, plants, with the development of increasingly rapid development and change in civilization that creates various necessities of life. Customary human life in Tua Tunu has managed to preserve / preserve biodiversity naturally.  It is a reality that most of the indigenous people of Tua Tunu still have local wisdom in managing natural resources / ecosystems that exist in their environment, this is the uniqueness that needs to be well preserved as a cultural asset at any time. In general, they inherit this from generation to generation independently of what they see, do in daily life in kinship together. The symbolism of the implementation of local wisdom based on religion was carried out lively so that it fostered a sense of togetherness giving the philosophy of life to build a village wisely. 2. FUTURE PROSPECTS In the future the government always involves religious leaders, traditional leaders, cultural figures, youth leaders and local communities to actively participate in supporting development, the character of the native community of Tua Tunu can actually be embraced with an approach that touches their hearts not with lofty promises / promises - grandiose as before because the determination of this community's beliefs cannot be replaced with material. For the peculiarities of each village to be sustainable if the government and society unite in respecting local culture in a sustainable manner this tradition will eventually become a new tourism source as an attractive attraction for national and international tourists. The potential of local wisdom inherent in the culture will be the main attraction of providing new economic value / creative employment in the Bangka Belitung Islands Province. D. Resilience The Tua Tunu community is known to be wise in nurturing nature and they certainly have local wisdom that is held firmly in utilizing and preserving it sustainably from generation to generation. Natural resources that are rich in nature in the Old Tunu village are supported by fertile land and make a variety of plants grow well there, especially pineapple as a prima donna. When meeting people who cross the village though it is not known to men usually with friendly smiles the term "Boy" certainly will not be found in other areas. The values ​​of local wisdom that developed and became the uniqueness of each tribe and culture became a social glue and were able to create harmonious social and harmonious social relations. Local wisdom is customs and habits that have been handed down for generations by a group of people and until now it is still maintained in this case the author applies through the culture of "Nganggung". Characteristics For elderly native people who are resilient in the lives of both men and women, the majority of young people are active as farmers and traders by upholding Islamic values ​​that are inherently very evident, it is evident that community leaders play an active and well-known role on Bangka Island in particular. The values ​​of mutual cooperation, togetherness, cohesiveness and local wisdom towards nature are the social capital of this community to protect the environment, the function of local wisdom towards nature, namely the first conservation function (protecting biodiversity), the two functions of water catchment areas (guarding resources water so as not to drought), the three functions of life (meeting the needs of clothing, food, adequate boards from forest management), and the four welfare functions (fulfillment of security, both physical, psychological and social). Typical local wisdom and an icon in this village, namely the nganggung tradition. Every celebration of Islamic holidays, each member of the community carries a variety of food stored on a circular tray and covered with a serving cap. The food is arranged neatly in a place that can accommodate many people, usually in a mosque. The community then flocked to sit neatly and solemnly waiting for directions from the village elders to eat a variety of typical culinary that had been presented by first reading a prayer. People who come can taste each other's food brought by their neighbors, and even those who do not bring food can enjoy it. This local wisdom, not only talk about eating together, more than that it contains the value of togetherness and harmonization of relations between members of the community that exist in this allied country instead of this. Through wasilah nganggung, ukhuwah can be established in the community. Not a few who have not met for a long time, can meet again through this event. Through the event, it can be a wonder to build social security in a society that is today attacked by "viruses" of individualism and apathy. This culture is very dangerous and damages the joints of community life. 2. Tourist area Tuatunu village is a settlement area that is thick with Malay cultural customs. "The annual event aims to foster the love of the younger generation towards regional traditions, especially Pangkalpinang. With this event we hope to provide experience. Tuatunu village is a settlement area that is thick with Malay cultural customs. "The annual event aims to foster the love of the young generation for regional traditions, especially Pangkalpinang. With this event we hope to provide experience to the younger generation to explore the cultural diversity of Pangkalpinang. One of the existing destinations includes: KELEKAK COMMUNITY Located in the Forest area of ​​Taklok Tuatunu Pangkalpinang, 5 km from the city center, Kelekak Community is a community forest area developed into natural exoticism wrapped in Bangka local culture. Tourists can enjoy the natural beauty of the forest, Bangka cultural games, traditional houses, equipment and traditional equipment of the Bangka people, Bangka specialties and places of worship for wooden mosques that are characterized by local culture. Every tourist who visits will be presented with a typical Bangka dance as a welcome greeter. Besides this cultural destination also has a miniature Ka'bah that can be used as a location for Hajj rituals for the people of Bangka. Kelekak Community Packaging is a miniature of the 18th century Bangka community village that was built to present the atmosphere of the lives of Bangka residents and their daily habits. Kayu Tua Tunu Mosque Kayu Tua Tunu Mosque is located in a forest area in Tua Tunu Village, Pangkalpinang. The area of ​​the mosque is still a forest area and community garden, but it is equipped with galleries and Bangka village models in the past. This area was pioneered and managed by Kelekak Community. To go to the mosque area, you can follow the direction signs installed from a small alley next to the Tua Tunu Grand Mosque, Pangkalpinang. The road to this area is still a village road that is not on asphalt and in some parts it is only enough for 1 passenger car vehicle. Along the village road can be seen the gardens of residents such as vegetable gardens, pepper gardens and pineapple gardens, and through the river where the water is still clear and often used by residents to wash and bathe. The Kayu Tua Tunu Mosque was only built at the end of 2012. Named a Wooden Mosque because this building is made entirely of wood. The wood used is Cempedak and Meranti wood which is expected to be termite resistant. The mosque takes the initial form of the Jami ’Pangkalpinang Mosque which has 5 wooden pillars inside. Kayu Tua Tunu Mosque is located in a forest area in Tua Tunu Village, Pangkalpinang. The area of ​​the mosque is still a forest area and community garden, but it is equipped with galleries and Bangka village models in the past. This area was pioneered and managed by Kelekak Community. To go to the mosque area, you can follow the direction signs installed from a small alley next to the Tua Tunu Grand Mosque, Pangkalpinang. The road to this area is still a village road that is not on asphalt and in some parts it is only enough for 1 passenger car vehicle. Along the village road can be seen the gardens of residents such as vegetable gardens, pepper gardens and pineapple gardens, and through the river where the water is still clear and often used by residents to wash and bathe. The Kayu Tua Tunu Mosque was only built at the end of 2012. Named a Wooden Mosque because this building is made entirely of wood. The wood used is Cempedak and Meranti wood which is expected to be termite resistant. The mosque takes the initial form of the Jami ’Pangkalpinang Mosque which has 5 wooden pillars inside. Reference: http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Bangka_Belitung http://merito.wordpress.com/2008/01/03/kebudayaan-dan-adat-istiadat-bangka/  budaya dan adat istiadat Bangka

Rachmat Bahmim Safiri, SH., M.Si - WI Madya BKPSDMD Baca Selengkapnya
LKPJ Dalam Perspektif PP Nomor 3 Tahun 2007
31 Agt 2018

LKPJ Dalam Perspektif PP Nomor 3 Tahun 2007

”laporan keterangan pertanggungjawaban” merupakan laporan yang disampaikan oleh kepala daerah setiap tahun dalam sidang Paripurna DPRD yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban merupakan suatu kewajiban sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang mengamanatkan bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran harus sudah disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Lalu apakah tujuan yang hendak disampaikan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban? Tujuan yang hendak disampaikan yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari berjalannnya roda pemerintahan maupun kegagalan selama pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan selama periode tertentu. Disamping penjabaran tentang hasil-hasil tersebut laporan keterangan pertanggungjawaban juga bertujuan untuk melihat seberapa efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tingkat produktivitas daerah serta menjaga asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tentu saja melalui pengawasan DPRD. Adapun Ruang lingkup LKPJ sendiri mencakup penyelenggaraan tiga urusan yang meliputi: urusan desentarlisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Arti Urusan desentralisasi sendiri menurut  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Penyelenggaraan urusan desentralisasi memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang meliputi program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta solusi.  Tugas Pembantuan dapat dijelaskan sebagai bentuk penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Adapun Tugas Pembantuan yang diterima meliputi: dasar hukum, instansi pemberi tugas pembantuan,  program, kegiatan dan pelaksanaannya, sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, permasalahan dan solusi. Sedangkan Tugas pembantuan yang diberikan meliputi: dasar hukum, urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan, sumber dan jumlah anggaran yang digunakan. Selanjutnya untuk urusan Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan selalu berkaitan dengan arah kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi beserta solusi. Prinsip mendasar yang harus diperhatikan dalam LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007. Adapun muatan dalam LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan beberapa aspek dalam penulisannya diantaranya: pertama terkait arah kebijakan umum pemerintahan daerah yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah. Aspek kedua yang harus termuat yaitu pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah. Pengelolaan pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi pendapatan asli daerah, permasalahan dan solusi. Sedangkan pengelolaan belanja daerah meliputi kebijakan umum anggaran, target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan dan solusi. Pada aspek ketiga, empat dan lima seperti yang telah dijelaskan diatas terkait ruang lingkup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Di dalam siklus penyampaian LKPJ oleh Kepala Daerah disampikan dalam rapat paripurna DPRD untuk dibahas secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD. Dalam penilaian/memberikan pendapat berupa saran/masukan/koreksi tentu saja dengan melihat urusan dari masing-masing bidang yang termuat dalam LKPJ, apakah sudah susuai dengan kaidah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 maupun Peraturan yang mengatur tentang urusan yang menjadi ranah dan kewenangan pemerintah daerah. Apabila belum sesuai dengan kaidah yang dimaksudkan tentu perlu dilakukan koreksi. Demikian pula untuk urusan pilihan juga harus dilaporkan sesuai dengan sistematika yang berlaku. Setelah melalui proses tersebut, hasil pembahasan tersebut ditetapkan dalam suatu keputusan DPRD yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima. Dalam penyampaian kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan dan apabila LKPJ sebagaimana dimaksud tidak mendapat tanggapan dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan. Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh kepala daerah yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh kepala daerah terpilih atau penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan. Apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah (*).   LKPJ in PP Perspective No. 3 of 2007 "Accountability statement" is a report submitted by the head of the region each year in the DPRD plenary session relating to the implementation of tasks of autonomy and co-administration. Republic of Indonesia Government Regulation Number 3 of 2007 concerning Regional Government Implementation Reports to the Government, Regional Head Accountability Statement to Regional People's Representatives, and Information on the Implementation of Local Government Reports to the Community, that the Regional Head Accountability Statement to DPRD hereinafter referred to as LKPJ is a report in the form of information on the implementation of regional government for 1 (one) fiscal year or the end of the term of office submitted by the regional head to the DPRD. Preparation and submission of an Accountability Statement is an obligation as mandated in Article 27 paragraph (2) of Law Number 32 Year 2004 concerning Regional Government and Article 17 paragraph (1) Government Regulation Number 3 of 2007 which mandates that LKPJ End of Budget Year must have been submitted to the DPRD no later than 3 (three) months after the end of the fiscal year and the End of Term LKPJ is submitted to the DPRD no later than 30 (thirty) days after notification of the DPRD regarding the term of office of the relevant regional head in accordance with statutory provisions Then what are the objectives to be conveyed in the accountability statement? The purpose to be conveyed is to find out the level of success of the wheels of government and failure during the implementation of government duties and obligations during a certain period. Besides the description of the results, the accountability statement also aims to see how effective and efficient the use of resources is to achieve regional productivity levels and maintain the principle of accountability in the administration of the Regional Government, which is of course through the supervision of the DPRD. The scope of the LKPJ itself includes the implementation of three affairs which include: matters of deseralization, co-administration and general tasks of government. The meaning of decentralization itself according to the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2004 is the surrender of governmental authority by the Government to autonomous regions to regulate and manage government affairs in the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Based on this understanding, it can be seen that the government provides the widest possible authority to the regions accompanied by the granting of rights and obligations to carry out regional autonomy in the unity of the system of administration of the state government. The implementation of the decentralization business includes the implementation of mandatory affairs and optional affairs which include programs and activities as well as the realization of the implementation of programs and activities and solutions. Co-Administration tasks can be explained as a form of assignment from the Central Government to autonomous regions to carry out part of government affairs which are under the authority of the Central Government or from the Provincial Government to Regency / City to carry out part of government affairs which are under the authority of the province. The Assistance Tasks received include: legal basis, co-administration agency, program, activity and implementation, source and amount of budget used, problems and solutions. Whereas the assistance tasks provided include: legal basis, government affairs which are assigned assistance, sources and amount of budget used. Furthermore, for the affairs of the implementation of general government tasks, it is always related to the direction of policies and activities as well as the realization of the implementation of activities and problems faced along with solutions. The fundamental principles that must be considered in the LKPJ are based on the RKPD which is the annual elaboration of the Regional Medium Term Development Plan based on the Regional Long Term Development Plan, with the format listed in Annex III which is inseparable from the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 3 of 2007. The contents in the LKPJ at least explain some aspects of the writing including: first related to the direction of the general policy of regional government that contains the vision, mission, strategy, policies and priorities of the region. The second aspect that must be contained is regional macro financial management, including regional income and expenditure. Regional revenue management includes intensification and extensification, targeting and realization of local revenue, problems and solutions. While management of regional expenditure includes general budget policies, targets and realization of regional revenue and expenditure budgets, problems and solutions. In the third, fourth and fifth aspects as explained above related to the scope of the implementation of the affairs of decentralization, assistance tasks and general tasks of government. In the LKPJ submission cycle by the Regional Head, it is presented at the DPRD plenary meeting to be discussed internally in accordance with the DPRD rules. In evaluating / giving opinions in the form of suggestions / input / corrections of course by looking at the affairs of each field contained in the LKPJ, are they already met with the rules contained in the Republic of Indonesia Government Regulation Number 3 Year 2007 and Regulations governing matters that become the domain and authority of the regional government. If it is not in accordance with the intended rules, correction is necessary. Likewise for matters of choice must also be reported in accordance with the applicable systematics. After going through the process, the results of the discussion are stipulated in a DPRD decision submitted no later than 30 (thirty) days after the LKPJ is received. In submitting to the regional head in a special plenary meeting as a recommendation to the regional head for improvement in the implementation of future regional government and if the LKPJ as intended does not get a response within 30 days after the LKPJ is received, then there is no recommendation for improvement. The remaining time to administer regional government that has not been reported in the LKPJ by the regional head who ends his term of office, is reported by the elected regional head or acting head of the region or the acting head of the regional office based on reports in the position's handover memory. If the regional head stops or is dismissed before his term expires, the LKPJ is delivered by a replacement official or executor of the regional head (*).

Junius Pascana - Perencana Pertama BKPSDMD Baca Selengkapnya
Kode Etik Aparatur Sipil Negara
31 Agt 2018

Kode Etik Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara sebagai  aparatur negara dan abdi masyarakat, mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan untuk melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat melaksanakan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan kepegawaian, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Undang-Undang ASN Pasal 3 menyatakan bahwa setiap ASN dalam menjalan tugas dan profesinya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diantaranya adalah nilai dasar serta kode etik dan perilaku. Sementara dalam Pasal 4 dan 5 UU ASN tersebut, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku diuraikan secara rinci. Selain ketentuan yang ada pada Undang-Undang ASN ini, setiap pegawai harus memperhatikan rambu-rambu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diantaranya memuat 17 kewajiban dan 15 larangan. Substansi yang terkandung dalam Undang-Undang ASN diantaranya ditegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebuah bentuk profesi, maka diperlukan adanya azas, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku serta pengembangan kompetensi Kode Etik Aparatur Sipil Negara Secara etiomologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos (tunggal) yang berarti kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir sedangkan  etha (jamak) yang berarti adat istiadat. Jadi etika adalah tata nilai, perilaku yang dianggap baik, lazim dan patut dilakukan. Etika menurut K.Bertens (1999:6) adalah nilai-nilai atau norma-norma (moral) yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Bahasa Indonesia mengartikan etika sebagai: Sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral Kumpulan asas atau nilai moral (kode etik). Kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara , tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.  Kode etik merupakan pola aturan atau cara sebagai pedoman berperilaku. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan yang dipegang oleh seorang anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang dapat diartikan sebagai standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Chung (1981) mengemukakan bahwa nilai profesional atau asas etis terdiri empat asas etis, antara lain: Menghargai harkat dan martabat Peduli dan bertanggung jawab Integritas dalam hubungan Tanggungjawab terhadap masyarakat Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kode etik adalah serangkaian norma-norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas sehari-hari yang menuntut tanggung jawab suatu profesi. Tujuan kode etik yaitu mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, meningkatkan disiplin pegawai, menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku PNS yang professional, serta meningkatkan citra dan kinerja PNS di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemda. Prinsip Dasar Kode Etik yaitu: ketaqwaan, kesetiaan, ketaatan, semangat nasionalisme, mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan, penghormatan, tidak diskriminatif, profesionalisme, netralitas, bermoral dan semangat jiwa korps. Kode etik PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2004. Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Kode etik PNS wajib dilaksanakan oleh seluruh PNS di Indonesia. Dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2004 ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, terhadap diri sendiri dan terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil. Etika Pegawai Negeri Sipil dalam Bernegara Etika Bernegara.mengandung arti bahwa seorang PNS harus: Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945; Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara; Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dan NKRI; Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku; Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;  Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. Etika Pegawai Negeri Sipil dalam Bermasyarakat Dalam bermasyarakat, setiap PNS harus: Mewujudkan pola hidup sederhana; Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan; Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif; Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Etika Pegawai Negeri Sipil dalam Berorganisasi Etika berorganisasi maksudnya adalah bahwa seorang PNS harus: Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku; Menjaga informasi yang bersifat rahasia; Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi; Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait; Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas; Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja; Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif; Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Etika Pegawai Negeri Sipil terhadap Sesama Pegawai Negeri Sipil Maksudnya adalah,bahwa seorang PNS harus: Saling menghormati sesama warga Negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan; Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS; Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam unit kerja, instansi maupun antar instansi; Menghargai perbedaan pendapat; Menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS; Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS; Berhimpun dalam satu wadah KORPRI yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya. Etika Pegawai Negeri Sipil terhadap Diri Sendiri Etika terhadap Diri Sendiri meliputi pengertian sebagai berikut: Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar; Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan; Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap; Memiliki daya juang yang tinggi; Memelihara kesehatan jasmani dan rohani; Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan. Pelanggaran Kode Etik Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik. Yang dimaksud dengan ucapan adalah segala bentuk kata-kata yang diucapkan di hadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya. Sedangkan tulisan adalah pernyatan atau perasaan secara tulisan baik dalam bentuk tulisan maupun gambar, karikatur dan lain-lain yang serupa dengan itu, dan perbuatan adalah setiap tingkah laki, sikap atau tindakan. Proses penjatuhan hukuman atas pelanggaran kode etik PNS sampai saat ini belum diatur secara tersendiri, namun untuk menghindari terjadinya kebekuan atau kekosongan dalam penegakan kode etik PNS maka dapat digunakan proses penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu: 1. Pemanggilan Bagi PNS yang disangkakan melakukan pelanggaran terhadap kode etik PNS, dipanggil oleh pejabat yang berwenang atau majelis kehormatan kode etik instansi, apabila panggilan pertama tidak datang, maka dilakukan pemanggilan kedua, dengan memperhatikan tempat domisili dan tanggal untuk memenuhi panggilan. Apabila panggilan kedua tidak datang, maka sudah dapat dijatuhkan hukuman pelanggaran kode etik, karena ketidakhadirannya dalam panggilan kedua dianggap menerima sangkaan terhadap pelanggaran kode etik PNS. 2. Pemeriksaan Sebelum melakukan pemeriksaan, majelis kehormatan kode etik terlebih dahulu mempelajari laporan atau bahan-bahan mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan PNS tersebut. Pada dasarnya pemeriksaan dapat dilakukan secara lisan dan secara tulisan. Pada tingkat pertama dilakukan secara lisan, apabila pada pemeriksaan pertama perlu untuk ditingkatkan pemeriksaan karena pelanggaran kode etik dianggap berat maka pemeriksaan dilakukan secara tertulis. Pemeriksaan secara tertulis dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP). Hasil pemeriksaan secara tertulis dibuat sebagai rekomendasi kepada pejabat Pembina kepegawaian (PPK) sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman atas pelanggaran kode etik. 3. Penjatuhan hukuman Tujuan hukuman pelanggaran kode etik adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pelanggaran kode etik PNS. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum, wajib terlebih dahulu mempelajari dengan teliti hasil-hasil pemeriksaan, serta wajib memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS tersebut melakukan pelanggaran kode etik. 4. Penyampaian hukuman Penyampaian sanksi moral dapatdilakukan berupa: Pernyataan secara tertutup, yaitu penyampaian hukuman yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup. Pengertian dalam ruang tertutup  yaitu bahwa penyampaian pernyataan tersebut hanya diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta pejabat lain yang terkait dengan catatan pejabat terkait, dengan ini yang dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Pernyataan secara terbuka, dapat disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi Pegawai Negeri Sipil, seperti upacara bendera, media massa dan forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu. 5. Keberatan atas hukuman Keputusan tentang hukuman atas pelanggaran kode etik sudah bersifat final artinya tidak dapat diajukan keberatan. Oleh karena itu, majelis kehormatan kode etik di dalam melakukan pemeriksaan harus cermat, teliti dan bijaksana karena keputusan yang diambil bersifat final. Dan untuk mendapatkan keterangan dan informasi yang objektif, majelis kehormatan kode etik dapat meminta keterangan kepada pihak lain yang dianggap mengetahui tentang pelanggaran kode etik tersebut. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Pelanggaran terhadap kode etik Pegawai negeri Sipil dapat dikenakan sanksi moral. Selain sanksi moral juga dapat berupa sanksi administrasi bahkan lebih jauh lagi dapat berupa sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang dimaksud dengan hukuman disiplin adalah hukuman disiplin tingkat ringan yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyatan tidak puas. Jenis hukuman disiplin tingkat ringan ini pada dasarnya tidak mempunya dampak terhadap Pegawai Negeri Sipil, tetapi lebih bersifat moral, karena seseorang akan merasa malu jika ditegur oleh pimpinan. Perasaan malu tersebut adalah sanksi moral. Akhir kata kode etik PNS bertujuan untuk memberikan arah dan pendoman bagi PNS dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat, baik dalam melaksanakan tugas maupun pergaulan hidup sehari – hari sehingga integritas, martabat, kehormatan, citra dan kepercayaan PNS dalam melaksanakan setiap tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah dan sesama pegawai, masyarat dan organisasi dapat terjaga.   Code of Ethics of the State Civil Apparatus The State Civil Apparatus as a state apparatus and public servant has a very important role in the framework of creating a law-abiding, modern, democratic, prosperous, just and moral civilized civil society that provides services in a fair and equitable manner, maintaining national unity with full of loyalty to Pancasila and the 1945 Constitution. All of them are in order to achieve the goals aspired by the Indonesian people. To be able to carry out these tasks, it is necessary for Civil Servants who are capable of carrying out their duties professionally and responsibly in carrying out government and development tasks, and are clean and free from corruption, collusion and nepotism. The State Civil Apparatus (ASN) must be able to implement all applicable regulations and statutory provisions, especially those relating to employment, such as Law Number 5 Year 2014 concerning State Civil Apparatus (ASN) and Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Employee Discipline Civil Affairs. The ASN Law Article 3 states that each ASN in carrying out its duties and profession must be based on principles which include basic values ​​and codes of ethics and behavior. While in Articles 4 and 5 of the ASN Law, the basic values ​​and codes of ethics and codes of conduct are detailed. In addition to the provisions in this ASN Law, every employee must pay attention to the guidelines as stipulated in Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants which among them contain 17 obligations and 15 prohibitions. The substances contained in the ASN Act include the assertion that the State Civil Apparatus (ASN) is a form of profession, it requires the existence of principles, basic values, codes of ethics and codes of conduct and competence development Code of Ethics of the State Civil Apparatus Etiomologically, ethics comes from the Greek language namely ethos (singular) which means habits, customs, character, feelings, attitudes and ways of thinking while etha (plural) which means customs. So ethics is a value system, behavior that is considered good, is common and deserves to be done. Ethics according to K. Bertens (1999: 6) are values ​​or norms (morals) that become a guideline for a person or group in regulating their behavior. Indonesian means ethics as: Value systems and moral norms are a guideline for a person or group of people in regulating their behavior Knowledge of what is good and what is bad and about moral rights and obligations Collection of principles or moral values ​​(code of ethics). The code of ethics can be interpreted as a pattern of rules, procedures, signs, ethical guidelines in carrying out an activity or work. The code of ethics is a pattern of rules or ways of behaving as guidelines. In relation to the profession, the code of ethics is a procedure or rule that becomes a standard of activity held by a member of a profession. A code of ethics describes the professional values ​​of a profession that can be interpreted as a standard of behavior of its members. The most important professional value is the desire to provide community service. Chung (1981) suggests that professional values ​​or ethical principles consist of four ethical principles, including: Appreciate dignity and dignity Care and responsibility Integrity in relationships Responsibility to the community In Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus, a code of ethics is a set of norms that contain rights and obligations that derive from ethical values ​​which serve as guidelines for thinking, acting, and acting in daily activities that require responsibility answer a profession. The purpose of the code of ethics is to encourage the implementation of basic duties and functions, improve employee discipline, ensure smooth implementation of duties, improve work ethic, work quality and professional behavior of civil servants, and improve civil servant image and performance within the Ministry / Local Government Institution. The basic principles of the Code of Ethics are: devotion, loyalty, obedience, the spirit of nationalism, prioritizing the interests of the State above personal and group interests, respect, non-discrimination, professionalism, neutrality, morality and the spirit of the soul of the corps. PNS code of ethics is regulated in Government Regulation (PP) No. 42 of 2004. According to Article 1 paragraph 2 of the Government Regulation, the code of ethics of Civil Servants is a guideline of attitudes, behavior and actions of Civil Servants in carrying out their duties and daily living relationships. PNS code of ethics must be implemented by all civil servants in Indonesia. In article 7 of the Government Regulation (PP) No. 42 of 2004 affirmed that in carrying out official duties and daily life, Civil Servants must behave and be guided by ethics in the state, in the administration of the Government, in organizing, towards themselves and against fellow Civil Servants. Ethics of Civil Servants in the State State Ethics means that a civil servant must: Carry out fully the Pancasila and the 1945 Constitution; Lifting the dignity of the nation and the State; Becoming the glue and unifying the nation and NKRI; Comply with all applicable laws and regulations; Accountable in carrying out the duties of administering clean and authoritative government; Responsive, open, honest and accurate, and timely in implementing all government policies and programs;  Use or utilize all state resources efficiently and effectively; Do not give false testimony or false information. Ethics of Civil Servants in Community In society, every civil servant must: Realizing a simple lifestyle; Providing services with empathy, respect and courtesy, without strings attached and without any element of coercion; Providing services quickly, precisely, openly, and fairly, and not discriminatory; Respond to the circumstances of the community; Oriented to improving people's welfare in carrying out their duties. Ethics of Civil Servants in Organizing The organizational ethics means that a civil servant must: Carry out duties and authority in accordance with applicable regulations; Maintain confidential information; Carry out every policy stipulated by authorized officials; Building a work ethic to improve organizational performance; Cooperate cooperatively with other related work units; Having competence in the execution of duties; Comply and adhere to operational and work standards; Develop creative and innovative thinking; Oriented to efforts to improve the quality of work. Ethics of Civil Servants to Fellow Civil Servants The point is that a civil servant must: Mutual respect for fellow citizens who embrace different religions / beliefs; Maintain a sense of unity and unity among fellow civil servants; Mutual respect between colleagues both vertically and horizontally in work units, agencies and between agencies; Appreciate differences of opinion; Uphold the dignity and dignity of civil servants; Maintain and establish cooperative cooperation among PNS; Meeting in a forum of KORPRI that guarantees the realization of solidarity and solidity of all civil servants in fighting for their rights. Ethics of Civil Servants to Themselves Ethics for Self includes the following meanings: Honest and open and not giving incorrect information; Act with sincerity and sincerity; Avoid conflicts of personal, group or group interests; Initiative to improve the quality of knowledge, abilities, skills and attitudes; Having high fighting ability; Maintaining physical and spiritual health; Maintain family integrity and harmony; Simple, neat and polite. Code of Ethics Violations Violations of the code of ethics are all forms of speech, writing and actions of Civil Servants (PNS) that are contrary to the items of the corps and the code of ethics. What is meant by speech is any form of words spoken in front of or can be heard by others, such as in meetings, lectures, discussions, via telephone, radio, television, recordings or other means of communication. While writing is a statement or feeling in writing both in the form of writing and drawing, caricatures and others that are similar to that, and actions are every man's behavior, attitude or action. The process of imposing penalties for violations of the civil servant's code of ethics has not been regulated separately, but to avoid the occurrence of freezing or emptiness in the enforcement of civil servants' code of ethics, the disciplinary process for civil servants can be used, namely: 1. Summoning For civil servants who are suspected of violating the code of ethics of civil servants, summoned by an authorized official or an honorary assembly of the agency's code of ethics, if the first call does not arrive, a second call is made, taking into account the place of residence and date to fulfill the call. If the second call does not come, then the sentence of violation of the code of ethics can be imposed, because his absence in the second call is deemed to have accepted the suspicion of violating the PNS code of ethics. 2. Examination Before conducting an examination, the ethics code honorary assembly first studies the report or materials regarding violations of the code of ethics carried out by the civil servant. Basically the examination can be done orally and in writing. At the first level it is carried out verbally, if at the first examination it is necessary to improve the examination because a violation of the code of ethics is considered severe then the examination is conducted in writing. A written examination is made an official report (BAP). The written examination results are made as recommendations to staffing officials (PPK) as material for consideration to impose penalties for violating the code of ethics. 3. Sentencing The purpose of the violation of the code of ethics is to improve and educate Civil Servants (PNS) who violate the PNS code of ethics. Before imposing a disciplinary sentence, the official who has the authority to punish, must first study carefully the results of the examination, and must pay close attention to the factors that encourage or cause the civil servant to violate the code of ethics. 4. Submission of punishment Submission of moral sanctions can be done in the form of: Closed statement, namely the delivery of sentences delivered by authorized officials or other appointed officials in a closed room. The definition in a closed space is that the submission of the statement is only known by the relevant Civil Servants and officials who submit statements and other officials related to the records of the relevant officials, with this meant that they should not be inferior to the relevant Civil Servants. Open statements can be submitted through official civil servant meeting forums, such as flag ceremonies, mass media and other forums which are deemed appropriate for that. 5. Objection to punishment Decisions about penalties for violating the code of ethics are final, meaning no objections can be raised. Therefore, the honor code of ethics in conducting the examination must be careful, thorough and wise because the decisions taken are final. And to obtain objective information and information, the ethics code honorary council can ask for information from other parties who are deemed to know about the violation of the code of ethics. Sanctions for Violating the Code of Ethics Violations of the code of ethics of Civil Servants can be subject to moral sanctions. In addition to moral sanctions can also be in the form of administrative sanctions even further can be in the form of disciplinary sanctions of Civil Servants. What is meant by disciplinary punishment is a light-level disciplinary sentence that is in the form of verbal reprimand, written reprimand and dissatisfied statement. This type of light-level disciplinary punishment basically has no impact on Civil Servants, but is more moral in nature, because someone will feel embarrassed if reprimanded by the leadership. Shame is a moral sanction. The end of the PNS code of ethics aims to provide direction and guidance for civil servants in behaving, behaving and acting, both in carrying out their duties and daily life so that integrity, dignity, honor, image and trust in carrying out every task, authority, obligation and responsibility to the state, government and fellow employees, community and organization can be maintained.

Jimmy Arief Saud Parsaoran, S.T. - Prakom Pertama BKPSDMD Baca Selengkapnya
Maraknya Gelar Napi Korupsi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
28 Jun 2018

Maraknya Gelar Napi Korupsi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Korupsi Pengertian menurut Undang-undang   Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah:  Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.Korupsi (corruptie) adalah perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang dengan cara menyogok, menyuap, menerima sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan merugikan keuangan negara. Korupsi juga perbuatan bejat yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan cara melawan hukum. Korupsi di kalangan aparatur sipil negarakhususnya PNS dapat mudah dijumpai walaupun masyarakat melihatnya sebagai hal yang biasa. Korupsi tumbuh seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Tidak hanya di Indonesia, korupsi juga tumbuh subur di negara lain, termasuk di negara yang dikatakan paling maju sekalipun. Korupsi secara hukum dikategorikan sebagai  kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat, yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak.Indonesia, sebuah negara yang terdiri dari beribu pulau, dari Sabang sampai Merauke. Memiliki kekayaan alam dan budaya yang melimpah. Beragam suku bangsa menempati negara kepulauan ini, dengan dipimpin oleh suatu pemerintahan yang mengayomi rakyatnya. Namun, kepercayaan itu malah disalahgunakan, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Hukum, siapa yang tidak kenal hukum? Kita semua pasti mengetahuinya. Hukum Indonesia, berarti aturan negara Indonesia, dengan berdasarkan Pancasila, dibentuklah sebuah tatanan hukum pada negara ini, yaitu UUD 1945.  Kekayaan Indonesia merupakan aset berharga bagi masyarakat tetapi Indonesia merupakan salah satu Negara dengan kasus korupsi tertinggi didunia. Segala sesuatu yang berhubungan dengan politik di Republik tercinta ini dimanfaatkan sebagai celah untuk melakukan suap atau korupsi. Korupsi adalah sebuah tindakan pejabat publik yang menyalah gunakan wewenang, guna mendapatkan keuntungan sepihak dan merugikan masyarakat. 1. Faktor Internal Sifat Tamak Merupakan sifat yang dimiliki manusia yang menginginkan kebutuhan yang lebih, selalu merasa kurang akan sesuatu dari yang telah didapatkannya. Yang akhirnya muncullah sifat tersebut dengan cara korupsi. Gaya Hidup Konsumtif Setiap manusia ingin merasakan kebutuhan konsumsi terpenuhi melebihi dari biasanya yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang diperolehnya secara wajar sehingga melakukan apa saja menjurus korupsi. 2. Faktor Eksternal Terjadinya persaingan dalam suatu partai untuk mendapatkan kekuasaan lebih tinggi maka manusia kadangkala melakukan tindakan yang melanggar aturan yang akhirnya menjurus ke arah korupsi untuk memenuhi harapannya menduduki posisi tersebut. Praktek suap yang terjadi dalam mengatasi suatu masalah dilakukan oleh individu yang merasakan membutuhkan lolos atau menginginkan pengurangan ancaman hukuman yang akan dihadapinya dengan memberikan uang dan sebagainya kepada oknum tertentu. 3. Faktor Ekonomi Manusia hidup pasti memerlukan kebutuhan apalagi kebutuhan ekonomi sangat penting bagi manusia,namun karena peluang dan didorong kebutuhan yang dianggap tidak mencukupi maka niat dan kesempatan terbuka maka terjadi tindak pidana korupsi. 4. Faktor Organisasi Korupsi yang terjadi dalam organisasi adalah kelemahan struktur organisasi,aturan kemungkinan dinyatakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu kurangnya ketegasan dari seorang pimpinan dimana kejujuran dan kesadaran diri dari setiap individu tidak ada.   Realita di Bangka Belitung Di Bangka Belitung menurut data KPK pengaduan masyarakat dari tahun 2014 sampai dengan Januari 2018 berjumlah 166, lima aduan tahun 2018 terdiri dari 2 Pangkalpinang, 1 Bangka,1 Bangka Selatan,1 Beltim.Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menilai pemahaman masyarakat Indonesia yang kurang terhadap konstitusi menjadi sebab praktik korupsi masih sering terjadi. Landasan dasar mengelola negara adalah bersih dan tidak menyimpang serta menyeleweng, sekarang hal ini masih terjadi karena pemahaman terhadap konstitusi di Indonesia kurang benar. konstitusi didasari Pancasila yang mengandung nilai-nilai hakiki seperti tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Beberapa nilai di antaranya adalah ketuhanan, demokrasi dan hukum.Dari sisi hukum, menurut Arief,korupsi adalah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Kemudian dari sisi demokrasi,korupsi melanggarhakkonstitusi warga dan merugikan seluruh bangsa.Arief menjelaskan Indonesiaharus membentuk karakter integritas untuk menghilangkan korupsi. Seperti yang dikatakan Presiden pertama Indonesia, Sukarno, 'Indonesia harus membangun karakter dulu kemudian membangun dan mengelola sumber daya alam'.“Maka satu-satunya jalan adalahkembali ke jalan yang bersih serta bebas dari KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), bagaimana kita harus membangun negara yang baik.   Dampak Korupsi dalam kehidupan masyarakat Babel Pembangunan yang terus berkelanjutan memberikan dampak terhadap berkembangnya tindakan korupsi di Bangka Belitung, maka akan mempengaruhi terhadap tingkat kesejahteraan di daerah ini, dan pengaruh tersebut tidak hanya  pada satu aspek kehidupan saja, melainkan juga akan mempengaruhi pada rangkaian aspek kehidupan. Aspek – aspek tersebut antara lain : 1. Aspek Ekonomi Tindakan  korupsi akan menghambat jalannya kegiatan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena para pelaku ekonomi akan merasa dirugikan dan enggan melakukan kegiatan  ekonomi. Sehingga akan berdampak pada perkembangan ekonomi di daerah dan menimbulkan permasalahan di sektor perekonomian, diantaranya yaitu: Penurunan produktivitas dan lambatnya pertumbuhan ekonomi Rendahnya kualitas barang dan jasa produksi bagi publik Menurunnya tingkat pendapatan suatu Negara Menurunnya kepercayaan dari para investor Keterbelakangan perekonomian Negara 2. Aspek Sosial dan Kemiskinan Masyarakat Dampak dan permasalahan yang terjadi akibat tindakan korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan masyarakat, yaitu: Tingginya tingkat pengangguran Kemiskinan disebabkan karena tingginya tingkat pengangguran, salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran adalah berkuasanya para pelaku koruptor. Terhambatnya dalam mengentas kemiskinan Pada dasarnya pemerintah telah memiliki rancangan dan anggaran dalam mengatasi masalah kemiskinan. Namun banyaknya pejabat negara yang melakukan tindakan korupsi , salah satunya yaitu dengan cara menyelewengkan anggaran pemerintah yang diberikan untuk mengatasi masalah kemiskinan, yang pada akhirnya berakibat pada lambatnya dalam mengentas masalah kemiskinan. Terbatasnya  akses bagi masyarakat miskin Meluasnya para pelaku koruptor  akan berimbas terhadap sulitnya mengakses informasi bagi masyarakat miskin khususnya dalam masalah pekerjan, Karena anggaran yang diberikan untuk periklanan telah diselewengkan oleh para koruptor. Sehingga pada ahirnya masyarakat miskin sulit mendapatkan pekerjaan dan bahkan dia tidak bekerja. Kurangnya solidaritas sosial Banyaknya para pelaku koruptor juga mempengaruhi terhadap sifat kebersamaan, karena para pelaku koruptor hanya memenintangkan kepentingan individu. 3. Aspek politik dan demokrasi Politik merupakan salah satu sarana dalam melakukan korupsi, karena banyak para pelaku politik yang melakukan tindakan korupsi. Beberapa dampak dan permasalahan yang terjadi akibat tindakan korupsi didunia politik, diantaranya yaitu: Hilangnya kepercayaan publik terhadap partai politik Biaya politik yang tinggi bisa membahayakan terhadap partai politik itu sendiri, karena hal itu bisa menjadi salah satu pendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, apabila partai politik sudah dikenal dengan anggotanya yang melakukan korupsi maka publik tidak percaya jika partai tersebut menang dalam suatu pemilihan. Munculnya pemimpin yang korupsi Politik money  merupakan salah satu penyebab para pemimpin melakukan korupsi, karena banyaknya pengeluaran dana atau uang yang dia gunakan ketika menjadi calon, berimbas pada bagaimana dana atau uang tersebut kembali. Sehingga jalan yang dia lakukan adalah dengan korupsi. Hancurnya kedaulatan rakyat Dengan bayaknya pelaku korupsi khususnya didunia politik menjadikan kedaulatan negara berada ditangankelompok-kelompok tertentu dengang partai politiknya masing-masing, yang pada dasarnya kedaulatan tersebut berada di tangan rakyat. Maka dari sini dapat kita ketahui bahwa partai politik yang memegang kedaulatan negara dan rakyat tidak mempunyai kuasa terhadap kedaulatan negara dan bahkan rakyat dibabi buta oleh partai politik. 4. Aspek penegakan hukum Ada beberapa dampak dan permasalahan yang terjadi akibat dari tindakan korupsi terhadap aspek penegakan hukum, diantaranya yaitu: Ketidak percayaan publik terhadap lembaga hukum Banyaknya para penegak hukum yang melakukan korupsi dan banyaknya berita yang tersebar dimedia massa terkait hal tersebut, menjadikan publik tidak percaya terhadap suatu lembaga hukum terkait dengan proses hukum yang akan dilakukan. Lambatnya proses hukum Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Para penegak hukum memperlambat proses hukum suatu masalah, diantaranya yaitu: Hukum dapat dibeli Banyak pelaku penegak hukum yang tidak melakukan hal sewajarnya terhadap suatu masalah, hal tersebut dipengaruhi karena adanya gratifikasi yang diberikan oleh oknum yang terjerat dalam suatu masalah kepada para penegak hukum. Sulit mendapatkan bukti Terbatasnya saksi dan barang bukti terhadap suatu masalah menjadikan salah satu penyebab lambatnya proses hukum. Kurangnya solidaritas antara para penegak hukum Kurangnya kontribusi dari para penegak hukum menjadikan keputusan yang mereka ambil bertolak belakang. 5. Aspek Lingkungan Beberapa dampak dan masalah yang terjadi akibat dari tindakan korupsi terhadap lingkungan, diantaranya yaitu: Menurunnya kualitas lingkungan Lingkungan yang baik tercipta karena adanya insfrastruktur yang baik pula. Namun akibat dari pejabat pemerintah yang melakukan korupsi dengan menyelewengkan anggaran untuk pembangunan insfrastruktur, maka kualitas suatu lingkungan akan menurun karena insfrastruktur yang dimiliki lingkungan tersebut tidak memadai. Menurunnya kualitas hidup Rusaknya suatu lingkungan juga akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat, karena  sarana dan prasaran yang menunjang kesejahteraan hidup telah berkurang. Hal tersebut terjadi akibat dari pelaku korupsi yang telah mengambil hak masyarakat hanya demi kepentingan pribadinya saja.   Islam memandang Korupsi Korupsi termasuk kedalam kejahatan luar biasa. Korupsi juga sangat diharamkan dalam islam. Tidak ada satu dalil pun yang membenarkan perilaku korupsi dalam islam. Dan segala macam bentuknya haram menurut islam. Oleh sebab itu, Al Qur’an melarang tindak korupsi secara tegas karena didalamnya mengandung unsur pencurian, penyalahgunaan jabatan, suap, dan perampokan.Islam memandang korupsi sebagai suatu perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, mengganggu kepentingan umum, dan menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat serta sangat merugikan bangsa Indonesia. Korupsi dalam dimensi suap atau risywah di dalam pandangan hukum Islam adalah perbuatan yang tercela dan juga menjadi dosa besar dan Allah sendiri juga melaknatnya.Ulama fikih juga sepaham dan berkata jika perbuatan korupsi merupakan haram dan juga terlarang sebab menjadi hal yang bertentangan dengan maqasid asy-syariah.Dasar yang menjadi penguat pendapat ulama fikih ini diantaranya adalah firman dari Allah SWT sendiri, “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188). Dalam ayat tersebut juga tertulis larangan mengambil harta orang lain yang didapat dengan cara batil seperti menipu, mencuri dan juga korupsi. Harta yang didapat dari hasil korupsi juga bisa diartikan menjadi harta kekayaan yang didapat dengan cara riba, sebab kedua cara ini sama – sama berbentuk ilegal. Jika memakan harta yang diperoleh secara riba itu diharamkan (QS. Ali Imran: 130).   Dalil Quran Tentang Korupsi Dalam Islam : QS An-Nisa’ 4:29 Allah SWT berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. QS Al-Maidah :42 Allah berfirman, “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Menurut Ibnu Mas’ud dan Ali bin Abi Talib, makna suht adalah suap.” QS Al-Maidah: 2 “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuatdosa dan pelanggaran.”   Perilaku Korup Kasus korupsi masih masif dilakukan oleh Pejabat diProvinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun ke tahun sudah menetapkan beberapa orang yang dijadikan sebagai tersangka, dalam sejumlah kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang berbeda.Tingginya keterlibatan pejabat dan staf ini menandakan belum jalannya agenda pemberantasan korupsi. Fenomena ini tentunya memberikan image negatif terhadap Bangka Belitung yang mengagungkan bebas KKN dengan Visi dan Misi.Tak jeranya hal tersebut hingga saat ini memperlihatkan perlunya evaluasi dalam upaya pemberantasan korupsi, mulai dari hulu ke hilir. Di hulu, pencegahan tentunya jadi faktor penting. Sedangkan di hilir, perlu ada putusan pengadilan perkara tipikor maksimal bagi koruptor sehingga mampu menimbulkan efek jera. Strategi penanganan korupsi Ada beberapa strategi menurut Hong Kong dengan ICAC-nya dengan pendekatan tiga pilar yaitu: a. Strategi Preventif Upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem dan prosedur dengan membangun budaya organisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip fairness, transparency, accountability and responsibility yang mampu mendorong setiap individu untuk melaporkan segala bentuk korupsi yang terjadi. b. Strategi Investigative Upaya memerangi korupsi melalui deteksi, investigasi dan penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi. c. Strategi Edukatif Upaya pemberantasan korupsi dengan mendorong masyarakat untuk berperan serta memerangi korupsi dengan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing maka masyarakat perlu ditanamkan nilai-nilai kejujuran (integrity) serta kebencian terhadap korupsi melalui pesan-pesan moral.   PERAN DAN UPAYA PNS DALAM MEMBERANTAS KORUPSI Pentingnya peran PNS dalam memberantas korupsi adalah sebagi kaum intelektual dan agen perubahan. Karena PNS adalah elemen masyarakat yang paling idealis dan memiliki semangat yang sangat tinggi dalam memperjuangkan sesuatu. Selama ini dipandang bisa cukup signifikan dalam mempengaruhi perubahan kebijakan atau struktur pemerintahan,di sisi lain juga bisa mempengaruhi lapisan masyarakat lainnya untuk menuntut hak mereka yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah. ketika pemerintahan mengalami keadaan politik yang tidak kondusif dan memanas kemudian PNS dituntut untuk tampil dengan memberikan semangat juga menjadi pelopor dalam perubahan yang diharapkan. Perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak dari pembangunan, maka pemerintahan yang bersih mutlak dibutuhkan tidak hanya agar masyarakat dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari pelayanan publik, melainkan juga untuk menciptakan lingkungan tumbuh lebih sehat dan efisien.Pembenahan sumber daya manusia aparatur menjadi sangat penting karena fungsinya sebagai salah satu faktor penentu terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien. Aparatur dituntut untuk semakin profesional, terbuka, inovatif, berakhlak dan amanah yang mengedepankan kepentingan publik dan mampu melaksanakan penyelenggaraan pelayanan secara optimal. Peran Warga Negara Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi Secara Perseorangan. Peran serta warga negara Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi secara perseorangan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti berikut: a. Mengikuti Pendidikan tentang Akibat dari Tindakan Korupsi Warga negara Indonesia sekarang ini sudah saatnya untuk mengikuti pendidikan dan pengetahuan tentang akibat dari tindakan korupsi. Dengan mengikuti pendidikan ini, warga negara Indonesia menjadi tahu lebih banyak tentang contoh dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari tindakan korupsi. Dengan demikian, warga negara Indonesia akan berpikir seribu kali untuk melakukan tindakan korupsi karena pertimbangan akibat-akibat yang akan ditimbulkannya. b. Meninggalkan Sikap Masa Bodoh terhadap Tindakan Korupsi di Lingkungan Sekitar Kita sering melihat adanya tindakan korupsi di lingkungan sekitar. Akan tetapi, kita tidak tahu harus melapor ke mana dan kepada siapa. Sebagian orang lagi sering takut melaporkan terjadinya korupsi karena khawatir akan dijadikan saksi yang menurutnya akan merepotkan. Oleh karena itu, orang akan bersikap masa bodoh dengan terjadinya korupsi. Sebagai warga negara yang baik, kita harus meninggalkan sikap masa bodoh kalau mengetahui adanya korupsi. Caranya, kita segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dan bersedia menjadi saksinya. Kita tidak perlu takut untuk melakukan hal tersebut. Hal ini karena kita mempunyai hak perlindungan dalam rangka melaksanakan upaya pemberantasan korupsi. c. Melakukan Kontrol terhadap Berbagai Kebijakan Publik Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan publik. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang ada benar-benar melindungi kepentingan rakyat secara umum dan dapat mendatangkan keadilan. Warga negara Indonesia dapat mengkritisi pelaksanaan hukum yang tidak semestinya. Kita harus berusaha mendudukkan perkara pada porsi yang sebenarnya.   Marak perkara korupsi Kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang ditangani pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung (Kejati Babel) hingga menyeret segelintir oknum pegawai negeri sipil (PNS) sempat menjadi perhatian pejabat tinggi PNS di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) Babel. Sanksi pemecatan terhadap oknum PNS yang terlibat perkara kasus korupsi sesuai dengan ketentuan atau peraturan kepegawaian yang berlaku saat ini.Namun tindakan pemecatan itu tentunya mestilah berdasarkan sejauh mana penanganan perkara itu oleh aparat penegak hukum.secara konsisten dan komprehensif. perbuatan Tindak pidana korupsi (Tipikor) yang dilakukan oleh oknum-oknum semakin meluas dan merajalela. Pasalnya perbuatan ini bisa merugikan keuangan Negara, pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sehingga digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.   Tabel Kasus Korupsi : No Kasus 1. Kasus korupsi pembangunan rumah pintar  di Kabupaten Belitung 2. kasus korupsi kegiatan pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan RSUP tipe B di kawasan Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka 3. Kasus korupsi pengadaan pupuk organik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bangka Selatan 4. Kasus korupsi Balai Latihan Kerja (BLK) Belitung 5. Kasus korupsi Proyek pengadaan peralatan laboratorium UBB 6. Kasus korupsi proyek Gedung Auditorum Universitas Bangka Belitung 7. Kasus korupsi proyek pengadaan barang dan jasa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau "Solar Cell" di Universitas Bangka Belitung 8. Kasus bibit karet Bangka Selatan 9. Kasus korupsi pengadaan pupuk organikDinas Kehutanan dan Perkebunan Bangka Selatan 10. Korupsi pada pengadaan rehabilitasi kolam renang loka Tirta 11. Kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) fiktif Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) tahun 2009 12. Korupsi penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) kematian tahun anggaran 2015 di instansi DPPKAD Kabupaten Bangka 13. Kasus Korupsi Terminal BBM Pertamina 14. Kasus korupsi alat kesehatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali 15. Kasus korupsi dana perguliran ternak sapi DPP Bateng yang menggunakan APBD Kabupaten Bateng tahun 2011. 16. Kasus korupsi kegiatan proyek Pembangunan Taman Mandara Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kota Pangkalpinang 17. Kasus korupsi pembangunan kantor pengelola tahap 2 KTM Batu Betumpang Basel. 18. Kasus korupsi proyek pengadaan pakaian dinas di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) tahun anggaran 2015 19. Kasus korupsi dugaan penyelewengan dana Home Stay Fair 2015 Muntok, 20. Kasus dugaan korupsi proyek irigasi Kelapa Bangka Barat tahun 2016 21. Kasus korupsi penggunaan dana hibah KONI Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp 2 milyar2013-2017 22. Kasus Pengembangan Dana Bergulir (LPDB) 23. Kasus proyek rehabilitasi DAS Hutan Lindung Pantai Air anyir Merawang Bangka 24. Korupsi proyek keramba jaring apung proyek 2008.  25.   Kasus korupsi dana kepemudaan pada dinas pemuda dan olah raga (Dispora)  Kabupaten Belitung, 26. Korupsi Dana SPPD, Bendahara DPRD Pangkalpinang   27. 28. Kasus Korupsi PDAM Pangkalpinang Korupsi ruislag pada tahun 2005 hingga 2006 yang mengakibatkan kerugian negara mencapai senilai Rp957 Juta lebih. 29. Kasus Korupsi Sumur Bor Pangkalpinang 30. Kasus Korupsi Pembebasan Lahan di Pangkalpinang 31. Kasus korupsi pengadaan dan pemasangan instrument landing system (ILS) Bandara Depati Amir Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2008 dengan pagu anggaran Rp.12 milyar milik Departemen Perhubungan RI mulai bergulir di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Kota Pangkalpinang. 32. Kasus korupsi pembebasan lahan kantor Basarnas di Kace Kecamatan Mendobarat Kabupaten Bangka nilai proyeknya sebesar Rp 3,6 miliar dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 1,8 milyar.   Upaya pencegahan Maraknya kasus korupsi yang melibatkan para aparatur dan pejabatkabupaten,kota dan provinsi kepulauan Bangka Belitung akhirnya KPK memberikan perhatian terhadap daerah ini untuk mengadakan koordinasi pencegahan lebih lanjut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah melalui tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki benteng diri yang kuat guna terhindar dari perbuatan yang mencerminkan tindakan korupsi di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Upaya pencegahan tindakan korupsi dilakukan oleh permerintah berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila agar dalam tindakan pencegahannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri.Adapun  upaya pencegahan sebagai berikut : Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan mendorong pemda membangun e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting. Pengadaan barang dan jasa dengan penerapan e-procurement juga menjadi salah satu sektor yang menjadi fokus pembenahan, termasuk pembenahan pelayanan terpadu satu pintu elektronik (e-PTSP). Penguatan aparat pengawasan internal pemerintah, dan penerapan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Pembenahan tata kelola di pemerintah daerah ialah komiten bersama seluruh stakeholder. Harus ada reward dan punishment. “Bisa dalam bentuk piagam penghargaan dan dikaitkan dengan grading remunerasi. Siapa yang berkinerja baik maka imbalannya kenaikan remunerasi. Menerapkan perizinan secara daring (online), guna meningkatkan pelayanan publik yang transparan. Penanaman Semangat Nasional Melakukan Penerimaan Pegawai Secara Jujur dan Rerbuka Himbauan Kepada Masyarakat Pengusahaan Kesejahteraan Masyarakat Pencatatan Ulang Aset Penindakan Penindakan dilakukan oleh pemerintah melalui institusi berwenang terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah berjalan beberapa dekade. Dalam pelaksanaan upaya penindakan korupsi, Penindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi, Polda,Polres,Kejaksaan Negeri dari  tahun tahun telah membuahkan hasil yang dapat disebut sebagai hasil yang memaksimalkan. Upaya penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Bangka Belitung terhadap tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak main-main dan tidak pandang bulu. Sudah berapa orang staf dan pejabat seluruh lembaga yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu sebagai konsekuensi perbuatan yang merugikan negara. Edukasi Pemerintah dalam aksinya memberantas korupsi adalah upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan (edukasi). Proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam tiga jenis yaitu pendidikan formal, informal, dan non formal. Melalui proses edukasi, masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat menyadari akan bahaya korupsi bagi Bangka Belitung khususnya dan negara Indonesia. Edukasi yang dilakukan oleh pemerintah juga termasuk sebagai upaya membangun karakter bangsa di era reformasi untuk memberantas tumbuhnya budaya korupsi yang merajalela dalam segala lini kehidupan sehingga dapat merugikan kehidupan bangsa dan bernegara.   Reference : Noeh, M. Fuad,.1997. Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi.Zikrul Hakim.Jakarta:154-155. Soloraya.Net © 2018 BANGKAPOS.COM, BANGKA

Rachmat Bahmim Safiri, SH., M.Si - WI Madya BKPSDMD Baca Selengkapnya
Pluralisme Berkeadilan Gender
10 Jun 2018

Pluralisme Berkeadilan Gender

Ketika bicara tentang “pluralisme berkeadilan gender”, kita perlu memperjelas logika di baliknya yang sekaligus juga memperlihatkan posisi, batasan, dan arah tulisan ini. Keadilan gender, sebagaimana konsep keadilan pada umumnya, khususnya dalam konteks modern, merupakan subjek tilikan etika politik yang mencakup institusi penataan politik (negara) dan penataan normatif (hukum). Jadi, bicara tentang keadilan berarti bicara tentang relasi kekuasaan dalam kerangka kekuasaan negara dan hukum, dan lebih khusus lagi bicara tentang keadilan gender berarti bicara tentang relasi kekuasaan politik dan hukum yang dibangun di atas asumsi dominasi gender tertentu kepada yang lainnya. Keadilan gender, sebagaimana keadilan pada umumnya, selalu merupakan problem politik baik yang monistik maupun pluralistik. Pluralisme politik (dan pluralisme hukum) tidak dengan sendirinya menjanjikan keadilan gender yang lebih baik ketimbang politik yang monistik-otoriter. Jadi, “pluralisme berkeadilan gender” tidak berdiri di atas asumsi bahwa pluralisme itu bermasalah bagi keadilan gender sementara monisme tidak, melainkan semata-mata berangkat dari realitas faktual-kontekstual Indonesia pascareformasi bahwa pluralisme politik begitu menguat antara lain dalam bentuk kekuasaan otonom daerah maupun pluralisme hukum dalam bentuk peraturan daerah (Perda) yang beragam, partikular, dan bahkan tidak konsisten dengan Konstitusi. Realitas pluralisme politik (dan hukum; selanjutnya disebut saja pluralisme politik tetapi maksudnya termasuk hukum juga) merupakan buah reformasi yang tidak terhindarkan. Dengan uraian singkat di atas, jelaslah posisi tulisan ini yaitu sebuah kajian fenomenologi politik, bukan kajian budaya maupun sosiologis. Fenomenologi politik bertugas menelisik fenomen-fenomen politik, dalam hal ini pluralisme sosiologis dan kultural yang mengental dalam pluralisme politik, lalu dicoba dibongkar asumsi-asumsi di baliknya dan disingkap arah yang hendak disasarnya. Indikator yang digunakan adalah hasil dialetika antara demokrasi – yang bicara tentang kepentingan bersama, dan hak asasi manusia (HAM) – yang bicara tentang kepentingan individu (termasuk kelompok: hak kolektif). Posisi ini juga memperlihatkan batasannya yaitu bahwa keadilan gender yang dimaksud adalah keadilan yang ditempatkan dalam konteks kepolitikan, tidak dalam konteks etnografis, kultural, moral ataupun religius. Misalnya, jika praktik sifon di Timor dikritik, hal itu dilakukan tidak dengan semangat pembenturan nilai dari luar dengan nilai internal masyarakat yang bersangkutan, melainkan dilihat dengan menempatkan perempuan sebagai warga negara yang memiliki hak hidup yang sama dan setara dengan pria dan sebagai subjek yang otonom dan berdaulat dalam arti “tidak pernah boleh menjadi alat untuk tujuan di luar dirinya”. Demikian juga, misalnya, jika tulisan ini mengangkat persoalan ketidakadilan dalam praktik poligami, yang mau ditilik bukanlah ayat-ayat suci yang menjustifikasi praktik poligami dan kemudian mengkritiknya, melainkan praktiknya itu sendiri. Tulisan ini tidak masuk dalam kontestasi tafsir kitab suci atau debat teologis, melainkan melihat praktik yang berlandaskan pluralisme politik dan hukum itu berhadapan dengan ideal kepentingan bersama dalam negara demokratis di mana hak setiap individu tidak lebih tinggi tidak lebih rendah dari yang lain. Dengan demikian, atas nama hak kolektif suatu komunitas, hak individual perempuan tidak dengan sendirinya dikorbankan, karena tetap ada panduan umum dalam kerangka demokrasi yang menjaga kepentingan bersama di mana hak-hak setiap warga negara terjamin dan terlindungi. Jelas pula kiranya arah tulisan ini yaitu memberikan kontribusi bagi praktik pluralisme politik yang menempatkan keadilan sebagai agenda utama, khususnya keadilan bagi perempuan dalam kerangka sosiokultur dan sosioekonomi yang sering terabaikan dan terpinggirkan. Dengan demikian, di satu sisi tulisan ini mengusung keadilan gender dalam kerangka politik, tetapi di sisi lain, manakala politik itu sendiri tidak akomodatif terhadap keadilan gender maka tulisan ini sekaligus bertugas mengkritik praktik politik semacam itu serta memberikan usulan perubahan.   Gender Equitable Pluralism When talking about "gender justice pluralism", we need to clarify the logic behind it which also shows the position, boundaries, and direction of this paper. Gender justice, as the concept of justice in general, especially in the modern context, is the subject of the view of political ethics which includes political (state) structuring institutions and normative (legal) arrangements. So, talking about justice means talking about power relations within the framework of state power and law, and more specifically talking about gender justice means talking about political and legal power relations that are built on the assumption of certain gender dominations to others. Gender justice, like justice in general, is always a political problem both monistic and pluralistic. Political pluralism (and legal pluralism) does not automatically promise gender justice better than monistic-authoritarian politics. Thus, "gender justice pluralism" does not stand on the assumption that pluralism is problematic for gender justice while monism does not, but solely departs from Indonesia's factual-contextual reality after reformation that political pluralism is so strong, among others in the form of regional autonomy and legal pluralism in the form of regional regulations (Perda) that are diverse, particular, and even inconsistent with the Constitution. The reality of political pluralism (and law; hereinafter referred to as political pluralism but its meaning including law as well) is the inevitable fruit of reform. With the brief description above, it is clear the position of this paper is a study of political phenomenology, not a cultural or sociological study. Political phenomenology is tasked with investigating political phenomena, in this case sociological and cultural pluralism that thickens in political pluralism, then tries to dismantle the assumptions behind it and reveal the direction it intends to target. The indicators used are the dialetic results between democracy - which talk about mutual interests, and human rights (HAM) - which talk about individual interests (including groups: collective rights). This position also shows the limits, namely that gender justice in question is justice which is placed in the context of politics, not in ethnographic, cultural, moral or religious contexts. For example, if the practice of chiffon in Timor is criticized, it is done not in the spirit of clashing values ​​from outside with the internal values ​​of the people concerned, but seen by placing women as citizens who have equal and equal rights to men and as autonomous subjects and sovereign in the sense that "it should never be a tool for purposes outside of itself". Likewise, for example, if this paper raises the issue of injustice in the practice of polygamy, what we want to see is not holy verses that justify the practice of polygamy and then criticize it, but the practice itself. This paper is not included in the contestation of scriptural interpretations or theological debates, but rather sees a practice based on political pluralism and law dealing with the ideal of shared interests in a democratic country where the rights of individuals are no higher than others. Thus, in the name of the collective rights of a community, women's individual rights are not necessarily sacrificed, because there is still general guidance in a democratic framework that safeguards the common interest in which the rights of every citizen are guaranteed and protected. It is also clear that the direction of this writing is to contribute to the practice of political pluralism which places justice as the main agenda, especially justice for women in a sociocultural and socioeconomic framework that is often overlooked and marginalized. Thus, on the one hand this paper carries gender justice in a political framework, but on the other hand, when politics itself is not accommodating to gender justice, this paper is also tasked with criticizing such political practices and providing proposals for change.

A.A.Putri Sri Nuriza Ch.Ch- Calon Prakom Pelaksana Pemula Baca Selengkapnya
Gaya Kepemimpinan Tim Koordinator WI Perubahan
8 Jun 2018

Gaya Kepemimpinan Tim Koordinator WI Perubahan

A. Pemahaman Pemimpin dan Kepemimpinan Pemimpin adalah individu yang melakukan proses mempengaruhi sebuah kelompok atau organisasi untuk mencapai sesuatu tujuan yang telah disepakati bersama, sedangkan kepemimpinan adalah sifat yang diterapkan individu yang bertindak sebagai pemimpin untuk mempengaruhi anggota kelompoknya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah disepakati bersama. “Setiap orang memiliki Gaya Kepemimpinan Masing-masing”. Secara umum : Kepemimpinan adalah ilmu dan seni mempengaruhi orang atau kelompok untuk bertindak seperti yang diharapkan dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan yang diinginkan pihak lainnya. Kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang – orang sedemikian rupa untuk memperoleh kepatuhan, kepercayaan, respek, dan kerjasama secara royal untuk menyelesaikan tugas Pemimpin Menurut Para Ahli Ahmad Rusli dalam kertas kerjanya Pemimpin Dalam Kepimpinan Pendidikan (1999) menyatakan pemimpin adalah individu manusia yang diamanahkan memimpin subordinat (pengikutnya) ke arah mencapai matlamat yang ditetapkan. Miftha Thoha dalam bukunya Prilaku Organisasi (1983 : 255) Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin, artinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya. Wahjosumidjo (1987:11): Kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti: kepribadian (personality), kemampuan (ability) dan kesanggupan (capability). Kepemimpinan juga sebagai rangkaian kegiatan (activity) pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan (posisi) serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan adalah proses antar hubungan atau interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Koontz dan O’donnel, mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya. B. Letak Perbedaan Pemimpin dan Kepemimpinan Pemimpin adalah suatu lakon atau peran atau ketua dalam sistem dalam suatu organisasi atau kelompok. Sedangkan kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk empengaruhi orang-orang lain agar bekerja guna mencapai tujuan dan sasaran. Dilihat dari tugasnya,pemimpin mempunyai tugas sebagai berikut : a. mengantarkan b. mengetahui c. memelopori d. memberi petunjuk e. mendidik f. memberi bimbingan dan penyuluhan g. menggerakkan bawahan Fungsi utama pemimpin seorang pemimpin menurut Davis Krench dan Richard S. Krutchfield yaitu : • Perencana • Pelaksana • Penyusun kebijakan • Tenaga ahli • Wakil kelompok luar • Pengawas dan pengendali pertalian-pertalian di dalam kelompoknya • Pelaksana hukuman dan pujian • Pelerai bawahannya yang bersengketa • Suri teladan bawahannya • Lambang suatu kelompok • Penanggung jawab • Tokoh bapak • Kambing hitam • Pecinta ideologi bagi kelompoknya Tanggung jawab pemimpin dari 2 tahap, yaitu : 1.  kewajiban untuk menyelesaikan tugas 2. mempertanggungjawabkan kepada atasan atau kepada orang yang mendelegasikan  wewenang mengenai hasil yang telah dicapai. C. Tugas Kepemimpinan Sedangkan tugas kepemimpinan yaitu, melaksanakan fungsi-fungsi manajemen seperti yang telah disebutkan sebelumnya yang terdiri dari: merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi. Terlaksananya tugas-tugas tersebut tidak dapat dicapai hanya oleh pimpinan seorang diri, tetapi dengan menggerakan orang-orang yang dipimpinnya. Agar orang-orang yang dipimpin mau bekerja secara erektif seorang pemimpin di samping harus memiliki inisiatif dan kreatif harus selalu memperhatikan hubungan manusiawi. Secara lebih terperinci tugas-tugas seorang pemimpin meliputi: pengambilan keputusan menetapkan sasaran dan menyusun kebijaksanaan, mengorganisasikan dan menempatkan pekerja, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan baik secara vertikal (antara bawahan dan atasan) maupun secara horisontal (antar bagian atau unit), serta memimpin dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Fungsi pemimpin dalam suatu organisasi tidak dapat dibantah merupakan sesuatu fungsi yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya fungsi kepemimpinan memiliki 2 aspek yaitu : > Fungsi administrasi, yakni mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. > Fungsi sebagai Top Manajemen, yakni mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, controling, dsb. Dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan tersebut harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Hadari Nawawi (1995:74), fungsi kepemimpinan berhubungn langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada didalam, bukan berada diluar situasi itu Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian didalam situasi sosial keiompok atau organisasinya. Fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi memiliki dua dimensi yaitu: 1) Dimensi yang berhubungan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam tindakan atau aktifitas pemimpin, yang terlihat pada tanggapan orang-orang yang dipimpinya. 2) Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksnakan tugas-tugas pokok kelompok atau organisasi, yang dijabarkan dan dimanifestasikan melalui keputusan-keputusan dan kebijakan pemimpin. Sehubungan dengan kedua dimensi tersebut, menurut Hadari Nawawi, secara operasional  dapat dibedakan lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu:     1. Fungsi Instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa (isi perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah.      2. Fungsi konsultatif. Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya.     3. Fungsi Partisipasi. Dalam menjaiankan fungsi partisipasi pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan posisi masing-masing.     4. Fungsi Delegasi Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang membuay atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan ssorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggungjawab. Fungsi pendelegasian ini, harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh seorang pemimpin seorang diri.    5. Fungsi Pengendalian. Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Teori Kepemimpinan 3 (tiga) teori tentang asal-usul terbentuk seorang pemimpin, diantaranya sebagai berikut: 1.Teori Genetik – menyatakan bahwa pemimpin itu terlahir dengan bakat yang yang sudah terpendam di dalam diri seseorang. 2.Teori Sosial – menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin  melalui latihan, kesempatan dan pendidikan. 3. Teori Ekologis – teori ini merupakan gabungan dari 2 teori di atas. Sifat-sifat Pemimpin Beberapa sifat yang biasanya melekat pada diri seorang pemimpin, diantaranya adalah sebagai berikut. Intelejensi – Kemampuan bicara, menafsir, dan bernalar yang lebih kuat daripada para anggota yang dipimpin. Kepercayaan Diri – Keyakinan akan kompetensi dan keahlian yang dimiliki Determinasi – Hasrat untuk menyelesaikan pekerjaan yang meliputi ciri seperti berinisiatif, kegigihan, mempengaruhi, dan cenderung menyetir Integritas – Kualitas kejujuran dan dapat dipercaya oleh para anggota Sosiabilitas – Kecenderungan pemimpin untuk menjalin hubungan yang menyenangkan, bersahabat, ramah, sopan, bijaksana, dan diplomatis. Menunjukkan rasa sensitif terhadap kebutuhan orang lain dan perhatian atas kehidupan mereka.  Keahlian Administratif Dasar Seorang Pemimpin Keahlian Teknis – Kompetensi khusus tertentu, kemampuan analitis dan menggunakan alat serta teknik yang tepat. Keahlian Manusia – Kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Keahlian Konseptual – Kemampuan bekerja dengan berbagai gagasan dan konsep.  Gaya Kepemimpinan pada umumnya :  1. Kepemimpinan Otokratis Pemimpin sangat dominan dalam setiap pengambilan keputusan dan setiap kebijakan, peraturan, prosedur diambil dari idenya sendiri. Kepemimpinan jenis ini memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri. Ia membatasi inisiatif dan daya pikir dari para anggotanya. Pemimpin yang otoriter tidak akan memperhatikan kebutuhan dari bawahannya dan cenderung berkomunikasi satu arah yaitu dari atas (pemimpin) ke bawah (anggota). Jenis kepemimpinan ini biasanya dapat kita temukan di akademi kemiliteran dan kepolisian.   2. Kepemimpinan Birokrasi Gaya kepemimpinan ini biasa diterapkan dalam sebuah perusahaan dan akan efektif apabila setiap karyawan mengikuti setiap alur prosedur dan melakukan tanggung jawab rutin setiap hari. Tetap saja dalam gaya kepemimpinan ini tidak ada ruang bagi para anggota untuk melakukan inovasi karena semuanya sudah diatur dalam sebuah tatanan prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap lapisan.   3. Kepemimpinan Partisipatif Dalam gaya kepemimpinan partisipatif, ide dapat mengalir dari bawah (anggota) karena posisi kontrol atas pemecahan suatu masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Pemimpin memberikan ruang gerak bagi para bawahan untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan suatu keputusan serta adanya suasana persahabatan dan hubungan saling percaya antar pimpinan dan anggota.   4. Kepemimpinan Delegatif Gaya kepemimpinan ini biasa disebut Laissez-faire dimana pemimpin memberikan kebebasan secara mutlak kepada para anggota untuk melakukan tujuan dan cara mereka masing-masing. Pemimpin cenderung membiarkan keputusan dibuat oleh siapa saja dalam kelompok sehingga terkadang membuat semangat kerja tim pada umumnya menjadi rendah. Jenis kepemimpinan ini akan sangat merugikan apabila para anggota belum cukup matang dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan memiliki motivasi tinggi terhadap pekerjaan. Namun sebaliknya dapat menjadi boomerang bagi perusahaan bila memiliki karyawan yang bertolak belakang dari pernyataan sebelumnya. 5. Kepemimpinan Transaksional Kepemimpinan jenis ini cenderung terdapat aksi transaksi antara pemimpin dan bawahan dimana pemimpin akan memberikan reward ketika bawahan berhasil melaksanakan tugas yang telah diselesaikan sesuai kesepakatan. Pemimpin dan bawahan memiliki tujuan, kebutuhan dan kepentingan masing-masing. 6. Kepemimpinan Transformasional Gaya kepemimpinan transformasional dapat menginspirasi perubahan positif pada mereka (anggota) yang mengikuti. Para pemimpin jenis ini memperhatikan dan terlibat langsung dalam proses termasuk dalam hal membantu para anggota kelompok untuk berhasil menyelesaikan tugas mereka. Pemimpin cenderung memiliki semangat yang positif untuk para bawahannya sehingga semangatnya tersebut dapat berpengaruh pada para anggotanya untuk lebih energik. Pemimpin akan sangat mempedulikan kesejahteraan dan kemajuan setiap anak buahnya. 7. Kepemimpinan Melayani (Servant) Hubungan yang terjalin antara pemimpin yang melayani dengan para anggota berorientasi pada sifat melayani dengan standar moral spiritual. Pemimpin yang melayani lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan dan aspirasi dari para anggota daripada kepentingan pribadinya. 8. Kepemimpinan Karismatik Pemimpin yang karismatik memiliki pengaruh yang kuat atas para pengikut oleh karena karisma dan kepercayaan diri yang ditampilkan.Para pengikut cenderung mengikuti pemimpin karismatik karena kagum dan secara emosional percaya dan ingin berkontribusi bersama dengan pemimpin karismatik.Karisma tersebut timbul dari setiap kemampuan yang mempesona yang ia miliki terutama dalam meyakinkan setiap anggotanya untuk mengikuti setiap arahan yang ia inginkan. 9. Kepemimpinan Situasional Pemimpin yang menerapkan jenis kepemimpinan situasional lebih sering menyesuaikan setiap gaya kepemimpinan yang ada dengan tahap perkembangan para anggota yakni sejauh mana kesiapan dari para anggota melaksanakan setiap tugas.Gaya kepemimpinan situasional mencoba mengkombinasikan proses kepemimpinan dengan situasi dan kondisi yang ada. Setidaknya ada 4 gaya yang diterapkan oleh pemimpin jenis ini, diantaranya: Telling-Directing (memberitahu, menunjukkan, memimpin, menetapkan), 2. Selling-Coaching (menjual, menjelaskan, memperjelas, membujuk), 3 .Participating-Supporting (mengikutsertakan, memberi semangat, kerja sama), Delegating (mendelegasi, pengamatan, mengawasi, penyelesaian). D. Kepemimpinan Team Koordinator Widyaiswara Perubahan Setelah mundurnya Koordinator WI dan perangkatnya sejak tanggal 18 Mei 2018 karena dianggap tidak berbakat dan tidak menguasi ilmu kepemimpinan dan bergaya kepemimpinan birokrasi. Maka muncullah suatu tim baru hasil pemilihan campuran dari hasil voting/pemungutan suara 19 suara Widyaiswara dan keputusan Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penulis selama 10 hari mengadakan field reseach / penelitian lapangan dan senantiasa mengikuti gerak langkah team ini baik dalam rapat maupun di luar rapat. Gerakan perubahan telah diluncurkan dengan pembenahan strukturisasi dengan adanya 2 bidang yaitu bidang dan bidang . Lalu pertanyaannya gaya kepemimpinan model apakah yang dilakukan tim ini, jawaban saat ini yang dapat penulis kemukakan adalah gaya kepemimpinan situasional dan partisipatif, dimana banyaknya masukan inspiratif maupun protes disana sini yang kadangkala di luar daya nalar memunculkan sikap egoisme semestinya harus dicerna sebagai seorang intelektual.Wawasan yang luas dan mau belajar dengan dunia lain yang sering dikenal dengan BM / Benmarking, mengadopsi daerah lain itu diperlukan lalu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada bukan malah menjadi katak dalam tempurung yang selama ini diperaktekkan. Pembenahan dan menyadari kekurangan itu penting loh ! kalau kepingin maju, peningkatan kompetentensi selalu didengungkan manakala hal ini menjadi acuan kebutuhan bersama dalam rangka menjalankan amanah agar peserta diklat tidak lagi mengeluh karena wi kurang berkenan maupun tidak mumpuni. Adapun  langkah bijak tim ini  dalam beberapa waktu dari hasil obserbvasi : Memberi ruang bimbingan dan partisipatif para wi untuk berkaloborasi ide Munculnya gagasan cemerlang di luar batas halusinasi selama ini dianggap tabu Kordinasi yang cepat dan terbuka memberikan peluang harapan Hubungan baik pihak manajemen pengelola diklat dan tim koordinator hidup kembali Adanya kepercayaan dari wi bahwa tim ini bekerja serius mengedepankan kebersamaan untuk maju Mengedepankan kemajuan semua wi untuk menikmati kediklatan secara terbuka Ketegasan dalam keputusan bebas dari gangguan wi yang egois Cerdas dalam bertindak dan mengabdi E. Secercah harapan Setiap widyaiswara BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentu memimpikan sama dengan wi yang ada di daerah lain yang lebih maju dan didukung fasilitas memadai,seperti Medan,surabaya, Makasar, Bandung dan sebagainya,kompetensi yang standar sesuai Perka LAN memang wajib dimiliki namun mengingat terbatasnya anggaran kita patut mensyukuri apa yang ada sekarang. Kekompakan adalah salah satu kunci keberhasilan mesti dimiliki para widyaiswara di Babel mau saling berbagi informasi, mau membagi pengetahuannya dan yang terakhir mau berbagi teamteaching kalau sudah 20 jp ke atas, alangkah indah dan nikmatnya hidup ini bila kita menyadari karunia allah,amin. Referensi : Admin. 19 November 2016. Gaya Kepemimpinan Transformasional. Apa Itu Dan Seperti Apa Contohnya? Psikoma.com- https://goo.gl/niwTuk Admin. Pengertian Kepemimpinan, Gaya dan Teori Kepemimpinan. Informasiana.com – https://goo.gl/dg33Ax   Leadership style of Instructor Coordinating Team A. Definition of Leaders and Leadership Leaders are individuals who carry out a process to influence a group or organization to achieve a mutually agreed goal, while leadership is the nature that is applied by leaders to influence group members to achieve mutually agreed goals and objectives. "Everyone has their own leadership style". In general: Leadership is science and art influences people or groups to act as expected in order to achieve goals effectively and efficiently. Leadership is a person's ability to influence and motivate others to do things according to their common goals. Leadership includes the process of influencing in determining organizational goals, motivating followers' behavior to achieve goals, influencing to improve the group and culture. While power is the ability to influence other people to want to do what others want. Leadership is the art of influencing and moving people to gain obedience, trust, respect, and royal cooperation to complete tasks. Definition of Leaders According to Experts Ahmad Rusli in his paper: Leaders in Education Leadership (1999) state leaders are individual human beings who are mandated to lead subordinates (followers) in the direction of reaching the specified subject. Miftha Thoha in his book Organizational Behavior (1983: 255), a leader is someone who has the ability to lead, meaning to have the ability to influence other people or groups regardless of the form of reason. Wahjosumidjo (1987:11): Leadership in essence is an inherent in a leader in the form of certain traits such as: personality (personality), ability (ability) and ability (capability). Leadership is also a series of activities (activities) leaders that can not be separated from the position (position) and the style or behavior of the leader itself. Leadership is the process between relationships or interactions between leaders, followers, and situations. Koontz dan O’donnel, define leadership as a process of influencing a group of people so they want to work seriously to achieve the goals of their group. B. Difference of Leaders and Leadership The leader is a role or as chairman in an organization. While leadership is an ability that is owned by someone to influence other people to work to achieve goals. based on their duties, the leader has the following tasks: a. deliver b. knowing c. pioneered d. give instructions e. educate f. provide guidance and counseling g. move subordinates  according to Davis Krench and Richard S. Krutchfield, the lead function of a leader is: Planner Implementer Policy makers Experts Representatives from outside groups Supervisors and controllers of relationships within the group Implement punishment and praise The dissolution of his subordinates in dispute The example of his subordinates The symbol of a group Person in charge Father figure Scapegoat Lovers of ideology for the group. The responsibility of a leader consists of two stages, namely:: obliged to complete the task responsible for the achievement of the person who delegates authority. C. Task of Leadership While the task of leadership, namely, carrying out management functions consisting of: planning, organizing, moving, and supervising. The implementation of these tasks cannot be achieved only by the leader of himself, but by moving the people he leads. a leader must have initiative and be creative, always pay attention to the relationship between manwidyaiswara to work effectively. In more detail the tasks of a leader include: decision making, goal setting and policy formulation, organization and placement of workers and activities vertically (between subordinates and superiors) and horizontally (between parts or units), and leading and overseeing implementation work. The function of leaders in organizations is an important function for the existence and progress of the organization. Basically the leadership function has 2 aspects, namely: Administrative functions, formulating an administrative policy formulation and provide facilities.. Function as Top Management, planning, organizing, staffing, directing, commanding, controling, etc.. To realize effective leadership, it must be carried out in accordance with its functions. According to Hadari Nawawidyaiswara (1995: 74), the function of leadership is directly related to social situations in the lives of each group, that each leader is inside, not outside the situation. The leader must try to be a part of his group's social situation. According to Hadari Nawawi, the leadership function has two dimensions, namely: Dimensions related to the level of ability to direct in the actions or activities of leaders, he looks at the response of the people he leads.. Dimensions relating to the level of support or involvement of people led in carrying out the main tasks of groups or organizations, which are described and manifested through the decisions and policies of the leader. In relation to these two dimensions, according to Hadari Nawawi, five main functions of leadership can be distinguished, namely: 1. Function of Instructive The leader functions as a communicator who determines what the command is, how to do the command, when the time starts, executes and reports the results, and where the command works so that decisions can be realized effectively. So that the function of the person being led is just carrying out the command. 2. Function of Consultative The leader can use consultative functions as two-way communication. It is used when leaders in an effort to determine decisions that require consideration and consult with the people they lead. 3. Function of Participation To fulfill the function of participation, leaders try to activate the people they lead, both in making decisions and in carrying out them. Each group member has the same opportunity to participate in carrying out activities described from the main tasks, according to their respective positions. 4. Function of Delegation In carrying out delegate functions, leaders provide delegation of authority to make decisions or make decisions. The function of delegation is actually the trust of a leader to people who are trusted to delegate authority by carrying out it responsibly. The function of this delegation must be realized because progress and development of groups cannot be realized by a leader alone. 5. Function of Control The function of control assumes that effective leadership must be able to regulate the activities of its members in an effective and coordinated manner, so as to enable maximum achievement of common goals. In carrying out the control function, leaders can realize through guidance, direction, coordination, and supervision. Leadership Theory 3 theories about the origin of the formation of a leader, including the following: Genetic Theory - states that the leader is born with talent that has been buried within a person. Social Theory - states that a person can become a leader through training, opportunity and education. Ecological Theory - this theory is a combination of the two theories above. Character of the Leader Some of the characteristics inherent in a leader usually, are as follows. Intelligence - The ability to speak, interpret, and reason is stronger than the members led. Self-confidence - Confidence in the competence and expertise possessed Determination - Desire to complete work that includes traits such as initiative, persistence, influence, and tend to drive Integrity - Quality of honesty and trustworthiness by members Sociability - The tendency of leaders to establish relationships that are fun, friendly, friendly, polite, wise, and diplomatic. Showing sensitivity to the needs of others and attention to their lives. Basic Administrative Expertise of a Leader Technical Skills - Specific special competencies, analytical skills and using the right tools and techniques Human Skills - The ability to work with other people. Conceptual Skills - Ability to work with various ideas and concepts. Leadership Style in general: 1. Autocratic Leadership The leader is very dominant in every decision making and every policy, regulation, procedure is taken from his own idea. This type of leadership concentrates power on itself. He limits the initiative and thinking power of its members. Authoritarian leaders will not pay attention to the needs of their subordinates and tend to communicate in one direction, namely from the top (leader) to the bottom (members). This type of leadership can usually be found in military academies and the police.. 2. Bureaucratic Leadership This leadership style is usually applied in a company and will be effective if every employee follows every procedure line and carries out routine responsibilities every day. Still in this leadership style there is no room for members to innovate because everything is arranged in a procedure that must be obeyed by each layer.. 3. Participatory Leadership In a participatory leadership style, ideas can flow from below (members) because the position of control over solving a problem and making decisions is held alternately. Leaders provide space for subordinates to be able to participate in making a decision and an atmosphere of friendship and trusting relationships between leaders and members. 4. Delegative Leadership This leadership style is commonly called Laissez-faire where leaders give absolute freedom to members to carry out their goals and ways. Leaders tend to let decisions be made by anyone in the group so that sometimes the team morale generally becomes low. This type of leadership will be very detrimental if the members are not mature enough in carrying out their responsibilities and have high motivation for work. But on the contrary it can be a boomerang for companies if they have employees who contradict the previous statement. 5. Transactional leadership This type of leadership tends to have transaction actions between leaders and subordinates where leaders will provide rewards when subordinates succeed in carrying out tasks that have been completed according to the agreement. Leaders and subordinates have their own goals, needs and interests. 6. Transformational leadership Transformational leadership styles can inspire positive change in those (members) who follow. These types of leaders pay attention and are directly involved in the process including in terms of helping group members to successfully complete their assignments. Leaders tend to have a positive spirit for their subordinates so that their enthusiasm can affect their members to be more energetic. The leader will really care about the welfare and progress of each of his subordinates. 7. Serving Leadership Relationships between leaders who serve with members are oriented towards the nature of service with spiritual moral standards. The leader who serves prioritizes the needs, interests and aspirations of the members rather than his personal interests. 8. Charismatic Leadership Charismatic leaders have a strong influence on followers because of their charisma and confidence. Followers tend to follow charismatic leaders because they are amazed and emotionally believe and want to contribute together with charismatic leaders. The charisma arises from every enchanting ability that it has especially in convincing each member to follow every direction he wants. 9. Situational Leadership Leaders who apply the type of situational leadership more often adjust each existing leadership style with the developmental stages of the members namely the extent to which the readiness of the members carry out each task. Situational leadership style tries to combine the leadership process with the existing situation and conditions. There are at least 4 styles applied by this type of leader, including: Telling-Directing (telling, showing, leading, setting), Selling-Coaching (selling, explaining, clarifying, persuading), Participating-Supporting (including, giving encouragement, cooperation), Delegating (delegating, observing, supervising, resolving). D. Leadership of the Instructor Coordinator Team after the change After the resignation of the Instructor Coordinator and the device since May 18, 2018 because they are considered not talented and do not master leadership science and bureaucratic leadership style. Then a new team emerged from the results of the mixed selection from the results of voting / voting 19 votes of Instructors and decisions of the Head of BKPSDMD Province of the Bangka Belitung Islands. The author for 10 days conducted field research and always followed the movements of this team both in meetings and outside the meeting. The change movement has been launched by restructuring structuring with 2 fields. Then the question is whether the leadership style of the model is carried out by this team, the current answer that the writer can point out is situational and participatory leadership style, where there are many inspirational inputs and protests here and there that sometimes arouse selfishness, should be intellectually digested. Extensive insight and willingness to learn through Benchmarking, adopting other areas is necessary and then adjusting to the existing situation and conditions, not for the champion. Improvement and awareness of deficiencies is important for progress, increasing competency is always echoed as a joint need reference in order to carry out tasks so that education and training participants no longer complain because Instructors are neither pleased nor competent. As for the team's wise steps for some time from the results of observation: Providing guidance and participatory space for the Infrastructure to explore ideas The emergence of ideas beyond reason is considered taboo all this time Fast and open coordination provides opportunities for hope Good relations between management and education management and the coordinating team arised There is trust from the Instructor that the team works to promote togetherness to progress seriously. Promote the progress of all Instructors to enjoy teaching openly a Assertiveness in decisions, free from selfish instructor interference Intelligent in acting and serving E. HOPE Every Instructor in the BKPSDMD of the Bangka Belitung Islands Province certainly dreamed of the same thing with other regions, which were more advanced and supported by adequate facilities, such as Medan, Surabaya, Makassar, Bandung, etc. we should be grateful for what is now. Compactness is one of the keys to success, it must be possessed by Instructors in Babylon. Want to share information, knowledge, share teamteaching for holders of 20 hours of study and above. how wonderful and enjoyable this life is if we realize God's gift, amen.

Rachmat Bahmim Safiri,S.H.,M.Si – WI Madya BKPSDMD Baca Selengkapnya